Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, August 24, 2020

Haruskah BLT untuk Karyawan Bergaji?

 

Oleh: Anita Ummu Taqillah (Anggota Komunitas Setajam Pena)


Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali dikucurkan. Namun, kali ini yang akan menerima BLT adalah karyawan swasta yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan bergaji dibawah 5 juta rupiah. Haruskah, mereka yang sudah bergaji tetap menerima BLT ini?


Dilansir dari tirto.id (10/8/2020), Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pekerja yang akan mendapat insentif dari pemerintah sebesar Rp2,4 juta adalah karyawan yang sudah didaftarkan perusahaan menjadi peserta BP Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020.


Ida Fauziyah mengatakan pencairan insentif upah untuk pekerja/buruh berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dilakukan dalam empat bulan dengan skema pencairan dua bulan sekali dengan total Rp 1,2 juta per orang/dua bulan.


Namun disisi lain, guru honorer K2 tidak segera mendapatkan haknya. Bahkan keluhan Titi, seorang honorer seperti dilansir jpnn.com (7/8/2020), harusnya pemerintah tanggap dari dulu ada pegawai pemerintah yang namanya honorer K2 bergaji tidak layak. Ini malah yang diperhatikan para pekerja. Sedangkan honorer K2 tidak masuk di dalamnya.


"Heran saya, kalau mau angkat PPPK bilang enggak ada duit. Kenapa sekarang malah mau gelontorkan Rp 31 triliun untuk bansos bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta. Lah terus kami ini dianggap apa sih," ketusnya.


Dengan dalih memulihkan roda perekonomian, mendongkrak konsumsi dan menggerakkan ekonomi riil, BLT ini diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Tetapi, ketika masyarakat yang ekonominya jauh dibawah pekerja saja masih banyak, honorer pun masih jauh dari gaji yang layak, kenapa BLT justru tidak diberikan kepada mereka? 


Sungguh, ironi yang terjadi di negeri ini kian menjadi. Kebijakan demi kebijakan seolah hanya asal bunyi. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah terlihat tidak serius mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi rakyat. Bagaimana tidak, yang membutuhkan bantuan  konsumsi harian seharusnya adalah korban PHK dan pekerja harian, dimana mereka kesulitan mendapatkan uang untuk makan.


Selain itu, pemerintah juga terkesan diskriminatif karena memberikan BLT pada peserta BPJS dan tidak peduli pada pekerja honorer K2 yang sudah mengabdi bagi rakyat sepanjang 16 tahun lebih. Apalagi, jika targetnya adalah menaikkan konsumsi agar mendongkrak pertumbuhan, maka kebijakan ini salah sasaran dan tujuan tersebut tidak akan tercapai karena -secara teori- pekerja kelas ini akan menggunakan BLT untuk simpanan.


Begitulah, kebijakan pemimpin negeri ini yang sesungguhnya tidak benar-benar memihak pada rakyat jelata. Tentu, hal ini berbeda dengan solusi yang ditawarkan Islam. Dalam sistem Islam, segala kebijakan disesuaikan dengan aturan Allah swt.


Islam mengatur kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan juga kesehatan, pendidikan dan keamanan adalah sesuatu yang wajib ditanggung negara. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Rakyat yang terdampak pandemi, justru akan mendapatkan perhatian dan solusi lebih.


Pendanaannya akan diambilkan dari kas Baitu Mal, yang bersumber dari kepemilikan umum atau bisa juga dari kepemilikan negara. Karena sumber harta zakat hanya akan disalurkan untuk 8 asnaf saja. Dari kepemilikan umum, insyaallah akan didapati kas yang melimpah, karena berasal dari aneka sumber daya alam, hasil laut, juga hutan atau padang rumput.


Dalam sistem Islam, kepemilikan umum harus dikelola sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin oleh negara. Haram hukumnya dijual atau diprivatisasi baik oleh individu apalagi asing. Hasilnya juga harus digunakan sebaik mungkin untuk seluruh kepentingan rakyat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok diatas.


Jadi, tidak akan ada deskriminasi dalam pemberian bantuan, semua rakyat akan merasakan dan mendapatkan hak yang sama. Baik kaya, miskin, muslim, atau non muslim, semua mendapatkan kebutuhan pokok dari negara secara cuma-cuma. Begitulah harusnya tanggungjawab pemimpin dalam Islam, memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang menderita.


Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah bersabda, “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad)

Wallahua'lam bish-showab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox