Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, November 23, 2020

Hutan Papua "Sengaja" Dibakar, Kemana Negara?

 



Oleh: Zulaikha (Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah) 


Berita mengejutkan dari Investigasi Greenpeace International yang menemukan pembakaran hutan secara disengaja untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dipapua. (cnnindonesia.com)


Hasil investigasi Greenpeace International dan Forensic Architecture, sebuah lembaga penelitian kolektif yang berbasis di Goldsmiths, London University mengungkap bahwa Korindo perusahan perkebunan milik konglomerat Indonesia-Korea yang telah membakar lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Papua. 


Dikutip dari situs Greenpeace, PT Korindo Group memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Papua dan telah melahap sekitar 57.000 hektare lahan hutan di Provinsi tersebut sejak tahun 2001. Sebuah wilayah yang hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. 


Meskipun PT Korindo Group membantah hasil investigasi yang dilakukan Greenpeace bersama Forensic Architectur tersebut, namun data yang didapat oleh Greenpeace dengan menggunakan citra satelit NASA untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran lahan dan data yang dikumpulkan dari rekaman video survei udara menemukan pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan menggunakan api (cnnindonesia.com).


Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia, memiliki hutan terluas di propinsi papua yaitu 40.546.360 namun kekayaan alam tersebut tidak menjamin kesejahteraan hidup masyarakat papua. 


Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan persentase penduduk miskin Papua masih mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen poin dari 26,55 persen pada September 2019 menjadi 26,64 persen per Maret 2020.(antaranews.com)


Kepala Seksi SUPD Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Zambir Islame, mengungkapkan bahwa Papua masih tercatat sebagai wilayah miskin dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 26,5 persen. Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Papua berada di posisi terendah di bandingkan dengan propinsi lain.


Bumi cenderawasih yang dikenal memiliki kekayaan yang melimpah ruah, bagai paket lengkap semua ada di Papua. Namun semuanya telah dikuasai asing. Kekayaan alam Papua yang melimpah hanya dijadikan sasaran eksploitasi oleh pihak korporasi. Tambang emas telah dikuasai PT Freeport, Amerika. Hutan yang luasnya 40.546.360 Ha, telah terkikis habis untuk lahan kelapa sawit. Biota lautnya tereksploitasi oleh genjotan pariwisata, pembangunan infrastuktur digencarkan. 


Maka tak heran jika Papua dengan kekayaan yang melimpah tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, karena tata kelola yang masih berkiblat pada kapitalisme. 


Ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini gagal memberikan penghidupan dan penjagaan terhadap hutan Papua. Sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada profit telah menjadikan hutan dan kekayaan alam lainnya boleh dikuasai korporasi melalui pemberian hak konsesi atau izin pembukaan lahan kepada pihak swasta. 


Karena itu negari ini tidak akan terlepas dari belenggu kekuatan model swasta yang menguasai lahan jika tetap konsisten menerapkan sistem demokratis kapitalisme. 


Hal ini berbeda dengan sistem islam. 

Islam diin sekaligus aturan yang menyeluruh yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola kekayaan alam yang tidak dimiliki sistem kapitalisme. 


Ada beberapa langkah  islam dalam mengelola kekayaan alam. Pertama, hutan merupakan kepemilikan umum, bukan milik individu atau negara. Rasulullah Saw pernah bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api".(HR. Abu Dawud dan Ahmad)


Maka tidak dibenarkan apabila hutan dijadikan milik asing-swasta demi meraih keuntungan pribadi.


Kedua, islam memandang hutan sebagai kepemilikan umum haruslah dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. 


Ketiga, islam akan menerapkan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan perusakan atau penebangan liar hutan dengan hukuman tegas. Sanksi tersebut bersifat ta'zir dimana pelaku bisa dihukumi oleh khalifah dengan hukum denda, cambuk, penjara hingga hukuman mati sesuai kadar perusakan dan kerugian yang terjadi.  


Inilah cara sistem islam dalam bingkai khalifah untuk mengelola dan mengawasi sumber daya alam, serta menindak tegas pihak-pihak yang  berniat mengambil alih hajat hidup orang banyak. Sikap tegas negara ini tak terlepas dari adanya keimanan yang lahir dari penerapan islam yang menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. 


Waallahu'alamlam Bishowab


#Hutan #Papua

1 comment:

  1. Hanya sistem Islam yang mampu mengelola kekayaan alam di muka bumi ini, tanpa ada pihak yang dirugikan atau merigikan

    ReplyDelete

Adbox