Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, March 9, 2022

KAMI SERIUS MENAWARKAN PROPOSAL KHILAFAH



Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik 


Politisi Partai Golkar Andi Sinulingga dan Politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution memang menawarkan wacana Khilafah untuk mengimbangi kehendak Jokowi yang ingin menunda Pemilu. Bahkan, Jokowi direkomendasikan menjadi sultan (Khalifah) pertamanya.


Penulis yakin, dua politisi ini tidak serius menawarkan Khilafah. Mereka, hanya jengkel kepada Jokowi yang menyebut tunda pemilu sebagai bagian dari aspirasi demokrasi.


Bukti ketidakseriusan mereka, adalah dengan menawarkan Jokowi sebagai Khalifahnya. Padahal, ditinjau dari sudut manapun, Jokowi tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon Khalifah.


Mungkin saja, banyak orang bicara Khilafah hanya ingin menjadikannya sebagai bahan candaan. Bahkan, ingin menunjukkan betapa Khilafah adalah sistem otoriter, karena jabatan Khalifah seumur hidup sejak diba'iat. Mereka, tidak paham dengan sistem Khilafah yang saat ini sedang banyak didiskusikan ditengah-tengah umat.


Karena itu, penulis ingin menawarkan Khilafah dalam kapasitas serius, bukan sekedar jengkel dengan wacana penundaan Pemilu. Menunda Pemilu, memang hanya modus untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi.


Adapun sistem Khilafah, jabatan Khalifah memang berlaku seumur hidup sepanjang Khalifah terikat dengan hukum Syara'. Kalau Khalifah melanggar, apalagi menerapkan sistem kufur, menampakkan kekufuran yang nyata (kufron bawahan) sudah pasti harus segera dilengserkan, tidak perlu menunggu menjabat hingga 5 tahun atau minta tiga periode.


Khalifah wajib terikat dengan hukum Syara', sehingga tidak bisa semaunya (otoriter). Khalifah tak dapat menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan.


Justru, jabatan Khalifah itu akadnya untuk menerapkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ketaatan umat kepada Khalifah dibatasi sepanjang Khalifah taat syariah.


Negara Khilafah adalah negara insaniah, bukan negara teokrasi. Khalifah adalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, karena itu wajib ada mekanisme muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa) yang dilakukan oleh umat kepada Khalifah.


Khalifah dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh sejumlah struktur negara, lengkapnya sebagai berikut :


1. Khalifah


Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan syariah. Sebab, Islam menjadikan hak pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itulah umat mengangkat orang yang mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan syariah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. 


2. Mu’âwinûn at-Tafwîdh


Mu’âwinûn at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh) adalah para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan. Mereka diangkat oleh Khalifah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. 


Mereka mendapat mandat untuk mengatur berbagai urusan serta melaksanakannya menurut pendapat dan ijtihad-nya sesuai dengan ketentuan syariah. 


3. Wuzarâ’ at-Tanfîdz


Wuzarâ’ at-Tanfîdz adalah para pembantu Khalifah dalam bidang administrasi. Pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin mereka disebut al-kâtib (sekretaris). 


Tugas mereka hanyalah tugas administrasi, bukan tugas pemerintahan, yakni membantu Khalifah dalam urusan implementasi kebijakan, pendampingan, dan penyampaian kebijakan. 


4. Wali (Gubernur)


Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat propinsi. 


5. Amîrul Jihâd


Departemen Peperangan atau Pertahanan (Dâirah al-Harbiyah) merupakan salah satu instansi negara. Kepalanya disebut Amîr al-Jihâd dan tidak disebut Mudîr al-Jihâd (Direktur Jihad). Hal itu karena Nabi Muhammad menamakan komandan pasukan sebagai amir. 


6. Departeman Keamanan Dalam Negeri


Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah sebuah departemen yang dipimpin oleh kepala polisi. Tugasnya adalah menjaga keamanan di dalam Negara Islam. Namun, dalam kondisi tertentu, yakni ketika kepolisian tidak mampu, bisa ditangani oleh militer dengan izin Khalifah. 


7. Departemen Luar Negeri


Departemen Luar Negeri adalah departemen yang mengurusi seluruh urusan luar negeri terkait hubungan Negara Khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungannya; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya, ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun ekonomi. 


Semua perkara tersebut diurusi oleh Departemen Luar Negeri, karena semua itu merupakan kepentingan hubungan Negara Khilafah dengan negara-negara lain. 


8. Departemen Perindustrian


Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua perindustrian, baik terkait industri berat maupun industri ringan; baik berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan). Semua industri dengan berbagai jenisnya itu harus dibangun dengan berpijak pada politik perang. 


9. Peradilan


Peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. 


Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara sesama rakyat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah (rakyat), dan mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan individu di dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa, pegawai maupun pejabat pemerintah di bawah Khilafah. 


10. Kemaslahatan Umum


Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) adalah struktur pelaksana pemerintahan, yakni badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat umum. 


11. Baitul Mal (Kas Negara)


Baitul Mal (Kas Negara) merupakan sebuah badan yang bertanggung jawab atas setiap pendapatan dan belanja negara yang menjadi hak kaum Muslim. Baitul Mal berada di bawah pengawalan Khalifah secara langsung atau di bawah kawalan orang yang dilantik untuk mengurusinya. 


Nabi Muhammad kadang-kadang menyimpan, memungut dan membagikan sendiri harta kaum Muslim; kadang-kadang beliau mengangkat orang lain untuk menanganinya. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin sesudah beliau, yang kadang-kadang mengurusi sendiri urusan Baitul Mal, dan kadang-kadang mengangkat orang lain untuk mengurusinya.



12. Penerangan

Penerangan merupakan perkara penting bagi dakwah dan negara. Lembaga Penerangan tidak termasuk badan yang melayani kepentingan masyarakat umum, tetapi kedudukannya berhubungan langsung dengan Khalifah sebagai instansi yang mandiri.


13. Majelis Umat


Majlis Umat (Majelis Syura) adalah majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan. Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhâsabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara.


Keberadaan Majelis Umat ini diambil dari aktivitas Nabi Muhammad yang sering meminta pendapat sejumlah orang di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum masing-masing; diambil dari perbuatan (af’âl) khusus Nabi Muhammad terhadap beberapa orang tertentu di kalangan Sahabat untuk meminta pendapatnya; serta diambil dari perbuatan para Khulafaur Rasyidin yang sering meminta pendapat para ulama dan ahli fatwa di kalangan mereka.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox