Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, August 31, 2022

NAIK BBM PERTALITE-SOLAR vs GEJOLAK SOSIAL

 


R A G U  -  R A G U


Agung Wisnuwardana

(Aktivis 98)


Di tengah ramenya kasus Ferdy Sambo, terselip di tengah Agustus rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar.


Tanggal 12 Agustus, Bahlil (Menteri Investasi/Kepala BKPM) meminta masyarakat bersiap-siap jika pemerintah menaikkan harga BBM.


Tanggal 19 Agustus, Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves) menegaskan bahwa pekan ini -saat tulisan ini diedarkan- presiden akan mengumumkan apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi).


Tanggal 20 Agustus, para ulama, tokoh, aktivis dan advokat se-Jabodetabek  menyampaikan konferensi pers menolak dengan tegas rencana kenaikan BBM pertalite dan solar.


Banyak tulisan pun berseliweran di medsos yang berisi konten penolakan dengan berbagai alasan yang logis.


Tanggal 23 Agustus sepertinya Jokowi masih ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM pertalite dan solar. Jokowi membungkus keraguannya dengan ungkapan bahwa keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut hajat hidup orang banyak.


Tetapi pada tanggal yang sama (23 Agustus) Bahlil menegaskan bahwa Jokowi sangat menghargai dan mengerti perasaan rakyat yang dibawah, tetapi rakyat juga diminta harus mengerti kondisi  keuangan negara.


Di tanggal yang sama KSPI Said Iqbal mengancam akan mengerahkan buruh untuk mogok massal bila BBM pertalite dan solar jadi dinaikkan.


Ya, Jokowi sepertinya sedang berhitung betul terkait gejolak sosial yang akan terjadi bila benar-benar BBM pertalite dan solar dinaikkan.


Pertalite dan solar memang menyentuh akar rumput rakyat Indonesia.  Bila BBM jenis ini dinaikkan harganya 30%, maka inflasi akan naik di kisaran 6-8 persen (prediksi ekonom Bima Yudhistira).  Hal ini akan berimbas pada naiknya harga pangan. Padahal 70% anggaran rakyat menengah ke bawah Indonesia adalah untuk konsumsi pangan. Terbayang beban yang akan ditanggung kalangan ini.


Serapan tenaga kerja hampir 90% adalah di sektor UMKM. Dengan kenaikan harga pertalite dan solar akan berimbas kenaikan biaya produksi dan distribusi UMKM. Harga jual akan dinaikkan di tengah daya beli rakyat menurun. Risiko kebangkrutan UMKM terbuka luas, dan ujungnya PHK massal. Angka pengangguran pun bertambah.


Dan ujungnya angka kemiskinan diprediksi akan meningkat.  


Titik kritis penting adalah kesenjangan sosial yang tentu akan semakin melebar.


Kalo sudah sampai titik kritis tersebut maka gejolak sosial sangat mudah terbakar.


Mungkin gambaran tersebut yang membayangi Jokowi sehingga ragu-ragu untuk membuat keputusan menaikkan BBM pertalite dan solar pekan ini.


Bisa saja Jokowi menganggap publik sedang fokus pada kasus Sambo, sehingga pas untuk dinaikkan. 


Menurut saya tak sesederhana itu, karena pertalite dan solar sudah menyentuh perut dan hajat hidup orang banyak.


Usul saya Pak Jokowi orientasinya jangan pada gejolak sosial tetapi sejauh mana keberadaan negara benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan rakyat secara layak dengan harga yang terjangkau.


In-efisiensi di berbagai departemen dan kementerian seharusnya ditarik untuk pendanaan subsidi BBM. Pembangunan infrastruktur (termasuk IKN dan Kereta Cepat Jakarta Bandung) dihentikan dulu dan anggarannya dialihkan pemenuhan subsidi BBM.


Banyak pihak juga menanyakan terkait untung beliung dari komoditas Indonesia, terutama dari ekspor batu bara dan CPO, larinya kemana.. alangkah bagusnya diarahkan untuk fokus subsidi BBM.


Agar lebih efisien, minyak yang dihasilkan dari bumi Indonesia, baik oleh Pertamina maupun KKKS tidak dihargai dengan harga minyak internasional tetapi diberi harga yang murah dengan orientasi pelayanan pada rakyat.  Sepertinya bila ini dilakukan maka akan menghemat lumayan besar.


Cekungan hidrokarbon yang  sudah dieksplorasi dan dipastikan ada minyaknya (menurut info ada 27 cekungan) harus dioptimalisasi sehingga produksi minyak per hari dapat tembus lebih dari 1 juta barel per hari. 


Pembayaran bunga utang juga bisa dihentikan sehingga dapat dialihkan untuk subsidi BBM.


Ya ..kalo orientasi nya pelayanan kepada rakyat insya Allah akan selalu ada jalan solusi yang baik dan tepat. 


Tetapi kalo orientasinya peredaman gejolak sosial ya pastinya hanya nyari celah rakyat "meleng" dan mampu dikendalikan.


Kondisi saat ini, seharunya menjadi momentum menata ulang sistem tata kelola energi Indonesia ini menjadi lebih baik dan mandiri.


Catatan Pak Archandra (mantan Wamen ESDM), 80% harga minyak dunia bukan ditentukan oleh supply & demand tetapi oleh spekulasi.


Poin ini juga bisa menjadi semangat menata kembali kemandirian energi negeri ini. Tidak tergantung pada pasar spekulasi energi agar tidak dikendalikan. Dan mulai menseriusi untuk menata energi baru terbarukan dan juga energi nuklir yang berpeluang besar menuju kemandirian energi negeri ini.


Kita bisa..., asal serius melakukan perubahan sistem dan  pengelolanya.


Salah satu yang penting adalah memposisikan sumber energi yang melimpah menjadi milik rakyat dan diorientasikan pada pelayanan rakyat dengan harga semurah mungkin.


Dan inilah yang diajarkan dalam sistem Islam. 


Semoga tidak alergi ya... []

No comments:

Post a Comment

Adbox