Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, July 9, 2020

Trump dan Kegagalan Sistem Kapitalisme Di Pusat Demokrasi Dunia



Aji Salam (ASSALIM Jatim)

Kepemimpinan Donald Trump yang mendekati masa akhir dianggap gagal menangani krisis ekonomi serta gagal mengatasi gelombang pandemi Covid-19 yang kian menghantam Amerika Serikat hingga di titik terpuruk. Trump dianggap lamban dalam menangani pandemi, serta menuai kritik salah urus yang bersejarah karena sikap Trump terus mengabaikan krisis virus corona.

Dari sisi moneter, kebijakan Trump yang mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran di dalam negeri juga mendorong inflasi lebih tinggi. Untuk merespon situasi tersebut, Bank Sentral AS, The Fed, telah berancang-ancang menaikkan suku bunga acuannya (Federal Fund Rate). The Fed memang telah mulai melakukan pelonggaran moneter dengan menaikkan suku bunga yang nyaris nol persen sejak krisis tahun 2008 lalu. Kebijakan ini tidak hanya akan berefek pada kenaikan suku bunga domestik, namun juga akan mendorong meningkatnya aliran modal ke negara itu terutama dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Hal tersebut kemudian berdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang di negara-negara tersebut, terutama akibat kegiatan spekulasi di pasar uang dan pasar modal. Namun, di sisi lain, imbas dari masuknya modal tersebut ke AS akan memperkuat nilai tukar dolar. Barang-barang impor akan menjadi lebih mahal. Kebijakan tersebut, ditambah dengan penaikan tarif impor, akan membuat biaya yang dikeluarkan konsumen AS akan semakin tinggi. Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga The Fed akan mendorong kenaikan suku bunga perbankan dan suku bunga obligasi. Dengan demikian biaya investasi dan beban utang investor dan korporasi menjadi lebih mahal. Dengan kata lain, rencana-rencana Trump juga mengandung sejumlah risiko.

Trump juga akan kembali melakukan pelonggaran kebijakan di sektor finansial. Salah satunya adalah membekukan Undang-undang Dodd–Frank yang dikeluarkan pada tahun 2010. UU itu dibuat sebagai respon atas sangat liberalnya di sektor tersebut yang kemudian memicu krisis di sektor finansial. Tujuan peraturan itu sendiri adalah meregulasi sektor keuangan dan melindungi konsumen dari praktik nakal perbankan dalam pemberikan kredit termasuk kredit properti. Bagi Trump dan Partai Republik, regulasi seperti ini hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat karena membatasi ruang gerak perbankan dalam memberikan pinjaman.

Dengan kebijakan Trump ini, sektor keuangan negara itu kembali diberi ruang yang lebih longgar untuk memperbesar gelembung transaksi keuangan termasuk di sektor properti. Menteri keuangan Trump, Steve Mnuchin, merupakan mantan CEO Goldman Sachs, salah satu lembaga keuangan  terbesar di dunia.  Dengan demikian kekhawatiran bahwa AS akan kembali ke jurang krisis yang kemudian memicu krisis global sangat berpotensi kembali terulang.

Jika ditelisik, dalam sejarahnya, Partai Republik, yang merupakan partai Trump, memiliki kebijakan yang lebih kuat pada pebisnis dan sangat membatasi peran Pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Di sisi lain, Demokrat lebih mengandalkan intervensi Pemerintah untuk mempengaruhi arah ekonomi serta menjadikan penerimaan pajak dari kelas atas untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

Meskipun demikian, keduanya tetap mengacu pada sistem ekonomi Kapitalisme dengan strategi kebijakan yang berbeda-beda. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, adanya penetapan upah minimum serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dikelola secara komersial. Peran sektor finansial yang semakin dominan dalam perekonomian telah memberikan pendapatan sangat besar kepada para pemilik saham, terutama para manajer perusahaan. Pada saat yang sama, pendapatan para pekerja kelas menengah bawah tumbuh lebih lambat. Kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh konstituen yang paling kuat, yakni para pemilik modal membuat kebijakan Pemerintah sangat berpihak kepada mereka. Besarnya peran pemilik modal ini tidak lepas dari besarnya pembiayaan mereka dalam pemilihan umum (Stiglitz, The Great Devide, hlm. 288).

Dengan kebijakan tersebut, kesenjangan pendapatan di negara itu dari tahun ke tahun semakin besar.  Pada tahun 2013, 1% penduduk teratas menerima 20% dari total pendapatan di negara itu. Angka itu melonjak dari 10% pada tahun 1980. Gini ratio yang mengukur tingkat kesenjangan negara itu juga cukup tinggi, yaitu 0,479 pada tahun 2015. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di negara itu mencapai 43,1 juta orang atau sebesar 13,5 persen dari total penduduk. Selain itu perekonomian yang ditopang sektor keuangan yang penuh dengan spekulasi, menjadikan ekonomi Amerika amat rentan diterpa krisis, yang sebagian dengan cepat bahkan berdampak ke belahan dunia lainnya.

Dengan kebijakan-kebijakan Trump, dapat dipastikan perekonomi AS tidak banyak mengalami perbaikan, bahkan sangat berpotensi menjadi lebih buruk.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox