Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, December 7, 2020

Corona Tak Bisa Tunda Pilkada, Ingin Mengabdi atau Haus Kuasa?

 



Oleh: Anita Irmawati


Pojok-aktivis.com - Awal penghujung tahun masih diwarnai pandemi. Haru biru lonjakan kasus yang semakin tinggi hingga ekonomi dalam kubangan resesi. Namun, Corona sekalipun belum mampu menunda pesta demokrasi.Pilkada serentak tetap berkalam tanpa ada hak untuk menolak hajatan. Kontestan pilkada tetap berjalan, dalih jaga jarak dan protokol kesehatan bisa dilakukan. Bahkan, usulan Ketua KPU Arief Budiman agar para petugas penyelenggara pemilu dilengkapi perlindungan serta trobosan baru alat coblos dan tinta sekali pakai agar tak tertular Covid-19 (detikNews, 28/05/20). Juga Presiden Jokowi yang memastikan penyelenggaran pilkada serentak tidak ditunda. Tapi akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi, karena tidak ada satu pun negara yang tahu kapan pandemi akan berakhir (Radar Bogor, 21/09/20). 


Pesta demokrasi tingkat daerah yang dilakukan oleh 270 daerah dengan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Bahkan, hari pemungutan suara pada Rabu 9 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional guna memberikan kesempatan yang luas untuk menggunakan hak pilihnya (Republika.co.id, 30/11/20). Berbeda dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan keprihatinan akan 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19 dengan 4 orang di antaranya meninggal dunia dan 100 orang penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi, lewat akun Twitter-nya (Sabtu,28/11/ 20).


Lanjutkan atau Hentikan?


Dilema saat pendaftaran paslon hingga kampanye sudah dilalui dengan akibat lonjakan kasus pandemi yang semakin tinggi, akibat dari kerumunan massa di mana-mana. Walaupun terdapat sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan, tetap saja Corona bisa menyebar tanpa ada halangan untuk menginfeksi seseorang. 


Kontestan pemilihan kepala daerah seperti candu, memperebutkan kursi jabatan untuk duduk dipemerintahan. Padahal, sejatinya menjadi pemimpin atau kepala daerah adalah amanah. Bukan jabatan atau kekuasaan yang mesti mempertaruhkan harta bahkan nyawa manusia. Apalagi dengan meraup suara rakyat sebagai tujuan agar menang telak. Walaupun harus merogok rupiah yang tidak sedikit. Butuh dana untuk menyokong perhelatan. Kebanyakan paslon memiliki dukungan dari para pemodal untuk membiayai ajang pilkada. Hal itu tidaklah gratis dan bersifat suka rela. Melainkan sesuatu yang harus dibayar dan bersifat wajib dikembalikan sebagai balas budi kepada pemodal. Yang berpengaruh pada kebijakan yang harus disahkan demi kepentingan segelintir golongan. 


Bukan sekadar modal dari para paslon. Juga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Pilkada yang semula dialokasikan Rp15,23 triliun didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) naik menjadi Rp20,46 triliun akibat kebutuhan protokol kesehatan (Bisnis.com, 22/09/20).


Padahal, pandemi membuat ekonomi resesi. Pendapatan negara defisit, tapi pengeluaran naik untuk dana untuk pemulihan ekonomi nasional, penangan Corona, hingga Pilkada yang menyedot APBN. Hal ini mengkhawatirkan hutang luar negeri yang semakin tinggi, mengingat pemasukan negara dalam kondisi minus tak terisi.  


Bukan hanya soal materi. Namun soal nyawa manusia yang dikorbankan dalam perhelatan. Mengingat, Covid-19 berbahaya mampu meregang nyawa dan menyebar masif saat interaksi di ruang publik. Bagaimana jika hasil pilkada tak sesuai ekspektasi? Jutrus tetap kecewa dan kembali berharap pada pemilihan selanjutnya. Mengingat visi misi kampanye hanya janji manis yang tidak realistis. Penghianat terhadap rakyat dengan KKN turut terjadi setelah menduduki kursi. 


Refleksi dan Resolusi Perpolitikan


Gambaran pilkada ditengah Corona adalah refleksi bagaimana pengurusan negara. Jabatan masih diincar dengan akhir pengkhianatan kekecewaan. Padahal, urusan politik semestinya mengatur urusan hajat hidup rakyat juga jalannya kehidupan negara. Tak ada tujuan memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi. Hanya amanah sebagai penjabat negeri dengan tanggung jawab pada seluruh rakyat tanpa kecuali. Menegakkan keadilan memberantas kedzaliman.  Hanya bervisi mengabdi tuk mengurusi kehidupan rakyat semata. Bukan karena haus kuasa yang ditebus nyawa manusia.


Urgensi pilkada tidaklah bersifat urgen dan berbahaya. Prioritas utama tetap menuntaskan Corona. Seharusnya pemimpin daerah saat ini sedang bersinergi menangani pandemi. Bukan berpesta ria menyambut pilkada. Jikalau masa jabatan telah habis, gunakanlah untuk mengabdi sepenuh hati. Bukan memperpanjang dan memenangkan jabatan untuk beberapa tahun kedepan tanpa mengabdi. Itu akan sia-sia jika regulasi pemilihan dan kepemimpinan masih sama tanpa ada aturan paripuna yang mengatur manusia.


#pilkada

No comments:

Post a Comment

Adbox