Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, November 13, 2020

Kehalalan Pangan di Pertaruhkan




Rastiash


Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja disahkan (JAKSELNEWS.com, 5/10/2020) menjadi isu panas di tengah rakyat Indonesia akhir-akhir ini. Banyak pembahasan pasal di dalam UU ini yang berpotensi bahaya bagi rakyat. Salah satunya pasal tentang sertifikat halal.


Bagi kaum Muslim, halal dan haram adalah hal yang perlu diperhatikan. Kehalalan sebuah produk akan diprioritaskan karena dorongan keimanan. Khususnya umat Muslim di negeri +62 ini, terkadang bingung menentukan halal dan haram. Ketika ada jaminan halal bagi setiap produk yang beredar, masyarakat tidak akan was-was.


Sayangnya, setelah disahkan UU Ciptaker sertifikat halal tidak hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ikut terlibat dalam menerbitkan label halal, ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri juga bisa memberi sertifikat halal.


"Sekarang baik NU dan Muhammadiyah, bisa membuat sertifikat halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat." kata Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PAN, M.Ali Taher.


Undang-undang ini dinilai memberi peluang _self declare_ (deklarasi mandiri) produk halal dapat dilakukan secara serampangan oleh setiap produsen.


Terkait perubahan ini, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan antara satu produk dengan produk lainnya.


Ada pula beberapa perbedaan mengenai ketentuan sertifikat halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya mengenai waktu penerbitan, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.


Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.


Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.Pasal 35A ayat 2, berdampak mengubah regulasi penerbitan sertifikasi halal. Aturan pada UU tersebut memberikan alternatif sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) apabila Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat memenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan. (republika.co.id, 12/10/2020)


Alasan pemerintah memuluskan pasal 35A ayat 2 itu tidak lain demi kelancaran UMKM untuk mendapatkan sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menilai UU omnibus law dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan produknya tanpa dibebankan dengan sertifikasi halal lagi. Intinya jangan dibuat ruwet proses sertifikasi halal suatu produk.


Pada satu sisi  memberi keuntungan bagi pelaku UMKM karena bebas biaya untuk sertifikat halal, di sisi lain ini membuat kekhawatiran kaum Muslim karena ketika semua pihak menjadi pemain labelisasi halal pangan, standar halal haram menjadi makin rancu bisa saja klaim halal sesuai versi mereka sendiri.


Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia.

Bersamaan dengan persiapan Kawasan Industri Halal (KIH ) tersebut, Pemerintah saat ini tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal.


Wapres menyebut ada delapan kawasan industri halal (KIH) yang sedang dalam pembangunan di berbagai daerah. Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service (liputan6.com, 15/10/2020).


Inilah yang mendorong pemerintah mempercepat pengurusan sertifikat halal agar semakin banyak pelaku UMKM dan industri kecil mengantongi sertifikat halal bagi produknya. Jika hal ini dilakukan secara serampangan dan menomorduakan aturan syariat , maka akan menjadi masalah baru.


Beginilah hidup di dalam sistem demokrasi kapitalis, segala rupa dibisniskan demi meraup keuntungan  yang banyak. Kebijakan ditekan hanya jika mendatangkan dhuwit saja.Sampai masalah halal haram disepelekan dengan dikembalikan pada kebutuhan pasar.Halal haram haruslah berdasarkan dalil-dalil syariat dalam rangka taat, bukan untuk maksiat membodohi masyarakat. Dan fatwa ulama haram menyesuaikan selera penguasa dan pesanan korporasi.


Halal haram adalah perkara penting dalam Islam terutama dalam hal makanan karena makanan yang sudah di makan seseorang mempengaruhi diterima dan tidaknya amal shaleh seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT : 


" Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al Baqarah : 168)


Karenanya Islam sangat menjaga kehalalan produk yang beredar di pasar. Rasulullah SAW senantiasa melakukan inspeksi ke pasar setiap hari untuk memastikan tidak ada barang haram yang beredar di pasar dan hal ini diikuti oleh para penguasa sepeninggal Rasulullah SAW. Tidak hanya itu negara pun akan memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang melanggarnya, hal ini untuk mencegah munculnya peredaran produk haram. 


Demikianlah jaminan kehalalan produk yang diwujudkan oleh sistem Islam. Jaminan ini tidak bisa diwujudkan dalam sistem kapitalis sekuler seperti saat ini karena standar mengkonsumsi produk bukan halal haram melainkan manfaat, hal ini menjadikan sertifikat halal diadakan jika menguntungkan sebaliknya sertifikat halal diabaikan ketika dirasa memberatkan. Sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem Islam secara Kaffah dan mencampakkan sistem kapitalis sekuler karena hanya dalam sistem Islam kehalalan suatu produk bisa terjamin.


Wallahu'alam


#Ketahanan #Pangan 

No comments:

Post a Comment

Adbox