Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, November 21, 2021

PERMENDIKBUD antara RISTEK, JIHAD DAN KHILAFAH

PERNYATAAN BERSAMA ULAMA DAN TOKOH JAWA TIMUR


TENTANG


PERMENDIKBUD RISTEK, JIHAD DAN KHILAFAH





Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021), memiliki cacat baik dari sisi prosedur maupun substansi. Permen yang diterbitkan Nadiem Makarim ini secara substansi justru melegalisasi zina.


Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyatakan pentingnya rekontekstualisasi fiqh Islam terutama terkait ajaran jihad dan Khilafah. Bahkan, Yaqut menuduh Khilafah akan menjadi bencana bagi umat Islam jika diterapkan.


Berkenaan dengan hal itu, Tokoh dan Ulama Jawa Timur menyatakan sekaligus menegaskan :


Pertama, Ketentuan Pasal 1 angka 1 yang merumuskan norma tentang kekerasan seksual dengan 

basis “ketimpangan relasi kuasa” mengandung pandangan yang sekuler dan liberal berbasis aliran feminisme yang tidak mengindahkan dalil-dalil Syara'. Ketimpangan relasi sosial bukanlah illat (alasan) untuk dijadikan dalih pembenaran untuk melegalisasi perzinahan.


Padahal, Syari'at memandang bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dibebani tanggung jawab syariah (mukallaf), berdasarkan ketentuan yang khas dengan memperhatikan fitrahnya masing-masing baik sebagai laki-laki maupun perempuan.


Kedua, Perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang memuat frasa ”tanpa persetujuan korban” dalam Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021, mengandung makna legalisasi zina dengan maksud segala hubungan seksual dapat dibenarkan  dan bukan merupakan kekerasan seksual sepanjang "ada persetujuan korban”.


Dalam konteks adanya persetujuan, maka tidak relevan lagi relasi pelaku dan korban, yang ada hanyalah hubungan seksual yang dilakukan dengan dasar suka sama suka. Norma ini implisit dapat dipahami mengandung makna bahwa sepanjang hubungan seksual dilakukan dengan asas 'suka sama suka' bukanlah terkategori kekerasan seksual sehingga tidak terkategori aktivitas yang dilarang dalam ketentuan Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021.


Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi semestinya menjaga akidah Islam sebagai agama resmi yang diakui negara, dengan melindungi dan menjaga nilai-nilai dan norma ajaran Islam, termasuk turut serta melindungi segenap anak didik sebagai generasi harapan bangsa dari bahan perzinahan. Bukan malah berdalih narasi perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual - alih-alih melindungi generasi anak bangsa dari perzinahan - peraturan ini justru memantik aktivitas zina yang dilakukan suka sama suka terjadi semakin masif dan intensif karena tidak terkategori kekerasan seksual sepanjang "ada persetujuan korban”.


Keempat, bahwa akar masalah legalisasi zina dalam Permen Dikbudristek No 30 Tahun 2021 adalah pandangan pemerintah terhadap dunia pendidikan yang sekuleristik, liberalistik dan serba permisif. Karena itu, persoalan ini tidak akan tuntas sebelum negeri ini menerapkan syariat Islam secara kaffah yang diterapkan oleh institusi Khilafah.


Kelima, bahwa Khilafah adalah ajaran Islam yang merupakan kepemimpinan umum bagi kaum Muslim di dunia untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. 


Keenam, Kewajiban menegakkan Khilafah telah menjadi ijmak para ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja).  


Imam al-Qurthubi menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut (mengangkat khalifah) di kalangan umat dan para imam mazhab; kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli terhadap syariah)  dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264).


Imam an-Nawawi juga menyatakan, “Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat bahwa wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah.” (An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 12/205).


Imam al-Ghazali menyatakan, “Kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteraturan dunia penting demi keteraturan agama. Keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah tujuan yang pasti dari para nabi. Karena itu kewajiban adanya Imam (Khalifah) termasuk hal-hal yang penting dalam syariah yang tak ada jalan untuk ditinggalkan. (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, hlm. 99).


Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, “Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah,  bukan berdasarkan akal (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, 12/205).


Imam al-Mawardi menyatakan, “Melakukan akad Imamah (Khalifah) bagi orang yang (mampu) melakukannya hukumnya wajib berdasarkan ijmak meskipun al-‘Asham menyalahi mereka” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm ash-Shulthâniyyah, hlm. 5).


Imam Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan, “Ketahuilah juga, para sahabat Nabi saw. telah sepakat bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai kewajiban terpenting karena mereka telah menyibukkan diri dengan hal itu dari menguburkan jenazah Rasulullah saw.” (Al-Haitami,  Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 17).


Imam asy-Syaukani menyatakan, “Mayoritas ulama berpendapat Imamah (Khilafah) itu wajib. Menurut ‘Itrah (Ahlul Bait), mayoritas Muktazilah dan Asy’ariyah, Imamah (Khilafah) itu wajib menurut syariah (Asy-Syaulani, Nayl al-Awthâr, VIII/265).


Pendapat para ulama tedahulu di atas juga diamini oleh para ulama muta’akhirin (Lihat, misalnya: Syaikh Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88; Dr. Dhiyauddin ar-Rais, Al-Islâm wa al-Khilâfah, hlm. 99; Abdul Qadir Audah, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsiyah, hlm. 124; Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, II/15; Dr. Mahmud al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 248; dll).


Ketujuh, bahwa dalam Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, telah menetapkan bahwa Jihad dan Khilafah adalah ajaran Islam. MUI meminta kepada pemerintah dan masyarakat, agar tidak mendiskreditkan ajaran Islam terkait Jihad dan Khilafah.


Kedelapan, peristiwa penangkapan ulama dengan narasi terorisme yang dikaitkan dengan ajaran dakwah dan jihad,  telah mengalihkan perhatian publik dari aktivitas kontrol kepada rezim, seperti adanya keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Investasi Dan Maritim *Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir yang terlibat bisnis PCR,* kebangkrutan PT Garuda Indonesia, Proyek Kereta cepat yang nyaris mangkrak namun diinjeksi dana APBN, peningkatan utang pemerintah, sidang dagelan KM 50, Korupsi penguasa, kebohongan-kebohongan rezim dan berbagai bentuk kezaliman lainnnya.


Patut diduga, maraknya kriminalisasi ulama yang ada dibawah kendali rezim atau setidak-tidaknya atas persetujuan rezim untuk melemahkan sekaligus menyibukkan umat Islam. Kebobrokan rezim menjadi aman dari kritikan umat, karena lagi-lagi umat terus disuguhi tontonan kriminalisasi ulama yang terus terjadi dan berulang.



Demikian pernyataan disampaikan, 


Surabaya, 20 November 2021



Forum Tokoh dan Ulama Jawa Timur


ttd


*Maulana Munif*

Vice Presiden PKAD

No comments:

Post a Comment

Adbox