Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, February 10, 2022

Strategi Defensif TNI, Akankah Efektif Hadapi OPM?

 



Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


Panglima TNI, Andika Perkasa berjanji akan memburu pelaku penembakan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Papua. Pelaku penembakan diketahui adalah OPM. 


Tragedi penembakan tersebut terjadi pada Kamis, 27 Januari 2022 pukul 05.00 WIT.  Ketiga prajurit TNI yang menjadi korban adalah Serda Rizal, Pratu Tupal Baraza, dan Pratu Rahman. Mereka terkena tembakan saat berjaga di pos TNI Bukit Tepuk.


Sementara itu Menkopolhukam, Mahfudz MD menyatakan bahwa TNI saat ini memasuki fase baru dalam strategi menghadapi OPM. TNI menggunakan strategi defensif, imbuhnya. Dengan pendekatan defensif, harapannya korban sipil bisa dikurangi. Bahkan menurutnya, beruntung yang menjadi korban adalah prajurit TNI, bukan rakyat sipil.


Terdengar sumbang pernyataan Mahfudz MD tersebut. Bagaimana mungkin dibedakan antara korban dari sipil maupun korban dari TNI? Ini merupakan persoalan nyawa manusia. Artinya tidak ada lagi perbedaan antara sipil maupun aparat. Memang banyaknya korban dari sipil tentunya akan memberikan preseden buruk terhadap negara bahwa negara tidak bisa melindungi rakyatnya. Hanya saja banyaknya korban dari TNI juga berbahaya bagi kedaulatan negara. Akan timbul tanda tanya, TNI melindungi prajuritnya saja kesulitan saat menghadapi kelompok separatis, lantas bagaimana bisa melindungi warga negara?


Jadi persoalan nyawa tidak bisa dianggap hal yang ringan. Bahkan Islam sendiri menegaskan bahwa membunuh seorang manusia tanpa hak, layaknya telah membunuh manusia seluruhnya. Begitu pula, menjaga nyawa seorang manusia, layaknya telah menjaga nyawa manusia seluruhnya. Rasulullah Saw sendiri secara khusus menyatakan bahwa hancurnya dunia seisinya di sisi Allah itu masih lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Dengan demikian, seharusnya negara dapat merumuskan sebuah strategi menyeluruh dalam menghadapi OPM dan segera menumpasnya. Semakin lama penyelesaian OPM ini, tentunya akan semakin banyak korban berjatuhan.


Dari aspek data banyaknya korban akibat serangan OPM. Di tahun 2021, korban meninggal dari TNI sebanyak 19 orang dan 11 lainnya luka-luka dirawat di RS. Dari kalangan Polisi, 4 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka. Sedangkan dari sipil, korban meninggal sejumlah 19 orang dan yang luka-luka sejumlah 11 orang. Dengan melihat data tersebut, tentunya kita tidak menginginkan bertambahnya korban baik dari sipil maupun aparat TNI maupun Polri.


Adapun dari pihak OPM sendiri pasca penembakan mati ketiga prajurit TNI. OPM justru menantang agar TNI meninggalkan Papua. Mereka memberikan ultimatum jika TNI tetap datang ke Papua, niscaya OPM akan menembak mati.


Menilik reaksi dari OPM sedemikian, rasanya perlu untuk mengevaluasi efektifitas strategi defensif TNI menghadapi OPM. Paling tidak biar tidak ada lagi prajurit TNI yang jadi korban karena pendekatan yang tidak tepat.


Persoalan Papua yang Sistemik


Gejolak disintegrasi bangsa di Papua dengan munculnya OPM, memang sebuah persoalan sistemik. Faktor kesejahteraan yang sangat kurang di tengah-tengah melimpahnya SDA. Justru SDA dikangkangi asing secara legal. Hal ini bila dikaitkan dengan campur tangan asing dalam konflik Papua, tentunya akan menjadi bahan bakar menyulut konflik. Apalagi pemberian suaka politik oleh Inggris kepada Benny Wenda. Di samping itu OPM yang bisa mempunyai posisi tawar politik di PBB. Semakin membuat runyam persoalan. 


Belum lagi masalah terkait imunitas aparat di Papua. Ditambah adanya 44 operasi militer yang dilakukan aparat Indonesia di Papua dari tahun 1961 hingga 1991, menurut catatan ELSAM (Lembaga Swadaya dan Advokasi Masyarakat).  Pastinya upaya pemerintah Indonesia yang ingin memperbaiki kebijakannya baik lewat Otsus Papua tidak bisa membantu banyak. Artinya ada persoalan ideologis yang mesti dituntaskan. 


Negara yang masih menjadikan Kapitalisme-Sekuler sebagai basis kebijakannya, tetap akan menimbulkan kesenjangan sosial politik antara daerah dan pusat. Belum lagi kebijakan ekonomi kapitalistiknya yang eksploitatif mengikuti arahan negara dan lembaga imperialis dunia. Walhasil Indonesia hanya akan menjadi boneka mainan di dalam genggaman raksasa-raksasa besar Kapitalisme dunia.


Islam Menuntaskan OPM


Pola berpikir yang harus diperbaiki adalah Islam bukanlah penambal bagi berbagai keruwetan yang diakibatkan ideologi Kapitalisme Sekuler. Artinya selama asas Kapitalisme Sekuler masih menjadi rule of game pemerintahan, tentunya solusi komprehensif akan sulit ditemukan. Kalaupun ada dalam Islam, akan sulit sekali diimplementasikan secara nyata di lapangan.


Maka hal pertama dan utama adalah menjadikan Islam sebagai asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Selanjutnya akan bisa dirumuskan solusi komprehensif mengatasi separatis OPM. 


Islam menggariskan bahwa kekayaan alam adalah milik umum. Maka haram bagi siapapun termasuk negara menyerahkannya kepada swasta maupun asing dalam eksplorasi maupun eksploitasinya. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya untuk sebesar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara akan menasionalisasi tambang emas di Papua dari tangan Freeport. Prinsip kesejahteraan daerah dalam Islam adalah didasarkan pada kebutuhannya, bukan pada aset kekayaannya. Misalnya Timor Timur yang tidak kaya tapi kebutuhan guna mensejahterakan rakyatnya demikian besar, tentunya anggaran pembangunannya besar. Apalagi Papua yang kaya tapi rakyatnya masih jauh dari sejahtera.


Islam menggariskan dalam hubungan internasional, bahwa kaum muslimin haram dikuasai dan dijajah oleh negara dan lembaga imperialis dunia. Termasuk tidak membolehkan duta asing berhubungan dengan pejabat dalam negeri. Hal ini menjadi celah bagi masuknya intervensi asing di dalam negeri.


Setelah dipenuhinya keadilan ekonomi, politik dan hukum di seluruh wilayah negeri, termasuk Papua, maka negara akan memaklumkan keta'atan dari semua warga negara tanpa kecuali. Dalam hal ini bila ada gerakan dan kelompok separatis akan dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan politik ideologis dengan memahamkan mereka akan wajibnya taat kepada penguasa Islam. Jika tidak ada ketaatan, maka dimaklumkan kepada mereka akan pendekatan militer. Dalam pendekatan militer ini, para kelompok separatis akan ditumpas oleh negara. Perang terhadap mereka adalah dalam rangka untuk mendidik mereka agar kembali taat. Bila mereka berafiliasi kepada negara kafir, maka penguasa Islam akan memaklumkan jihad pada mereka. Jihad sebagai perang untuk menumpas dan menaklukannya. 


Untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik dan ideologis sedemikian, tentunya negara yang ada harus memiliki reputasi dan power di kancah internasional. Negara dan kekuasaan yang sedemikian adalah al-Khilafah Islam. 


No comments:

Post a Comment

Adbox