Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, April 6, 2022

Impor Melejit, Pemerintah Berkelit

 



Penulis : Sri Indrianti (Pemerhati Sosial dan Generasi)


Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dari segi sumber daya manusia pun negeri ini berlimpah dengan sumber daya manusia berkualitas. Sehingga berbagai produk inovasi dan para ilmuwan yang berkompeten di bidangnya cukup banyak jumlahnya. Sayangnya, negeri ini termasuk jajaran negara yang memiliki angka impor tinggi. 


Tingginya angka impor ini cukup merugikan masyarakat baik dari kalangan para petani, para ilmuwan, para pengrajin, dan berbagai kalangan lainnya yang terkena dampak buruk dari aktivitas impor baik langsung maupun tidak langsung. Apalagi berbagai barang impor sangat mudah ditemukan di negeri ini dengan harga yang murah pula. Walaupun jika dipandang dari segi kualitas bisa jadi sama atau kurang, masyarakat tetap memilih  barang impor karena hanya memandang dari faktor harga. 


Tingginya angka impor Indonesia bukan menjadi rahasia lagi bahkan di kalangan masyarakat sekalipun. Makanya menjadi suatu hal yang aneh, seorang penguasa nomer satu di negeri ini mengungkapkan ketidaktahuan impor yang dilakukan oleh sejumlah BUMN dan Kementerian dalam pengadaan barang dan jasa. 


Dilansir dari  nasional.sindonews.com pada Jumat (25/3/2022) Presiden Joko Widodo mengungkapkan  kegeramannya tersebut  saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali. 


Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa semestinya anggaran negara yang digelontorkan dalam jumlah besar untuk pengadaan barang dan jasa di lingkup kementerian dan BUMN digunakan untuk membeli barang dalam negeri. Masih menurut beliau, jika pengadaan barang dan jasa menggunakan barang produk dalam negeri maka disinyalir dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan dengan membeli barang dalam negeri dinilai akan mampu membuka lebih dari 2 juta lapangan pekerjaan. 


Impor Dampak dari Ekonomi Kapitalisme


Kegeraman terhadap besarnya angka impor yang diungkapkan penguasa nomer satu di negeri ini terkesan tidak masuk akal. Pasalnya, kegeraman tersebut bertolak belakang dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Indonesia menduduki peringkat ke-22 negara yang terbanyak melakukan impor. Bahkan sejumlah bahan pokok yang sebenarnya tersedia dalam negeri, tetap mengandalkan impor. Misalnya seperti beras, Indonesia tetap mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam padahal stok beras dalam negeri masih cukup. Begitu juga dengan garam dan gula yang tetap melakukan impor walaupun stok masih melimpah dengan dalih menstabilkan harga. 


Selain impor bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga mengimpor tenaga kerja asing. Bahkan saat pandemi dimana mobilitas masyarakat pribumi dibatasi, tenaga kerja asing malah berduyun-duyun datang ke Indonesia untuk bekerja mengisi berbagai tenaga kerja dalam proyek infrastruktur. Padahal, masih banyak masyarakat pribumi yang mengalami kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi pada masa pandemi banyak sekali yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tercatat selama pandemi sebanyak 29,4 juta orang yang terdampak pandemi. Jumlah sebanyak itu termasuk yang mengalami pengurangan jam kerja dan upah serta pekerja yang dirumahkan. (tribunnews.com, 27/3/2021)


Oleh sebab itu, kejengkelan penguasa terhadap naiknya angka impor merupakan sesuatu yang aneh dan menggelikan. Sebab kebijakan impor yang ditetapkan penguasa telah berlaku sejak menjabat selama delapan tahun. Lantas kenapa baru sekarang dipersoalkan? Apakah kejengkelan tersebut hanya wujud meraih simpati?


Penyebab utama naiknya angka impor ini adalah diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme membolehkan negara melakukan aktivitas impor dan ekspor sesuka hati. Asalkan ada keuntungan yang didapat maka boleh melakukan perdagangan. Begitulah watak kapitalisme.  Status halal barang yang diperdagangkan tak menjadi perhatian. 


Indonesia sendiri terlibat perdagangan bebas dengan negara-negara  mbk PLN Asia Tenggara sejak tahun 2002. Bahkan pada  perkembangan terakhir dalam AFTA (Asean Free Trade Area) disepakati untuk menghapus semua bea masuk impor barang bagi negara ASEAN. Tentu saja kebijakan ini berdampak buruk  dapat mematikan produksi dalam negeri. 


Selain itu, AFTA juga menjalin mitra dengan sejumlah negara yakni Australia, China, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan. Otomatis, barang-barang impor dari negara tersebut membanjiri negeri ini. Walaupun Kementerian perdagangan menjamin tidak akan terjadi arus impor yang deras, nyatanya  Indonesia masih sangat ketergantungan dengan produk ban. 


Islam Mengatur Impor


Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam, yang tidak dengan mudahnya melakukan kebijakan impor. Impor benar-benar ditempuh saat kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. 


Selain itu, perlu dilihat juga status dari barang tersebut apakah halal atau haram. Jika barang haram maka jelas dilarang memasuki wilayah daulah khilafah.


Asal dari para  pedagang juga menjadi perhatian. Jika berasal dari negara yang jelas-jelas memusuhi Islam, maka Khilafah juga melarang terjalinnya transaksi perdagangan. 


Khilafah berupaya mengoptimalkan segala potensi yang ada di dalam negeri. Pun Khalifah jua menyediakan fasilitas maksimal dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan berbagai produk inovasi yang bermanfaat untuk umat. Sehingga khilafah menjadi negara yang independen dan sama sekali tidak  bergantung dengan impor.


Wallahu a'lam bish showab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox