Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, April 19, 2022

Waspada Liberalisasi Seks Generasi, UU TPKS Perlu Dikaji



Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice)


Bunyi tepuk tangan dan sorak sorai memenuhi ruang rapat paripurna DPR pada Selasa (12/4/2022) siang, setelah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.


Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan diluncurkan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional 2022. Tajuk CATAHU setiap tahunnya berbeda-beda seturut jumlah, jenis, ragam, ranah dan tren kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta penanganannya.


Untuk tahun 2022, Komnas Perempuan mencantumkan tajuk CATAHU yang memberikan gambaran umum mengenai dinamika jumlah, ragam jenis, bentuk, ranah, serta hambatan-hambatan struktural, kultural maupun substansi hukum dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan, berbunyi “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”.


CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.


Komnas Perempuan menyatakan setiap 2 jam ada 3 korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Data menunjukan jumlah korban pada anak meningkat dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat lebih dari 12.000 kasus menjadi lebih dari 15.000 kasus pada tahun 2021. Kekerasan seksual pada anak, tidak hanya menimpa anak perempuan tapi juga anak laki-laki. 


Pelecehan seksual dapat terjadi secara fisik, verbal, dan non-verbal. Contoh dari pelecehan seksual adalah main mata, siulan-siulan, bisikan yang bernada seksual, komentar yang mengandung unsur seksual, perilaku meraba tubuh korban tanpa persetujuan korban, serta memaksa berhubungan seksual dengan modus atau ancaman. 


Sehingga beberapa pihak getol mendorong pengesahan RUU TPKS ini menjadi UU. Menurut mereka dengan adanya UU TPKS solusi untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Namun sayangnya banyak pihak yang meragukan UU TPKS ini mampu menyelesaikan tingginya kasus kekerasan seksual, karena ada di beberapa pasal justru ambigu dan berpotensi makin terjadi liberalisasi seksual. 


Dengan mencermati makna kekerasan seksual yang terdapat dalam Bab I dan Pasal 1 RUU TP-KS ini: Setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. 


Dari definisinya saja, sesungguhnya kita bisa menilai bahwa yang akan terkena hukum adalah jika mengandung ancaman atau paksaan. Artinya, jika suka sama suka tanpa paksaan atau ancaman, tidak akan terjaring kasus ini. Akibatnya, tidak dapat mempersoalkan hubungan seks di luar pernikahan dan justru melegitimasi pihak mana pun yang ingin melakukan seks di luar pernikahan dengan persetujuan (by consent). Ini sama saja melegitimasi perzinaan yang secara tidak langsung membuka gerbang pergaulan bebas. 


Dari pendahuluan di atas sebagaimana tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, ada beberapa masalah yang patut dikritisi dari UU TPKS ini, yaitu: 


1) Apakah sebelumnya belum ada UU untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak? 


2) Mampukah UU TPKS ini menangani tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan? 


3) Bagaimana Islam menyelesaikan masalah kekerasan seksual? 


KasusKekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak-anak Diatur dalam Beberapa Undang-undang


Tingginya kasus kekerasan seksual baik pada perempuan dan anak-anak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan kasus. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan. Karena bisa menyebabkan trauma pada korban, terutama anak-anak. Bahkan jika trauma akibat kekerasan seksual terjadi pada anak, akan menghambat perkembangan terutama faktor psikologis anak. 


Jika kasus-kasus seperti ini berlanjut, dan tidak ada penanganan yang signifikan dari tahun ke tahun, tentu akan menjadi ancaman bagi generasi muda. Harusnya generasi mudanya sudah di garda terdepan dalam pembangunan bangsa, namun harus bersembunyi dalam trauma yang sulit sembuh. Tidak percaya diri, tidak mau bergaul, cenderung labil, para korban akan mengalami hal-hal tersebut. 


Sebenarnya, jauh sebelum RUU TPKS ini sebelum disahkan menjadi UU, Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak Indonesia memiliki undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.


Payung hukum yang sudah ada, ternyata dinilai belum mampu mengcover permasalahan kekerasan seksual. Sehingga perlu dibuat lagi payung hukum yang lain. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya menyampaikan  UU TPKS ini merupakan undang-undang yang berpihak kepada korban. Melalui undang-undang ini pula "aparat penegak hukum akhirnya memiliki payung hukum atau legal standing yang selama ini belum ada" untuk menangani setiap jenis kasus kekerasan seksual. Benarkah demikian? 


Undang-Undang TPKS Menyelesaikan Kasus Kekerasan Seksual


Berdasarkan dokumen UU TPKS terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU tersebut.


Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.


Selain kesembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebut dalam Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yakni pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.


Kemudian, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.


Selanjutnya, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pakar hukum dari Indonesia Justice Monitor, Dr. Erwin Permana, mengkritisi upaya pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS “Dengan hadirnya RUU TP-KS ini bukan malah menyelesaikan kekerasan seksual, tetapi justru berpeluang makin menambah derasnya perilaku seksual, terutama yang dilakukan atas dasar suka sama suka,” ujarnya. 


Oleh sebab itu, tidak keliru jika masyarakat beranggapan bahwa dengan disahkannya UU TPKS justru akan terjadi “perkembangbiakan” perilaku seksual. Yang akan berdampak akan bertambah banyak pula penyakit-penyakit seksual, penyimpangan seksual, serta kekerasan seksual yang terjadi.


Masih menurut Dr Erwin, hukum adalah produk politik, dan asas politik (pengesahan RUU TPKS - menjadi UU PKS) ini adalah produk hukum sekuler yang sesungguhnya tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Ia juga menjelaskan dari sudut pandang terminologi. “Dari namanya saja ‘penghapusan kekerasan seksual’, maka sebetulnya di sini sudah tampak eksplisit yang ingin disasar oleh undang-undang hanya aktivitas seksual dengan kekerasan. Bukan untuk menyasar aktivitas seksual atas dasar suka sama suka,” ungkapnya. Padahal, menurutnya aktivitas seksual berupa perselingkuhan atau perzinaan itu pun atas dasar suka sama suka. 


UU ini beraroma sekuler liberal dan bisa menjadi legitimasi perzinaan. Misalnya Pasal 16, ujarnya, yang menurutnya absurd dan tidak masuk di akal, serta berlawanan dengan norma agama dan adat di negeri ini. Berdasarkan pasal tersebut, hubungan suami istri yang legal bisa ditersangkakan oleh istrinya karena alasan tidak adanya persetujuan. RUU TP-KS ini jelas berlawanan dengan norma-norma agama dan adat di negeri ini. Sehingga tidak salah jika banyak dari masyarakat yang meragukan UU TPKS ini mampu memberantas tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dan permainan. 


Apalagi di dalam sistem kapitalisme ini mengusung empat kebebasan yaitu kebebasan individu kebebasan kepemilikan kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Sehingga Undang-Undang TPKS ini berpotensi meliberalisasi seks dan sama saja hal ini akan mengancam keberlangsungan peradaban generasi kita. Karena penyimpangan seksual (LGBT) tidak masuk sebagai tindak pidana, demikian juga seks bebas yang dilakukan suka sama suka. 


Islam Menyelesaikan Masalah Kekerasan Seksual


Negeri ini memang sudah darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wajar jika banyak pihak berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa pihak mengusulkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, termasuk kebiri agar pelaku jera. Sedangkan yang lain berusaha keras mendorong pengesahan segera Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang. 


Padahal, realitasnya, kekerasan tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga laki-laki. Pandangan bahwa kekerasan terkait gender adalah pandangan yang sangat keliru. Terlebih lagi, pembuat aturan ini adalah manusia yang notabene memiliki kelemahan dan keterbatasan. Walhasil, alih-alih bisa menyelesaikan masalah, justru akan memunculkan permasalahan baru.


Kalau saja kaum muslimin mau menengok dan memahami Islam, sebenarnya Islam telah memberikan jawaban tuntas terhadap permasalahan apa pun, termasuk permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kita tinggal mengikuti segala yang telah diwahyukan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, serta meneladani utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad saw..


Berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler, Islam memiliki aturan baku yang sangat terperinci dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam memiliki aturan yang lahir dari Yang Maha Mengetahui makhluk ciptaan-Nya sehingga seluruh persoalan makhluk-Nya—dalam kondisi apa pun—dapat terselesaikan dengan memuaskan tanpa merugikan pihak mana pun. Ini karena aturan Islam sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal sehingga akan menenteramkan jiwa. 


Dapat dipastikan, dengan menerapkan aturan-aturan Allah, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari malapetaka. Sistem Islam adalah sistem kehidupan yang unik. Dalam Islam, Negara bertanggung jawab menerapkan aturan Islam secara utuh untuk mengatur seluruh urusan umat. 


Umat akan mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan secara adil dan merata. Ini semua hanya bisa terlaksana jika aturan Islam terterapkan secara keseluruhan dalam sebuah institusi Negara, yaitu Daulah Khilafah Islamiah yang menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pijakannya. Selain itu, Negara akan mencegah masuknya segala komoditas yang berpotensi melemahkan akidah dan kepribadian kaum muslimin. Dengan menerapkan tiga pilar, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara, umat manusia akan tercegah dari perbuatan maksiat, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Islam telah menetapkan bahwa “terjaganya kehormatan perempuan” bukan hanya tanggung jawab keluarganya. Masyarakat dan negara pun memiliki andil besar. Oleh karenanya, upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan hanya bisa terwujud dengan tiga pilar ini. 


Pilar pertama, ketakwaan individu dan keluarga. Bekal ketakwaan akan mendorong seseorang untuk senantiasa terikat aturan Islam secara keseluruhan. Demikian pula keluarga, wajib menerapkan aturan di dalamnya, seperti memisahkan tempat tidur anak sejak usia tujuh tahun, membiasakan menutup aurat dan tidak mengumbar aurat, tidak berkhalwat, dan sebagainya. Aturan ini akan membentengi individu umat dari bermaksiat. Berbekal ketakwaan pula, seseorang akan tercegah dari bermaksiat


Pilar kedua, kontrol masyarakat. Ini akan menguatkan yang telah diupayakan individu dan keluarga. Kontrol ini sangat diperlukan untuk mencegah menjamurnya berbagai rangsangan di lingkungan masyarakat. Jika masyarakat senantiasa beramar makruf nahi mungkar, tidak memfasilitasi dan menjauhi sikap permisif atas semua bentuk kemungkaran, tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi; niscaya rangsangan dapat diminimalisasi. Pilar ketiga, peran negara. Islam mewajibkan negara menjamin kehidupan yang bersih dari berbagai kemungkinan berbuat dosa.


Negara menjaga agama dan moral, serta menghilangkan setiap hal yang dapat merusaknya, seperti pornoaksi atau pornografi, minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, negara adalah satu-satunya institusi yang dapat melindungi perempuan dan mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan ini secara sempurna. Rasulullah saw. bersabda terkait tanggung jawab pemimpin negara, 


“Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim) Dalam hadis lainnya, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad) 


Di samping itu, Negara adalah pelaksana utama penerapan syariat Islam. Oleh karenaya, negara berwenang memberikan sanksi tegas bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Negara akan menerapkan aturan sosial yang bersih sekaligus menginternalisasi pemahaman melalui aktivitas dakwah dan pendidikan sehingga setiap anggota masyarakat memahami tujuan hidup dan makna kebahagiaan hakiki. Pada akhirnya, secara otomatis semua ini akan menghindarkan rakyatnya melakukan berbagai tindakan kemaksiatan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan.


Sangat nyata, maraknya kekerasan di negeri ini tidak akan bisa terselesaikan dengan pengesahan RUU TP-KS. Selain aturan ini lahir dari buah pikir manusia yang lemah dan terbatas, aturan ini lahir dari sistem sekuler kapitalistik yang tidak memiliki standar baku. Jika kita berharap masalah kekerasan terhadap perempuan ini selesai dengan RUU TP-KS, ini merupakan harapan kosong. Dengan demikian, sudah seharusnya kita sebagai muslim menyandarkan penyelesaian yang menimpa kita seluruhnya kepada aturan Islam semata, aturan yang datang dari Al-Khalik Al-Mudabbir, termasuk soal kekerasan terhadap perempuan. Syariat Islam akan melindungi perempuan, bahkan siapa pun dari segala bentuk kekerasan. Dengan tiga pilar penegakan hukum Islam tersebut, aturan Islam dapat terwujud secara sempurna. 


Khatimah


Dari uraian di atas maka tidak keliru jika masyarakat meragukan keberadaan UU TPKS bisa menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang lagi menjamur, karena ada beberapa poin, yaitu: 


1) Sebelumnya sudah ada payung hukum yang bisa digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual, tapi justru kasus kekerasan seksual terus bertambah dari tahun ke tahun. 


2) Beberapa pasal masih sangat absurd, sehingga berpotensi meliberalisasi seks bebas di masyarakat termasuk penyimpangan seksual. 


3) Masyarakat sudah seharusnya merujuk pada solusi Islam yang paripurna dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak ini. 



Daftar bacaan

https://www.muslimahnews.com/2021/12/20/fokus-marak-kekerasan-seksual-bukan-ruu-tp-ks-solusinya/

https://nasional.tempo.co/read/1581603/uu-tpks-disahkan-berikut-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-yang-diatur/full?view=ok

No comments:

Post a Comment

Adbox