Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, September 13, 2021

Gonjang Ganjing Dana BOS

 


Oleh : Fauziyah Ali


Aturan baru penyaluran dana Bantuan Operasional Negara (BOS) Reguler menimbulkan gonjang ganjing di kalangan elemen masyarakat terutama elemen yang berhubungan dengan pendidikan. Aturan baru itu mensyaratkan jumlah minimal siswa  masing-masing sekolah yang berhak mendapatkan dana BOS reguler. Banyak yang melayangkan protes atas keputusan tersebut. Ketentuan soal minimal 60 peserta didik dalam 3 tahun terakhir termaktub di dalam Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 pasal 3 ayat 2 huruf d. (Republika, 5/9/2021). 


Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 3 tahun 2019. Pada lampiran Bab III, Huruf A angka 2 huruf k, Permendikbud Tahun 2019 mengatur bahwa pemerintah daerah  dan  masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya harus memastikan penggabungan sekolah yang selama 3 tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari 60. Karenanya menurut Kemendikbudristek, waktu 3 tahun yang diberikan sejak tahun 2019 itu dipandang cukup bagi lembaga sekolah untuk meningkatkan kualitas termasuk upaya merger jika tak mampu bertahan. 


Tentu saja kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara terkait hak pendidikan sesuai dengan UUD 1945. Kesulitan memperoleh jumlah siswa yang ideal tidak hanya dialami sekolah-sekolah swasta tapi juga sekolah-sekolah negeri yang ada di pelosok. Minimnya jumlah peserta didik bukan otomatis kualitas layanan sekolah itu buruk. Sehingga bisa menjadi alasan mencabut karena alasan efisiensi. Kesulitan dalam merekrut peserta didik juga disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di daerah terpencil. 


====


Tidak bisa dipungkiri banyak sekolah yang mempunyai kesulitan pembiayaan untuk operasional sekolah. Situasi sebelum pandemi saja sudah sulit apalagi pandemi. Banyak orangtua yang kesulitan membayar SPP akhirnya sekolah sulit membiayai operasional dan menggaji guru honorer.


Situasi tentu akan semakin sulit jika bantuan dari pemerintah yang sebenarnya juga tak cukup untuk mengcover seluruh pembiayaan sekolah juga dicabut. Hal  ini menunjukkan masih ada gap besar antara cita-cita penyelenggaraan pendidikan yang ideal dengan kemampuan negara sebagai penyelenggara pendidikan negara. Selama ini pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Padahal pendidikan adalah hak dasar seluruh warga. Penguasa seharusnya memastikan seluruh rakyat memiliki akses pendidikan berkualitas tanpa melihat besar kecil sekolahnya atau sedikit banyak jumlah siswanya. 


Jika ini diberlakukan maka sekolah-sekolah kecil harus siap bertahan sendirian karena tidak mendapat dana BOS dari pemerintah dengan dalih efisiensi anggaran. Beginilah sistem pendidikan di era sekuler kapitalis liberal. Pemerintah selalu berhitung untung rugi dengan rakyat yang seharusnya diurus kebutuhannya termasuk pendidikan. Penguasa sekuler tidak mampu membiayai pendidikan berkaitan dengan sistem ekonominya. 


Persoalan pendidikan tak akan selesai selama paradigma dasarnya adalah kapitalisme. Persoalan ekonomi yang diterapkan telah membuat negara kehilangan modal untuk menyejahterakan rakyatnya. 


Namun rupanya pemberlakuan kebijakan ini masih ditunda terlihat dari berita yang dilansir Tempo.co.id. tanggal 8 September 2021.  Terlihat kebijakan ini menunggu reaksi publik. Jadi ada Trial and error. Padahal seharusnya suatu kebijakan terutama dalam dunia pendidikan berdasarkan riset dan ketelitian sehingga dalam dilaksanakan berkelanjutan dalam jangka panjang. 


====


Sedangkan dalam Islam, pendidikan termasuk hak dasar rakyat sehingga pemenuhannya harus dijamin oleh negara. Tak pernah ada dalam Islam, pendidikan terlantar karena kurang anggaran. Negara dalam Islam akan memastikan bahwa pendidikan yang diperoleh rakyat adalah pendidikan dengan kualitas yang terbaik. Pendidikan ini bisa didapatkan secara gratis atau berbiaya murah. Tata kelola anggaran pendidikan dalam Islam mutlak sesuai kebutuhan pendidikan. Pembiayaan pendidikan akan diberikan sesuai peruntukan karena ada jaminan dari negara tadi.


Sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, lembaga-lembaga dan fasilitas riset, perpustakaan, asrama semua mendukung terciptanya pendidikan terbaik yang kemudian mengantarkan pada kegemilangan Islam.  Islam dengan sistem pendidikannya mampu menjadi model sekaligus mercusuar peradaban yang disegani seluruh negara di dunia.


Sistem pendidikan seperti ini bisa terwujud karena didukung oleh sistem ekonomi yang mumpuni. Pembiayaan pendidikan diambilkan dari kas  baitul Mal. Sistem ekonominya juga tidak akan tegak tanpa sistem Islam. Jadi memang untuk menyelesaikan masalahnya tidak bisa dengan solusi tambal sulam. Sistem pendidikan ini membutuhkan suportif sistem yang lain. Yang tidak lain sistem itu adalah sistem Islam. Dan seharusnya kita mengambil sistem Islam. Sistem terbaik yang datang dari Allah, Rabb seluruh alam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox