Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, February 6, 2022

Omicron Merebak, PTM 100% Lanjut?

 



Oleh : Zaimah (Forum Aspirasi Muslimah)


Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritisi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pemerintah pusat memberlakukan PTM 100 persen di daerah yang berada di PPKM level 1 dan 2 pada Senin (3/1/2022). Tulus meminta pemerintah mencermati kebijakan PTM 100 persen kala omicron mulai merebak di Tanah Air. Sebab, ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan agar PTM bisa bergulir 100 persen. (Republika.Co.Id, Selasa 04 Jan 2022)


Pemerintah akan membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen mulai Januari 2022. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebut masih banyak pertimbangan yang membuat PTM terbatas Januari nanti belum siap. Retno menjelaskan salah satu penyebab terjadinya klaster sekolah karena masih banyak anak didik yang mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, ditemukan juga anak yang tengah demam atau sakit, tetapi tetap masuk sekolah. 


KPAI melakukan pengawasan PTM selama tahun 2021 pada 17 sekolah yang berada di 18 kabupaten/kota di 8 provinsi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa anak didik masih sulit untuk mengubah perilakunya di masa adaptasi pandemi covid-19. “Sulit mengubah perilaku seperti praktik mencuci tangan, atau masker yang diturunkan ke dagu atau ke hidung, itu yang paling banyak,” ujar Retno dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis, 30 Desember 2021.


Jika latarbelakang berlakunya PTM terbatas ini karena tidak efektifnya PJJ dan juga ada dampak sosial yang ditimbulkan, maka seharusnya negara fokus membenahi masalah tersebut. Negara seharusnya memastikan PJJ itu berjalan dengan baik tidak ada dampak negatifnya.


Adanya Kebijakan PTM tanpa membenahi PJJ dan semua dampak sosialnya,  ini seakan mengkonfirmasi kelemahan negara dalam memberikan pelayanan pendidikan di saat pandemi. Sebenarnya, yang menyebabkan tidak efektifnya PJJ dan munculnya dampak sosial adalah pemberlakuan sistem kapitalisme di negeri ini. Kurikulum pendidikannya yang tidak siap menghadapi pandemi. 


Meski ada harapan bahwa sekolah bisa melaksanakan pembelajaran kembali dengan optimal, akan tetapi beberapa faktor yang menunjukkan kurang siyapnya persiapan PTM 100% sebagaimana yang diungkapkan para pakar diatas, ada kekhawatiran terutama di kalangan orang tua, akankah aman bagi anak didik untuk kembali ke sekolah?


Berbagai persoalan mesti dicermati. Dengan menjalankan PTM 100%, sudah siyapkah masyarakat? Dilihat dari sisi kemampuan membeli masker, dimana penggunaan masker bedah yang umumnya dipakai di masyarakat, dari berbagai literatur mensarankan untuk menggantinya setiap 4 jam sekali untuk menjaga keefektifan penggunaan masker. Kemudian dari sisi edukasi prokes, kita melihat masih banyak pemakaian masker yang tidak benar sebagaimana yang diungkapkan oleh KPAI. 


Pemerintah harus terus menyiapkan perangkat agar prokes dijalankan saat pemberlakuan PTM 100%. Pemerintah merupakan pihak yang harusnya paling bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Oleh karenanya pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyiapkan segala perangkat prokes, mulai dari keberadaan masker, fasilitas cuci tangan, fasilitas ruangan pembelajaran yang kondusif, hingga memastikan vaksinasi yang memadai dan gizi masyarakat untuk menjamin daya tahan tubuh yang kuat pada masyarakat. 


Bila perangkat prokes semacam ini diserahkan pada masing-masing individu masyarakat atau sekolah pastilah akan memunculkan kesenjangan dan ketidakmaksimalan. Sebab kemampuan setiap individu ataupun sekolah untuk mengupayakan prokes tadi berbeda-beda.


Sekali lagi, apabila PTM harus menjadi pilihan,  negara seharusnya benar-benar hadir memastikan terlaksananya protokol kesehatan,  agar PTM berjalan sesuai harapan. Karena, ketika regulasi dibuat,  konsekuensinya negara tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab besarnya, juga tidak sekedar memasrahkan urusan prokes ini kepada kepala daerah setempat atau satuan pendidikan.


Inilah kondisi kita saat ini dengan pengaturan sistem kapitalisme, negara tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Kebijakan PTM terbatas yang dipaksakan, dalam rangka mengindari dampak PJJ yang penuh masalah,  justru akan menimbulkan masalah baru dan terus bertambah. Jika memang PTM ini dianggap pilihan yang terbaik demi menghindari learning loss,  maka negara harus mempunyai langkah yang terukur,  bukan sekedar memberi panduan lalu berlepas tangan  atau pasrah sepasrah-pasrahnya pada sekolah dan kepada kepala daerah setempat dalam pelaksanaan PTM.


Berikutnya prioritas apa saja yang harus dilakukan dalam hal ini? setidaknya 4 poin:


Pertama,  harus melakukan sosialisasi dan edukasi dengan seluruh pihak yang terlibat di sekolah. Ini dilakukan agar semua pihak memahami dengan benar bagaimana model pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti protokol kesehatan yang harus diterapkan dan tidak boleh dilanggar.


Kedua, negara harus memfasilitasi seluruh perangkat fasilitas dan tambahan SDM yang dibutuhkan dalam penerapan protokol kesehatan.  Dan negara harus menjamin setiap sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai supaya protokol kesehatan itu tidak hanya bagus diteori tetapi minim realisasinya di lapangan. Sebab,  tidak jarang sekolah juga masih ada yang merasa berat ketika harus menyediakan alat protokol Kesehatan dengan jumlah yang ideal.  Tentu ini membutuhkan dana dan biaya besar, nah disinilah yang menjadi tanggung jawab negara.


Ketiga, negara harus menetapkan skala prioritas anggaran negara. Jika pemerintah benar-benar serius ingin anak anak tidak mengalami penurunan capaian belajar yang drastis, maka negara harus mengalokasikan anggaran untuk  pelaksanaan PTM ini secara maksimal dan sepenuh hati. Negara seharusnya mengalihkan anggaran yang kurang urgen untuk pemenuhan fasilitas pendidikan agar PTM ini berjalan optimal sesuai protokol kesehatan.


Keempat, harus ada pengawasan dan pengontrolan secara tepat,  jika ada pengaduan atau kendala,  maka negara harus bertindak responsif,  komunikasi antar sekolah dinas setempat, kepala daerah,  dan pemerintah pusat harus rutin dilakukan. Kemudian, verifikasi dan evaluasi harus berkala terhadap kesiapan sekolah dalam pelaksanaan  PTM terbatas ini. 


Jadi,  tanggung jawab penuh itu harus diambil oleh negara dan yang seperti ini memang sulit untuk terwujud selama masih dalam bingkai kapitalis. Hanya negara dengan bingkai Islamlah yang mampu mewujudkan tanggung jawab penuh seperti ini.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox