Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, March 10, 2022

PROPOSAL KHILAFAH DIAJUKAN GOLKAR DAN DEMOKRAT?




Oleh : Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik


Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga mengusulkan pergantian sistem pemerintahan di Indonesia di tengah riuhnya usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Andi mengusulkan pemerintah melakukan amandemen UUD 1945 agar sistem pemerintahan diganti menjadi sistem khilafah sekaligus sosok yang akan menjadi Sultan atau Khalifah pertama untuk Kekhilafahan Indonesia adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Sebelumnya senada dengan Andi Sinulingga, Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution juga mengusulkan sistem Khilafah, saat dirinya mengkritik penjelasan presiden terkait penundaan pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Meski berbeda argumentasi, keduanya sama-sama mengusulkan sistem Khilafah dan mendapuk Presiden Jokowi sebagai Khalifahnya.


Sebenarnya, usulan Khilafah yang lebih kongkrit adalah apa yang pernah disampaikan oleh Agung Wisnu Wardhana. Aktivis 98 ini, juga menawarkan solusi sistem Khilafah, saat mengkritik sejumlah kebijakan zalim yang lahir dari ideologi kapitalisme sekuler.


Bahkan, Bung Agung juga menawarkan kepada Presiden Joko Widodo jika memiliki keberanian, untuk mengambil proposal ini.


Menurutnya, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta yang dalam pada tanah dan air negeri ini, dirinya menyampaikan proposal Khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih Rahmah, untuk Indonesia yang lebih barokah.


Beberapa gagasan penting Bung Agung Wisnu Wardhana, dalam video yang beredar viral adalah sebagai berikut :


Pertama, Khilafah menurutnya akan menata ulang sistem kepemilikan (property) dengan pola yang sesuai dengan syariah Islam. Semua konsesi tambang, kembalikan, semua milik rakyat. Semua konsesi mineral, batubara dan minyak, kembalikan kepada rakyat. 


Asing bagaimana? asing diminta untuk pulang. Karena dalam Islam, memang seluruh barang yang terkategori milik umum (al milkiyatul ummah) haram dikuasai dan dimiliki oleh individu, swasta, asing maupun aseng.


Kebijakan yang seperti ini, hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang berani. Dalam konteks itulah, Bung Agung menawarkan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil solusi berani, menerapkan Islam dalam pengelolaan pertambangan, baik mineral, minyak dan batubara.


Dalam Islam, selain kepemilikan umum (public property/al milkiyatul ammah), juga ada harta yang terkategori milik negara (State Property/al Milkiyatul Daulah) dan Milik Pribadi (Private Property/al Milkiyatul Fardiyah). Semua pengelolaan harta dalam Islam harus sejalan dengan syariah.


Kedua, Khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam ? memastikan enam kebutuhan pokok benar-benar terpenuhi bagi masyarakat, yakni : Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan.


Lengkapnya bahwa politik ekonomi Islam akan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat individu per individu baik sandang, pangan dan papan, juga kebutuhan dasar yang bersifat kolektif berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, serta mengupayakan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier berdasarkan kemampuannya, berdasarkan life style tertentu dimana dirinya tinggal.


Politik ekonomi Islam ini rinciannya dapat dibaca dalam kitab Nidzamul Iqtisodi Fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) Karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani atau dalam kitab As Siyasah Al Iqtishodiyah al Mutsla (Politik Ekonomi Islam yang agung) Karya Abdurahman al Maliki.


Agung menegaskan bahwa dalam doktrin Islam, pendidikan kesehatan dan keamanan harus gratis. Bukan dengan konsep asuransi sebagaimana diterapkan pemerintah dalam sistem BPJS, yang memungut iuran dari rakyat.


Bagaimana mungkin? sangat mungkin, karena dalam ilustrasi APBN Khilafah yang diadopsi dari kalkulasi yang dihitung oleh Prof Fahmi Amhar, Indonesia jika menerapkan sistem Khilafah setiap tahun akan surplus penerimaan negara sebesar Rp. 900 Triliun. Pendapatan negara ini jelas tanpa utang, tanpa pajak.


Ketiga, Khilafah menawarkan menghapus ekonomi non riel termasuk sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Menghapus segala ekonomi yang berbasis riba, yang menimbulkan berbagai kemudharatan.


Seluruh sektor non riel yang menguasai 60 % ekonomi dihapus. Negara berkonsentrasi pada sektor riel, fokus memproduksi barang dan jasa. Riba dihilangkan dari roda perekonomian.


Keempat, Khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika serikat, juga mengakhiri potensi dominasi Yuan China, dengan menerapkan mata uang berbasis Dinar (emas) dan Dirham (perak).


Itulah, empat poin utama pendapat dan pandangan Bung Agung Wisnu Wardhana. Hal ini disampaikan saat Pres Comference bersama KPAU, setelah dia mengkritik proyek IKN yang memiliki problem pembangunan yang kapitalistik.


Penulis kira, gagasan penting ini perlu didiskusikan dan dilakukan pembahasan yang lebih rinci. Agar bangsa ini memiliki solusi alternatif yang lebih paradigmatif.


Selama ini, berbagai solusi yang disampaikan sejumlah kalangan hanya menawarkan solusi tambal sulam sistem kapitalisme yang rusak. Adapula, yang hanya sibuk menawarkan sosok tanpa memiliki ide tentang bagaimana menata masa depan bangsa Indonesia. 


Proposal Khilafah yang ditawarkan oleh Bung Agung Wisnu Wardana berangkat dari kepahanan atas realitas masalah yang mendera negeri ini. Agung lebih jujur menawarkan Khilafah sebagai alternatif sistem, ketimbang politisi Demokrat dan Golkar yang menawarkan diskursus Khilafah hanya karena kekesalan kepada Presiden Jokowi yang menyetujui wacana penundaan Pemilu. []

No comments:

Post a Comment

Adbox