Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, September 23, 2022

KEBOCORAN DATA PUBLIK, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

 


Oleh: Tarti Ummu Dinda


Dunia maya dihebohkan dengan informasi bocornya data registrasi kartu seluler prabayar. Data ini disebut-sebut diperjualbelikan di internet.


Akun “Bjorka” di forum breached[dot]to pada 31/08/2022 mengunggah data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia yang setiap datanya disertai identitas penggunanya. Identitas tersebut berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama operator seluler, dan tanggal registrasi nomor terkait. Dari data tersebut, dua juta data sampel nomor telepon dari lima operator seluler di Indonesia bisa diunduh bebas.


Data tersebut berukuran 18 GB (compressed) atau 87 CB (uncompressed) dan dibanderol seharga USD50.000 atau sekitar Rp745 Juta dengan transaksi dalam bentuk bitcoin atau ethereum. (Jambi Update, 02/09/2022).


Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo perlu menjelaskan secara terbuka mengenai informasi kebocoran data ini. Program registrasi kartu SIM prabayar adalah bagian dari Kominfo. Sehingga, dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar ini perlu dijelaskan secara mendalam dan tidak lepas tangan begitu saja.


Sementara itu, Johnny G. Plate membantah tuduhan dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM prabayar yang bersumber dari Kominfo. Johnny G. Plate ditemui di sela-sela Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Menkominfo. Ia berjanji akan segera melakukan audit untuk mencari asal usul kebocoran data tersebut.


Pada 2020, kebocoran terjadi pada platform Tokopedia (91 juta data pelanggan), Bhinneka (1,2 juta), dan pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2,3 juta). Begitu pula yang dialami Indihome. Sekitar 26 juta data bocor dari anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk. ini dan dibagikan ke forum peretas yang sama.


Pada 2021, kebocoran terjadi pada aplikasi untuk pelaju antarprovinsi dan antarnegara di Electronic Health Alert Card (e-HAC) yang juga sempat meresahkan masyarakat Indonesia. Data-data yang bocor adalah data KTP dan paspor, serta data hasil tes Covid-19.


Berkali-kali Data Penting Bocor


Kebocoran data di Indonesia terjadi beberapa kali dan ini jelas mengkhawatirkan. Melansir Tirto (01/09/2022), kebocoran data juga terjadi di tubuh PLN. Lebih dari 17 juta data bocor dan dijual ke forum peretas. Data-data yang bocor di antaranya identitas dan nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat, nomor dan tipe meteran, serta nama unit UPI.


Data Penduduk Indonesia Tidak Aman


Alfons Tanujaya selaku pengamat siber menyatakan bahwa ia sudah mengunduh data registrasi kartu seluler prabayar yang bocor tersebut dan isinya terlihat autentik.


Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyatakan hal ini adalah kejahatan dan membuktikan data penduduk Indonesia tidak aman, apalagi si penjual mengunggah narasi dan memakai logo Kementerian Kominfo.


Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta agar Kominfo mengevaluasi sistem perlindungan data karena hal ini menjadi “gempa data” nasional. Ia pun meminta Kemenkominfo untuk segera menjelaskan kepada publik, melakukan mitigasi risiko, dan memberikan pertanggungjawaban pada publik.


Selain itu, ia meminta Presiden memberikan perhatian atas hal ini dan menyarankan agar Lembaga Pengawas Pengelola Data Pribadi sebaiknya menjadi lembaga independen yang kuat, tidak lagi berada di bawah kementerian tertentu. (Republika, 02/09/2022).


Pemerintah sendiri berencana mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Akan tetapi, apakah ini cukup untuk memproteksi data pribadi warga?


Negara Islam Melindungi Keamanan Data Rakyat


Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memproteksi data-data pribadi rakyat, seperti NIK, nama operator seluler, nomor ponsel, dan lain-lain yang sifatnya privasi.


Dalam sistem pemerintahan Islam kafah, ada Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri bagi negara, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi rakyat. 


Untuk itu, negara akan memiliki sistem informasi yang canggih dan mekanisme yang andal untuk menjaga keamanan data elektronik sehingga aman dan sulit untuk dibajak. Membocorkan data pribadi tergolong pencurian yang merupakan perbuatan melanggar syariat dan menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi jika data yang bocor disalahgunakan untuk menyerang dan merampas harta milik orang lain, bahkan bisa membahayakan nyawa orang lain. 


Pelaku yang membocorkan data pribadi rakyat apalagi sampai menjualnya kepada publik adalah perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat dan bahaya. Oleh karenanya, akan ada treatment (perlakuan) terhadap pelaku dalam rangka menghilangkan bahaya dan mudarat. Mengenai bentuk hukumannya, qodhi yang akan memutuskan. 

Wallahualam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox