Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, February 6, 2022

Tolak UU IKN!

 



Fikri Zudiar (Ketua FORMASI)


Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan segera berlangsung setelah Undang-Undang (UU) IKN disahkan DPR.


Berkenaan dengan hal itu, penulis menilai pembangunan skala besar berpotensi merusak lingkungan hidup. Artinya, pembangunan jumbo bertentangan dengan peran negara yang semestinya melindungi wilayah hijau. Pembangunan dalam skala besar yang berpotensi merusak ekosistem lingkungan justru salah besar.


Kebijakan pemindahan IKN berpotensi bermasalah dari sisi kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan, keselamatan, dan kedaulatan umat dan cenderung dipaksakan sehingga berpotensi mengancam, menghancurkan dan menghilangkan ruang hidup masyarakat setempat.


Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim berpotensi besar bermasalah dari sisi dari perampasan ruang hidup masyarakat adat, banjir, krisis air bersih, ancaman terusirnya nelayan tradisional dan satwa dilindungi di kawasan Teluk Balikpapan, berpotensi akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan hingga patut diduga menjadi ajang pemutihan dosa sejumlah taipan industri ekstraktif dari kewajiban pemulihan lingkungan dan pelanggaran hak - hak masyarakat.


Mendesak kepada pemerintah untuk mencabut dan membatalkan UU IKN. Patut diduga UU tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan oligarki, yakni kekuasaan yang dikuasai segelintir orang dengan mengatasnamakan rakyat. Karena sudah mendapat mandat sebagai wakil rakyat, mereka merasa berhak membuat dan mengesahkan berbagai peraturan dan perundang-undangan apa saja meski tidak berpihak pada rakyat kebanyakan. 


Apabila pembiayaan pembangunan ibukota negara dibebankan pada utang, tentu akan menambah berat kondisi keuangan negara. APBN akan terjadi broken-down. Utang luar negeri diharamkan karena selain utang ribawi, juga menjadi pintu masuk bagi asing untuk menjajah negeri ini. Program - program untuk rakyat rentan dikorbankan.


Pemberian keleluasaan pihak swasta untuk berperan dalam membangun ibukota baru sangat potensial merugikan umat. Swasta tentu membawa kepentingan bisnis, tetapi juga berpotensi kepentingan yang akan membahayakan keamanan dan pertahanan negara di masa mendatang. Apalagi swasta asing yang sangat berisiko. Tidak hanya risiko fiskal, tetapi juga risiko pembiayaan dan pertahanan keamanan. 


Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan peninjauan ulang (review) dan berpikir ulang (rethinking). Jangan sampai kebijakannya hanya menguntungkan pihak swasta dan asing, dan mengkhianati rakyat.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox