Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, August 16, 2020

Ulah Djoko Tjandra, Mengungkap Kebobrokan Penguasa



Oleh: Mahda Indrayati


Bangsa Indonesia tengah digemparkan atas di tangkapnya seorang buronan kelas kakap yang bernama Djoko Tjandra. Djoko Tjandra adalah salah satu buronan korupsi yang paling dicari oleh otoritas hukum di Indonesia. 


Kejaksaan Agung (Kejakgung) memasukkan namanya menjadi buronan setelah Mahkamah Agung (MA) 2009, memvonisnya bersalah dalam Kasus Cessie Bank Bali yang merugikan negara senilai Rp 904 miliar. MA menghukumnya selama 2 tahun penjara. Namun sehari sebelum putusan MA, Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini. (Kompas.com)


Sudah di pastikan, kaburnya Djoko Tjandra ke Papua Nugini terdapat campur tangan para petinggi di negri ini."Dan saya masih meyakini bahwa patut diduga mereka para petinggi yang juga ada kaitannya dengan mudahnya Djoko Tjandra kabur," kata Andrea.


Djoko Tjandra diketahui mengantongi 'surat jalan' untuk pergi dari Jakarta, surat jalan itu didapati Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) tanpa menyebut oknum mana yang memberikan surat jalan itu. Belakangan surat jalan itu disampaikan MAKI ke Ombudsman dan DPR RI. Djoko Tjandra diketahui membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Pembuatan paspor dilakukan pada 23 Juni 2020. (detikNews.com)


Data itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Ditjen Imigrasi pada 13 Juli 2020. Dalam RDP itu, Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengaku sedang melakukan penyelidikan "(Pihak Kanim Jakut) sudah (dimintai keterangan), Inspektorat juga sudah turun. Ini lagi on going," sebut Jhoni saat RDP itu.


Sudah berkali-kali kejadian seperti ini terjadi, bahkan bukan hanya koruptor yang belum masuk penjara saja yang bisa dengan bebas wara-wiri. Tetapi yang sudah divonis bahkan sudah dipenjara pun koruptor masih bisa wara-wiri bepergian, salah satu contohnya yang sangat terkenal adalah Gayus Halomoan Tambunan yang terjerat kasus penggelapan pajak.


Korupsi di negeri ini memang masih  saja menggurita, disebabkan korupsi adalah korupsi yang sistematis. Namun, solusi yang ditawarkan hanya sekedar kelembagaan. Seharusnya penyelesainya harus sistematis. Sudah jelas fakta mengungkapkan hukum yang ditegakkan di negeri ini sudah gagal dalam menangani masalah korupsi.


Sudah sepantasnya kita menerapkan hukum Islam, dimana Islam sudah menjelaskan dan menerangkan bagaimana solusinya. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan dia telah kami beri rezeki (upah / gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah / gaji) itu adalah kecurangan. (HR. Abu Dawud).


Inilah langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi yang sesuai dalam syariat Islam:


1. Sistem penggajian yang layak. 


Setiap orang harus mendapatkan penghasilan yang pas, karena pada hakikatnya setiap manusia menginginkan pendapatan yang sesuai dalam memenuhi kebutuhannya.


Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.


Oleh karena itu, harus ada upaya perbaikan  terhadap sistem penggajian dan pendapatan di negeri ini.


2. Larangan menerima suap dan hadiah. 


Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’).


Tentang suap, Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). 


Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad).


Sebagaimana tersebut dari hadist riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya, karna ketidak enakannya.


3. Perhitungan kekayaan


Menghitung kekayaan secara rutin oleh setiap pejabat, karena untuk mencegah korupsi kita harus tahu jumlah aset kekayaan setiap anggotannya.


Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal.


Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. 


Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.


4. Perlunya keteladanan dari para pemimpin  


Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.


Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.


5. Hukuman setimpal


Koruptor berbeda dengan pencuri, terdapat dalam kitab bab ta'zir yang hukumannya tidak secara langsung di tetapkan oleh nash, tetapi di serahkan kepada Khalifah atau Qadhi (hakim). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).


Dalam islam, koruptor di kenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan yaitu diarak keliling kota, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.


6. Pengawasan masyarakat


Setiap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal setiap langkah yang diambil oleh pemimpin negaranya, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.


Demikianlah Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat lengkap mengenai pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Serta memberikan solusi terbaik yang layak dipakai dalam setiap hal baik untuk pemberantasan korupsi ataupun yang lain sebagainya.


Wallahu'alambishawab. []

No comments:

Post a Comment

Adbox