Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, November 27, 2021

Kilang Pertamina Kembali Membara, Negara Harus Hadir sebagai Raa’in

 



Ummu Aisyah


Tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap terbakar lagi. Kebakaran ini adalah yang ke-7 kalinya sepanjang sejarah kilang Pertamina Cilacap dibangun. Pertamina Cilacap yang memiliki 228 tangki dan kapasitas pengolahannya mencapai 270.000 barel per hari, tahun ini tercatat sudah dua kali tangkinya terbakar. Kilang minyak Cilacap merupakan kilang minyak terbesar milik Pertamina sehingga kerugian yang menimpa Pertamina atas kebakaran kali ini dan Juni lalu cukup besar. Itu belum bicara kerugian imateriel, seperti tenaga, waktu, pikiran, dan citra. Kebakaran yang kerap terjadi memang menambah citra buruk Pertamina yang makin menurun. Apalagi jika kita berbicara kerugian bagi masyarakat. Keselamatan warga pun terancam. Untuk kebakaran kali ini, sekitar 80 warga terdampak sedang dievakuasi. Pasalnya, pemukiman warga hanya terbatas tembok dan hanya berjarak 500 meter dari tangki yang terbakar. (Tribun News, 14/11/2021)


Pakar Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memberikan tanggapan terkait insiden kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu malam(13/11).


"Kebakaran kilang dalam beberapa kali mengindikasikan bahwa Pertamina abai terhadap pengamanan kilang," ujar Fahmy kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu(14/11/2021). 


Kebakaran itu tidak hanya meludeskan tangki penyimpanan minyak, tetapi juga membahayakan keselamatan warga di sekitar kilang. "Mestinya sistem pengamanan kilang sudah sesuai dengan standar international. Namun, tetap saja terjadi kebakaran untuk kesekian kalinya," ungkap Fahmy.


Hal ini, menurut dia, semakin menguatkan indikasi bahwa kebakaran itu bisa jadi disengaja pihak tertentu untuk tujuan peningkatan volume impor pasca kebakaran, yang menjadi lahan pemburuan rente. 


"Bisa juga kejadian ini berpengaruh terhadap harga BBM, tapi harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak berpengaruh secara langsung," pungkasnya. (https://ekbis.sindonews.com/read/598947/34/tangki-sering-terbakar-kilang-pertamina-cilacap-dinilai-membahayakan-warga-sekitar-1636863070)

Hingga saat ini, pihak yang berwenang masih melakukan investigasi penyebab kebakaran, sehingga belum bisa memastikan penyebab sebenarnya.


Menarik untuk digarisbawahi mengenai kekhawatiran peningkatan impor bbm. Karena hingga saat ini supply / penyediaan bbm masih disupport dari luar (impor) dan menjadi target untuk bisa segera bebas impor pada tahun 2030. Dilansir dari cnbcindonesia.com, pemerintah optimistis bisa bebas impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG pada 2030 mendatang. Demi mengejar target tersebut, maka diperlukan investasi sampai dengan ribuan triliun. Investasi ini diperlukan untuk membangun dan menambah kapasitas kilang minyak, membangun infrastruktur termasuk jaringan pipa gas, meningkatkan produksi minyak mentah nasional, hingga konversi batu bara ke LPG.


Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto menuturkan, "Pemerintah Indonesia dukung Pertamina kerja sama dengan partner-partner lain di dalam dan luar negeri. Banyak sekali investasi asing dan dalam, termasuk Pertamina yang terus berinvestasi di hulu migas,". (https://www.cnbcindonesia.com/news/20210429154402-4-241929/demi-bebas-impor-bbm-jokowi-minta-pembantunya-lakukan-ini)


Ironi bagi negeri yang kaya dengan sumber daya alam termasuk minyak, karena masih bergantung pada pasokan minyak dari luar. Dan jikapun ada upaya antisipasi untuk menekan / mengurangi, juga masih berharap investasi dari pihak swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri. Para investor tentu berorientasi pada keuntungan, sehingga bisa kita lihat dampaknya adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan bbm tidak sedikit.


Orientasi keuntungan dalam penyediaan bbm bagi masyarakat tidak terlepas dari paradigma bahwa minyak sebagai komoditas bisnis, sehingga dalam pengelolaannya, negara kurang/ tidak memaksimalkan perannya. Hal ini terlihat dengan kebijakan yang membuka dan mempermudah para investor untuk ikut bermain. Akibatnya, negara sebatas menjadi regulator dan fasilitator antara masyarakat dan investor. Investor di sini tentunya adalah korporasi yang memiliki modal besar, manajemen, sumber daya manusia dan teknologi yang lebih unggul. Adopsi sistem kapitalistik liberalis meniscayakan terjadinya minimalisir peran negara. Sistem ini menjamin kebebasan kepemilikan, tanpa melihat jenisnya. Sehingga individu sepanjang punya modal akan bisa menguasai harta apapun termasuk yang menjadi hajat orang banyak, semisal sumber daya alam. Keberadaan negara harus menjamin kebebasan tersebut dengan regulasi yang mempermudah penguasaan harta termasuk kepemilikan sumber daya minyak, sekalipun akan mempersulit masyarakat luas mendapatkan dengan biaya yang murah. Keberadaan regulasi semacam ini akan membuka celah hubungan gelap antara penguasa dan korporator, serta menghasilkan minimnya peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam secara langsung untuk kemaslahatan masyarakat luas.


Berbeda dengan sistem Islam, kepemimpinan adalah raa’in (pengurus), maka negara melalui pemimpinnya bertanggung jawab penuh menjamin kemaslahatan umum. Negara bukan sebagai regulator, melainkan pemelihara/ pengurus (raa’in) dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya, sebagaimana sabda Rasul saw.:


“Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).


Pengelolaan kepemilikan umum adalah kewajiban bagi negara Khilafah. Hal demikian adalah perwujudan atas pengurusan seluruh hajat umat oleh Khalifah. Islam memiliki seperangkat aturan mengenai pengelolaan terhadap barang tambang, termasuk minyak. Aturannya yang langsung turun dari Sang Pencipta akan menutup celah kerusakan dalam pengelolaannya, seperti kelalaian maupun motif tersembunyi yang bertujuan untuk kepentingan segelintir orang.


Islam telah membagi kepemilikan harta menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Adapun kepemilikan umum adalah adalah izin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Artinya, individu tidak boleh memiliki harta benda yang terkategori kepemilikan umum. Akan tetapi, boleh bagi suatu komunitas karena mereka saling membutuhkan. Oleh karenanya, privatisasi atas kepemilikan umum adalah terlarang. Harta yang menjadi kepemilikan umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu barang kebutuhan umum, barang tambang yang besar, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk individu miliki. Adapun minyak termasuk barang tambang melimpah sehingga haram dikuasai perorangan. Negara haram menjualnya pada asing apa pun yang terjadi karena semua itu adalah harta umat, negara hanya berhak mengelola. Selanjutnya, sistem politik Islam menghimpun penguasa yang amanah dan memahami betul bahwa bersungguh-sungguhnya ia dalam melayani umat adalah pahala besar di sisi Allah Swt. Mereka duduk di tampuk kekuasaan semata untuk mengabdi pada Allah Swt., bukan untuk mencari harta dan kuasa. Dengan kapabilitas yang mumpuni, pejabat yang mendapat amanah mengelola kepemilikan umum akan bersungguh-sungguh menjalankannya.


Dengan demikian, agar pengelolaan sumber daya minyak bisa membawa kebaikan bagi masyarakat luas, harus ada perubahan paradigma yang disandarkan pada sistem kapitalistik liberalis kepada paradigma sistem Islam, yang menjadikan pemimpin sebagai raa’in.[]


No comments:

Post a Comment

Adbox