Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, November 26, 2020

Islam Mensolusi Permasalahan Papua



Oleh: Rina Yulistina


Bukan kali ini saja pembukaan lahan sawit mengorbankan hutan, masyarakat Indonesia masih ingat betul ditahun 2019 kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sangat mengkhawatirkan pernafasan. Namun sekiranya kasus tersebut tidak dijadikan pembelajaran, pembukaan lahan terus berlangsung hingga detik ini. 


Papua memiliki hutan yang masih perawan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia, lebih dari 60% keragaman hayati Indonesia  namun hal itu tinggal kenangan, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia bersama BBC Indonesia terdapat kebakaran hutan yang disengaja untuk perluasan sawit yang dilakukan oleh perusahaan Korsel. 


Pihak Korindo Group perusahaan besar asal Korsel ini membantah tuduhan pembakaran hutan tahun 2011-2016 karena apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan telah mengantongi izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 dan surat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Febuari 2017.


Pembatahan yang dilakukan oleh pihak Korindo Group menjadi bukti bahwa adanya kerjasama antara perusahaan sebagai pemilik modal dengan para penguasa yang memegang kekuasaan. Kerjasama diantara mereka tak akan bisa dilepaskan karena ada keuntungan kedua belah pihak. Investor diuntungkan dengan adanya penguasa yang memberikan kemudahan untuk berinvetasi sedangkan penguasa mendapatkan keuntungan yang besar dengan meloloskan proyek para pemodal.


Inilah bukti nyata bahwa cengkraman kapitalisme semakin mencengkram negri ini, pemerintah dengan bangganya mengundang para investor hingga mengobral diskon tanah, mempermudah izin investasi. Padahal keuntungan yang didapat dari hasil investasi tak seberapa, APBN pun masih defisit dan harus ditambal dengan utang luar negeri. Gembar gembor bahwa investor adalah dewa penyelamat ekonomi negara nyatanya hanya isapan jempol belaka.


Pemerintah telah menutup mata dan hatinya kepada nasib rakyatnya, yang ada hanya bagimana mereka mendapatkan keuntungan materi sebesar-besarnya dengan membuat berbagai UU yang menyenangkan para investor, kerusakan alam di Papua pun dengan mudahnya lolos karena di dalam UU Ciptaker kerusakan alam bukanlah tanggungjawab para investor. Inilah wajah asli demokrasi dimana suara rakyat hanya dibutuhkan hanya disaat pemilu saja, selebihnya rakyat dilempar di tempat gelap dan terus terpuruk. Kekuasaan sejatinya didalam demokrasi bukan suara rakyat namun suara pemilik modal. 


Tentunya kasus ini semakin memperkeruh susana perpolitikan di Papua, sejak Indonesia merdeka masyarakat Papua terpinggirkan mereka masih tetap hidup secara tradisonal ditengah hiruk pikuk kemajuan zaman. Seharusnya jika benar pemerintah mencintai negeri ini, pemerintah tidak akan tega untuk melukai hati suku Papua dengan merusak hutannya. Sudah banyak penderitaan ditanah Papua, gunung emas Freeport tak pernah mereka rasakan hasilnya, hutan tempat mereka bergantung hidup ternyata dirampas juga. Inikah bentuk NKRI itu? Jika masalah seperti ini terus terjadi di Papua hal ini tentu sangat berbahaya karena akan banyak negara-negara barat memanfaatkan moment ini untuk meruncingkan permasalahan Papua-Indonesia, bukankah kita tak ingin jika Papua terlepas dari Ibu pertiwi seperti Timor Leste?


Seharusnya pemerintah belajar dari kesalahan telah melepaskan Timor Leste dari pangkuan Ibu pertiwi, jangan sampai Papua terlepas juga. Maka harus ada perubahan sistem dinegeri ini. Sistem yang menjadikan berdaulat tidak mudah dicengkram oleh asing tentunya bukan sistem demokrasi yang dipakai karena demokrasi semakin mendekati ajalnya.


Sudah saatnya Indonesia menggunakan sistem Islam sebagai sistem alternatif, bukan hanya semata-mata melirik dana wakafnya. Namun menerapkan sistem Islam dengan sepenuhnya dan sempurna dalam segala aspek kehidupan karena jika hanya mengambil salah satu dan meninggalkan yang lainnga maka hal tersebut akan pincang dan tak akan menghasilkan perubahan yang nyata dan hakiki. "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan...," Q.S. Al-Baqarah: 208. 


Pertama, didalam aturan Islam hutan termasuk dalam harta kepemilikan umum. Kepemilikan ini bukan milik individu atau negara selamanya. Kepemilikan umum sebagai ijin Allah SWT. 

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw,  "Kaum Muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal:air, Padang rumput dan api"(HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 


Jika menjadi milik umum maka yang menikmati adalah masyarakat secara bersama-sama. Seperti fasilitas umum: sumber air, tambang minyak, gas dll.


Kedua, hak mengelola hutan sebagai harta milik umum bukan swasta atau individu. Islam melarang penguasaan aset umum pada individu atau swasta.  Harus dikelola negara.  Hasilnya dikembalikan pada masyarakat.  Pengelolaan hutan tak mudah dilakukan individu.  Eksplorasi tambang, gas, minyak dan emas butuh peran negara untuk mengelolanya.  Pemanfaatan ini butuh keahlian khusus, sarana prasarana, dana besar.  Perlu peran sentral Khilafah. Sebagai wakil kaum muslim. 


Pengelolaan oleh individu dalam skala terbatas.  Yaitu mengambil ranting, menebang pohon skala terbatas, berburu hewan liar, mengambil madu, rotan.  Sedangkan negara mengawasi kegiatan masyarakat di hutan tersebut. Hal itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan


Ketiga, pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan.  Dari segi administrasi bersifat desentralisasi ditangani pemerintah provinsi atau wilayah. Hal-hal yang menyangkut kebijakan politik, pengangkatan dirjen kehutanan dan kebijakan keuangan ada ditangan Khalifah. 


Hal-hal yang menyangkut administratif pengurusan surat menyurat kepegawaian dinas kehutanan, pembayaran gaji, pengawal kehutanan, pengurusan jual-beli hasil hutan untuk dalam negeri, hasil kelola hutan dimasukkan ke Baitul mal. Didistribusikan sesuai kemaslahatan rakyat sesuai pandangan syariat islam. 


Negara memberi sanksi tegas. Seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, dan penebangan diluar batas. Sanksi ta'zir bisa berupa denda, cambuk, penjara, bahkan hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip harus memberi efek jera agar tak mengulangi kejahatannya.  Itulah hal-hal yang dilakukan Khalifah dalam mengelola, mengawasi, dan memberi sanksi. 


Keberhasilan Khilafah dalam mengatur semua aspek kehidupan tidak lain karena sistem yang diambil berasal dari Al quran dan assunah. Selain itu penerapan sistem di dalam Khilafah saling menompang sehingga ketika menerapkan sistem ekonomi Islam maka sistem perpolitiknya, sistem pemerintahan, sistem hukum semuanya mengambil dari Islam. Maka tidak heran jika Lhilafah berjaya menjadi mercusuar dunia hingga lebih dari 13 abad.


Wallahualam Bissawab.


#Papua


No comments:

Post a Comment

Adbox