Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, September 4, 2020

Minimnya Persiapan, Generasi Bangsa Menjadi Korban



Lesa Mirzani, S.Pd


Setelah diibukanya kembali PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar) oleh Pemerintah, memunculkan klaster – klaster baru penuluran Covid-19. Indonesia ingin mengikuti beberapa Negara yang berhasil membuka Lockdown akan tetapi pada kenyataannya Indonesia masih jauh dari kata aman untuk mulai menormalkan kondisi sebelumnya karena justru saat ini angka penderita yang positif Covid-19 semakin bertambah. Dilansir  oleh kawalcovid19.id, 24 Agustus 2020, sebanyak 155.412 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan angka ini terus bertambah setiap harinya.


Meski angka penderita postif Covid-19 terus bertambah, pemerintah akan tetap “menormalkan” keadaan di tengah – tengah kodisi yang belum aman seperti saat ini, salah satu contohnya dalam ranah pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan Indonesia termasuk telat membuka sekolah dibanding dengan Negara lain dikawasan Asia Tenggara saat pandemic Covid-19. Hal itu Nadiem sampaikan kritik atas kebijakannya mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah yang berada di zona kuning atau resiko rendah dan zona hijau atau resiko aman Covid-19. “ Di satu sisi memang bisa dilihat pilihan yang berani (membuka sekolah ditengah pandemi). Tapi di sisi lain, kita juga bisa lihat kita telat. Jika kita lihat Negara Asia Tenggara, kita negara terakhir kedua yang membuka kembali sekolah,” kata Nadiem melalui konferensi video dalam diskusi berbahasa Inggris, Rabu (12/8). (cnnindonesia.com, 12/8/2020)


Pernyataan normalisasi pendidikan dengan dalih diatas tampak bijak di tengah situasi saat ini. Akan tetapi pernyataan tersebut juga secara tidak langsung mengabaikan kenyataan bahwa resiko penyebaran Covid-19 masih tinggi dan belum terkendali. Melihat situasi saat ini apakah pemerintah akan bertanggung jawab penuh apapun resiko yang akan didapatkan? Sejatinya normalisasi pendidikan jika tidak dibarengi dengan persiapan yang maksimal hanya akan membuat masalah baru yaitu tingkat angka penderita Covid-19 yang akan semakin bertambah karena situasi saat ini belum bisa dipastikan stabil. Seharusnya pemeritah mengkaji ulang kebijakannya untuk menormalisasikan pendidikan.


Pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan secara menyeluruh yaitu dengan melayani kebutuhan umat karena menyadari kedudukannya. Mereka akan senantiasa memperhatikan seluruh kebutuhan rakyat termasuk jaminan keamanan. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh Negara. Negara akan berusaha memenuhi seluruh kebutuhan rakyat tersebut dengan baik tanpa kurang atau terlewat sedikitpun. Adapun bila dihadapkan dalam posisi saat ini, yaitu antara dilema pembukaan dan normalisasi pendidikan, Daulah Islam sangat berhati – hati dan memperhatikan dengan seksama bagaimana kondisi yang ada. Apakah kondisi sudah memungkinkan untuk sekolah dibuka apa belum? Apakah situasi yang ada akan membahayakan generasi atau tidak?


Daulah Islam sangat cermat dan mempertimbangkan dengan matang kebijakan – kebijakan yang akan diambil. Karena didalam Islam hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya dari pada hancurnya dunia. Hal ini disampaikan Rasulullah S.A.W dalam hadis riwayat An Nasa’i yang artinya “Hancurnya dunia lebih ringan disisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim” sudah menjadi kewajiban Daulah Islam untuk melindungi nyawa rakyatnya. Islam dengan berbagai kesempurnaan aturannya mampu mengatasi berbagai problematika kehidupan. Ketika dihadapkan dengan permasalahan wabah, maka prioritas Daulah adalah menyelamatkan nyawa umat. Seperti halnya permasalahan wabah dan pendidikan saat ini. Daulah Islam  akan memastikan masalah wabah tertangani dengan baik terlebih dahulu. Setelah Daulah Islam mampu mengendalikan dan menyelesaikan wabah dengan baik, sedikit demi sedikit sektor – sektor lain yang terdampak wabah penyelesainnya akan mengikuti perkembangan masalah utama, yaitu wabah 


Selama wabah berlangsung, umat akan tetap mendapatkan ilmu melalui media – media yang disediakan Daulah. Dimana media - media pmbelajaran adalah media yang mencerdaskan umat dan mampu menambah tingkat ketakwaan serta tawakal selama menghadapi pandemic. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan generasi bangsa. Wajar jika pada masa Daulah Islam terjadi perdaban yang gemilang selama 13 abad lamanya hingga saat ini penemuan dan ilmu- ilmunya bisa kita nikmati hingga saat ini. Terjadi kemajuan diberbagai sektor, diantarnya kesehatan dan pendidikan yang menjadi kewajiban  pokok untuk dipenuhi serta beberapa tokoh perdaban barat yang mengakui kemajuan dan kegemilangan tersebut


Seorang Khilafah dalam Daulah Islam juga bertanggung jawab secara penuh menyelenggarakan kesehatan dan pendidikan bagi rakyatnya, semuanya merata mendapatkan hak yang harus didapatkan. Seluruh pembiayaan didalam Negara khilafah di ambil dari Baitul Maal.“Tidaklah seorang hamba diserahi oleh Allah  urusan rakyat, kemudian dia mati, sedangkan dia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah menharamkan surga untuk dirinya” (H.R Muslim)



Maka sudah saatnya kita kembali pada sistem aturan yang dibuat oleh Allah S.W.T sang pencipta manusia yaitu Islam melalui institusi Khilafah. Karena hanya dalam naungan Khilafah kesejahteraan dan kemuliaan yang kita peroleh.

Wallahu’alam bishawwab []



No comments:

Post a Comment

Adbox