Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, August 16, 2020

BLT: Bantuan Lepas Tangan, Tak Tepat Sasaran!


Oleh : Antika Rahmawati (Aktivis Dakwah Kampus)

Pemerintah menetapkan BLT untuk para pekerja swasta bergaji dibawah 5 juta dan peserta BPJS. Tujuannya agar mendongkrak konsumsi dan menggerakan ekonomi riil. Namun, kebijakan ini salah sasaran dan hanya menegaskan pemerintah tidak serius mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi rakyat. Berita dari detik finance memberitahukan bahwa presiden RI beri bantuan ke pegawai swasta sebesar Rp. 600 ribu per bulan dengan gaji dibawah Rp. 5 juta per bulan akan cair dua bulan sekali. Artinya, pegawai swasta akan memperoleh Rp. 1,2 juta dalam 1 kali pencairan. Total subsidi gaji yang diberikan itu ialah 2,4 juta/pekerja. Pencairan akan di mulai pada bulan September hingga Desember 2020 dengan skema diatas. “Pemerintah akan membayarkan dua kali karena kita ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” ujar Menteri Ketenagakerjaan dalam keterangan resminya, Jumat (7/8/2020). 


Tetapi seperti pada kenyataannya, bantuan BLT ini malah dinilai tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan tujuannya, seperti para PHK dan pekerja harian yang membutuhkan konsumsi harian namun tidak juga mendapat bantuan tersebut, pemerintah diskriminatif karena memberikan BLT pada peserta BPJS dan tidak perduli pada pekerja honorer K2 yang sudah mengabdi bagi rakyat sepanjang 16 tahun lebih, dan target menaikan konsumsi agar pertumbuhan tidak akan tercapai karena secara teori pekerja kelas ini akan menggunakan BLT sebagai simpanan. Tak bisa dipungkiri, dimasa pandemi saat ini, ummat mengahadapi permasalahan yang kian hari kian bertambah, disamping belum ditemukannya solusi yang tepat untuk mengatasi wabah virus corona. Umat kini juga tengah menghadapi masa krisis ekonomi secara besar-besaran. Belum lagi masalah bantuan BLT yang hanya ditujukan pada para pekerja bergaji dibawah 5 Juta dan peserta BPJS saja tetapi tidak pula diperuntukan untuk para pekerja honorer K2. 


Jpn.com-Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK21) menyatakan bahwa penerbitan regulasinya terkesan diulur-ulur agar PPPK lama diangkat. “Heran saya, kalau mau angkat PPPK bilang enggak ada duit. Kenapa sekarang malah gelontorkan Rp. 31 triliun untuk bansos bagi pekerja bergaji dibawah Rp. 5 juta. Lah, terus kami ini dianggap apa sih,” ketusnya. Dan beliau melanjutkan pernyataannya, bahwa mengapa pemerintah tidak tanggap dari dulu ada pegawai pemerintah yang Namanya honorer K2 bergaji tidak layak. Ini malah yang diperhatikan para pekerja. Sedangkan honorer K2 tidak masuk didalamnya. – pernyataan beliau dilansir pada Jumat, 07 Agustus 2020/10.13 WIB. Hal seperti ini bukan terjadi antara pekerja swasta dan honorer saja, namun juga ini sudah terjadi pada masyarakat diluar sana yang mengalami kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Dan dengan banyaknya kejadian yang menunjukan kerusakan sistematis pada negara saat ini, kita sebagai masyarakat yang mayoritas muslim pasti hanya menginginkan solusi terbaik. Yaitu dengan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyyah. Sistem yang bukan hanya memberi berkah pada seluruh umat manusia, tetapi juga membawa berkah pada seluruh alam. 


Semuanya telah nampak kebobrokan sistem saat ini, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan adanya ketidak adilan pemerintah dalam menangani masalah mereka. Sebab peran pemerintah saat ini hanya memperebutkan kekuasaan, dan mereka hanya menjadi pengontrol kebebasan dalam masyarakat, ketika kebebasan itu terusik, maka, semua akan dipandang sebagai tindakan kriminal. Lalu bagaimana tanggapan kita sebagai kaum muslim dalam sikap pemerintah saat ini terutama pemimpin negeri ini yang sampai saat ini masih belum mampu mengurusi urusan rakyatnya dengan adil? Islam menggariskan bahwa pemenuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Dalam soal pangan, jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan tersebut secara layak. Mekanisme langsung diberikan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang faktanya kesulitan mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan atau tidak cukup dana (fakir miskin) atau juga harga sedang tidak stabilnya harga akibat pasokan kurang. 


Pemerintah wajib memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme berbelit. Dalam kondisi wabah di masa Khalifah Umar bin Khattab RA terdata 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30ribu warga sakit. Semua diperlukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya dari negara, tanpa direndahkan dan disengsarakan dengan mekanisme berbelit. Khalifah terus mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak yang tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukkan kekurangannya. Sebab, membiarkan ada yang miskin dan tidak mendapat bantuan karena mereka tidak mengajukkan diri adalah juga bagian dari kelalaian pemerintah. Masyaa Allah, betapa indahnya dunia ini ketika semua ummat manusia bahkan seluruh semesta merasakan adanya berkah yang tiada pernah bisa dilakukan oleh siapapun kecuali dengan tegaknya hukum allah dalam daulah Khilafah Islamiyyah. 


Adapun Allah SWT berfirman yang artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu” (Q.S. Adz-Zariyat : 19). Pada sisi lain, dalam sistem Islam, setiap orang diperintahkan menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia termasuk menjaga diri dari meminta-minta. Ketika pemimpin atau Khalifah memahami ini, mereka akan mencari orang-orang berkebutuhan untuk bisa memberikan untuk bisa memberikan bantuan karena itu merupakan kewajiban negara (muslimahnews.com).


Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis saat ini yang tidak mampu memberikan hak-hak secara adil pada rakyatnya, yang hanya menjadi pengontrol atau regulator saja. Dalam menangani masalah wabah saja masih saja ada rakyat yang dibiarkan berjuang sendiri tanpa pemerintah tau dampak yang harus mereka tanggung ketika bekerja dan berusaha mengais rezeki di masa pandemi. Belum lagi, permasalahan BLT ini yang hanya ditujukan oleh kelompok tertentu saja dan membiarkan sebagian nasib rakyatnya yang lain. 


Hanya Islam yang mampu menjadi solusi yang terbaik, karena Islam adalah sistem kehidupan yang sangat menjaga sekali harkat dan martabat manusia. Dalam naungan Islam, baik muslim maupun non muslim tidak akan ada diskriminasi dalam menjalani kehidupan mereka. Kita dapat melihat bagaimana Rasulallah saw. mampu menjadikan seluruh dunia bangga akan pengaruh beliau karena sifat beliau yang mulia termasuk dalam menyebarkan ajaran Islam di seluruh penjuru. Bahkan sistem yang Rasulullah terapkan adalah sistem yang berasal dari Allah. Dan terbukti, Masyrakat Madinah merasa aman ketika beliau mempimpin mereka. Ketika Daulah Islam tegak, kita masih diwajibkan untuk mendakwahkan ajaran Islam agar masyarakat selalu terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan mereka dalam kubangan maksiat. Dan ini akan menjadi tugas kita sebagai pengemban dakwah. Sehingga akan terus tumbuh generasi-generasi penyelamat agama Allah sampai akhir zaman nanti. Wallahu a’lam bisshowab. []





No comments:

Post a Comment

Adbox