Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, April 30, 2022

IKUTI ARAHAN MAHFUD MD : ADVOKAT & ULAMA JABODETABEK DATANGI GEDUNG DPR RI UNTUK TAWARKAN PROPOSAL KHILAFAH




Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat, Ketua Umum KPAU



Alhamdulillah, hari ini (Senin, 254) penulis kembali mendampingi sejumlah ulama dan tokoh Jabodetabek untuk bersilaturahmi ke gedung rakyat, kantor DPR RI di Senayan, Jakarta. Ada sekitar 8 (delapan) orang yang ikut hadir dalam rombongan.


Kunjungan silaturahmi ke DPR RI ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Menkopolhukam Mahfud MD, yang menyarankan kami untuk mendatangi DPR RI dan MPR RI, termasuk partai politik. Hal itu diungkapkan, ketika Menkopolhukam kami kunjungi dan tak berkenan untuk menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi.


Sampai hari ini, kami belum mendapatkan penjelasan langsung alasan dari Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan haram mendirikan atau bernegara dengan negara Nabi. Di media, Mahfud MD hanya bicara soal Khilafah tak baku. Statement yang berulang yang sebelumnya sudah sering kami dengar.


Namun, apapun itu, tetapi arahan untuk mendatangi DPR RI adalah usulan yang baik. Karena itu, kami mendatangi gedung DPR RI untuk beraudiensi, menyampaikan dakwah ajaran Islam Khilafah. Siapa tahu, ada kesepahaman pandangan setelah berdiskusi.


Ternyata, anggota DPR RI sedang reses. Tidak ada anggota dewan di DPR RI. Lalu, kami sampaikan Surat Permohonan audiensi kepada Pimpinan DPR RI, termasuk kepada sejumlah Pimpinan Fraksi di DPR RI.


Selain pimpinan DPR RI, lewat kantor Setjen DPR RI kami kirimkan surat ke Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS. Untuk partai lainnya, insyaallah menyusul. Kami juga berkepentingan untuk mendakwahkan Khilafah kepada Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB.


Sebelum pulang, kami sempat membuat video pernyataan di kompleks parlemen. Sejumlah nasehat dan pemahaman bahwa Khilafah adalah ajaran Islam sudah kami sampaikan secara bergantian.


Diawal, penulis menyampaikan bahwa Khilafah adalah ajaran Islam. Mendakwahkan Khilafah adalah tindakan yang sah, legal dan konstitusional. Dakwah Khilafah adalah bagian dari penyampaian pendapat, dakwah Khilafah adalah bagian dari ibadah, sehingga dakwah Khilafah sejalan dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, dakwah Khilafah juga bagian dari ibadah yang dijamin dalam pasal 29 UUD 1945.


Kiyai Miqdad Ali Azka, LC mengingatkan bahwa Khilafah pasti akan tegak kembali. Menolak dan usaha untuk menghentikannya sama saja dengan menghalangi terbitnya matahari.


Ustadz Tatang Suryaman, SPd.I menjelaskan pandangan ulama atas wajibnya Khilafah. Sejumlah qoul ulama dikutip dalam penyampaiannya.


Arahan Menkopolhukam Mahfud MD sudah kami jalani. Kami tinggal menunggu konfirmasi pimpinan DPR RI, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS untuk menerima kunjungan silaturahmi dari kami.


Selanjutnya, kami juga sedang merencanakan untuk mendatangi MUI, Muhammadiyah dan NU. Hal ini juga kami lakukan, untuk menindaklanjuti arahan dari Menkopolhukam Mahfud MD. 


Semoga ikhtiar yang kecil di bulan Ramadhan ini dapat dicatat sebagai amal Sholeh dan menjadi bekal kelak kembali kepada Allah SWT. Amien Ya Rabbal Alamien. [].


Nb.


Berikut isi surat yang disampaikan ke pimpinan DPR RI, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKS :


Nomor      : 26/B/IV/2022

Lampiran  : satu lembar

Perihal       : Permohonan Audiensi Untuk Mendakwahkan Khilafah



Kepada Yth

Fraksi PDIP DPR RI

Di Jakarta.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bahwa terkait dengan viralnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait 'Haram Mendirikan Negara Nabi' dan beredar masifnya proposal Khilafah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa kami telah menyampaikan permohonan audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan, Mahfud MD, pada Selasa, 19 April 2022 untuk meminta penjelasan terhadap maksud dari 'haram mendirikan Negara Nabi' (terlampir). Kami juga berkepentingan untuk mendakwahkan Khilafah, agar Khilafah yang merupakan ajaran Islam tidak disalahpahami.


2. Bahwa, hingga kini kami tidak diterima untuk audiensi oleh Kemenkopolhukam. Melalui media, Menkopolhukam Mahfud MD malah menyarankan tiga hal kepada kami, yang diantaranya kami diminta untuk mengusulkan pembahasan penerapan sistem khilafah ke Parlemen dan juga partai politik (parpol), DPR/MPR.


3. Bahwa kami meyakini dakwah Islam termasuk mendakwahkan khilafah sebagai ajaran Islam, harus disampaikan kepada segenap elemen anak bangsa, termasuk kepada partai politik, DPR dan MPR. Disamping itu, Khilafah sebagai aspirasi juga memiliki landasan konstitusional untuk disampaikan, sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 UUD 1945.


4. Bahwa oleh karena itu, kami mohon agar dapat beraudiensi dan berdiskusi bersama Jajaran Pimpinan Fraksi PDIP DPR RI. Bersama kami, sejumlah advokat, tokoh dan ulama Jabodetabek juga akan turut serta.


_Adapun untuk waktunya, kami persilahkan untuk dapat mengagendakannya. Kami berusaha menyesuaikan waktunya. Untuk konfirmasi, dapat disampaikan melalui hp no. 081290774763 a/n Ahmad Khozinudin._


_Demikian permohonan disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih._


_Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,_



Jakarta,  25 April 2022


Atas Nama Advokat, Tokoh dan Ulama Jabodetabek



Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua KPAU




Ustadz Irwan Syaifullah

Dewan Penasehat KPAU


_Cc. Arsip._

No comments:

Post a Comment

Adbox