Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, January 18, 2021

Perpres Pencegahan Terorisme Menyasar Siapa?

 



Achmad Fathoni (Direktur El Harokah Research Center)


Pojok-aktivis.com - Isu ekstrimisme dan terorisme kembali diangkat ke permukaan. Dikutip dari Republika.id (18/1/2021), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Perpres yang ditandatangani pada 6 Januari ini disebut untuk mencegah ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan mengarah pada aksi terorisme di Indonesia. Dalam Pertimbangan Perpres tersebut dinyatakan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dimaksud merupakan keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Terorisme sendiri diartikan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. 


Yakni, perbuatan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai, untuk menanggulangi terorisme dari hulu ke hilir diperlukan upaya bersama semua pihak. Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Eddy Hartono mengatakan, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini dikeluarkan sebagai payung hukum agar semua pihak dapat ikut terlibat dalam menanggulangi terorisme.


Menyikapi kebijakan tersebut, jangan sampai pemerintah melakukan monsterisasi ajaran Islam. Monsterisasi adalah usaha untuk mencitrakan sesuatu (ide, benda atau orang) sebagai hal yang menakutkan, bagaikan monster. Padahal aslinya tidak menakutkan karena memang ia bukanlah monster. Tujuannya tak lain agar publik takut dan menjauhi sesuatu itu. Monsterisasi bisa dilakukan dengan penggambaran atau pencitraan sebagai hal yang buruk, tetapi paling manjur bila dikaitkan dengan kriminalisasi.


Adapapun kriminalisasi adalah menjadikan seseorang seolah telah melakukan tindak kejahatan atau kriminal, padahal tidak. Lihatlah, sekarang ini, siapa saja yang kedapatan membawa bendera hitam bertuliskan La ilaha illalLah dengan bundaran bertuliskan Muhammad RasululLah atau memakai atribut-atribut bertuliskan lafal tadi pasti akan ditangkap. Mereka dianggap melakukan kejahatan. Padahal apa kejahatan yang telah mereka lakukan? Tidak ada. Mereka hanya membawa bendera atau memakai atribut-atribut yang dianggap lambang ISIS. Tak lebih. Namun, itulah. Karena aribut-atribut itu telah dikaitkan ISIS, dan ISIS telah ditetapkan sebagai buruk (teroris), maka siapa saja yang membawa atribut-atribut itu pasti terkait dengan teroris ISIS.


Lalu karena khawatir akan dianggap melakukan kejahatan, maka orang kemudian jadi takut terhadap bendera dan atribut-atribut itu. Inilah buah dari monsterisasi dan kriminalisasi yang dimaksud tadi. Ini tentu ironi besar. Bagaimana mungkin umat Islam takut terhadap bendera tauhid. Bagaimana mungkin orang yang sekadar membawa bendera itu lantas serta-merta dianggap melakukan kejahatan?


Bila kecenderungan ini tidak segera dihentikan, bukan tidak mungkin monsterisasi dan kriminalisasi akan menyentuh sisi yang lebih substansial, yakni terhadap ajaran jihad dan khilafah. Tendensi ke arah sana sudah ada. Kalau ini sampai terjadi, tentu dampaknya sangat dramatik dan ironik. Orang menjadi takut pada jihad dan khilafah. Bagaimana bisa orang takut pada ide khilafah, sementara khilafah adalah ajaran Islam yang luar biasa, yang telah terbukti berhasil mempersatukan umat Islam seluruh dunia dan mewujudkan peradaban emas (the golden age) yang rahmatan lil alamin berbilang abad pada masa lalu. Khilafah pula yang berperan besar dalam penyebaran Islam hingga ke wilayah Nusantara melalui para ulama yang kemudian dikenal dengan julukan Walisongo. Jadi, bagaimana bisa kita takut pada perkara yang justru telah banyak memberikan kebaikan kepada kita? Ironis.


Satu hal yang paling krusial terkait radikalisme adalah soal kriteria atau definisi. Sejauh ini, belum jelas benar apa yang dimaksud dengan radikalisme itu. Memang ada usaha untuk membuat definisi atau kriteria itu. Pada tahun 2015 Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution menjelaskan pengertian radikalisme, yakni kata dia: Pertama, menyebarkan konten yang mengajak atau mengarahkan tindakan anarkis dan terorisme. Kedua, mengandung unsur SARA (suku, agama dan ras). Ketiga, takfiri (mengkafirkan seseorang atau kelompok). Keempat, melakukan propaganda yang mengandung unsur kebencian, kekerasan, ancaman, anjuran berjihad yang mengharuskan pergi ke negara-negara seperti Syria.


Namun, kriteria tadi barulah versi BNPT, yang berpotensi bias kepentingan. Lagi pula, dari sisi detil kriteria itu juga masih kabur. Misalnya, soal mengandung unsur SARA. Kalau, misalnya, keadaan di suatu tempat, ambil contoh wilayah Indonesia Timur, umat Islam memang tertindas, dakwah dihalangi, pendirian masjid dipersulit, apa salah menyerukan pembelaan? Lalu bagaimana kalau ada satu kelompok yang memang sudah layak dicap kafir, apa juga salah?


Tanpa kriteria yang jelas, isu radikalisme ini bisa berkembang liar. Ini berpotensi mengulangi tragedi yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Dulu ada istilah subversif. Namun, karena dimaknai sepihak, istilah ini dipakai untuk menghantam siapa saja yang bakal mengganggu kekuasaan pada waktu itu. Apa saja yang dianggap mengganggu keamanan langsung dicap subversif. Bayangkan, mengadakan pesantren kilat pun waktu itu dicap subversif. Kalau sudah dicap subversif, siapa saja bisa langsung ditahan.


Salah satu yang dikatakan sebagai ciri radikalisme adalah memaknai jihad secara terbatas dan menyeru untuk berjihad. Dalam Islam jihad memang makna utamanya adalah perang atau qital. Menyebut salah satu ciri radikal adalah memaknai jihad secara terbatas dan menyeru untuk berjihad tentu bakal menimbulkan masalah besar. Bagaimana bila di suatu tempat, di dalam atau luar negeri, misalnya di Palestina, umat Islam terindas begitu rupa sehingga memerlukan bantuan untuk melawan penindasan itu, lalu diserukanlah jihad, apa salah? Bila mengikuti kriteria tadi, seruan ini bisa dipersalahkan. Nah, bila orang lantas dipersalahkan karena seruan jihad, inilah bentuk kriminalisasi jihad. Bila orang takut pada seruan jihad karena khawatir dikriminalisasi, inilah monsterisasi jihad.


Ini tentu sangat aneh. Bagaimana mungkin orang takut pada jihad, padahal jihad adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Siapa saja yang meninggal dalam jihad disebut mati syahid. Inilah derajat kematian tertinggi, yang akan berbalas surga tanpa hisab. Dalam sejarah bangsa, jihad pula yang telah menghantarkan negara ini ke pintu kemerdekaan. Resolusi Jihad pula yang dikumandangkan oleh Syekh Hasyim Asy’ari yang telah membakar semangat arek-arek Suroboyo untuk bangkit melawan sekutu yang membonceng tentara NICA ketika itu. Jadi, bagaimana bisa ajaran yang demikian mulia dan berperanan besar dalam perjuangan bangsa kini seperti barang kotor yang harus ditakuti dan dijauhi, dan siapa saja yang menyerukan jihad akan ditangkap?[]

No comments:

Post a Comment

Adbox