Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, July 23, 2020

RESESI MEMBAYANG DI MASA PANDEMI, MASIHKAH GAMANG MEMBUANG SISTEM KAPITALISME?



Ummu Aisyah

Perekonomian dunia berada di ambang ketidakpastian akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Begitu juga dengan perekonomian Indonesia yang diprediksi kuat pada kuartal II-2020 ini mengalami kontraksi. Belum lagi isu resesi yang berada di depan mata, melihat negara tetangga Singapura sudah menelan pil pahit akibat pandemi. Bahkan, dalam peluncuran laporan Bank Dunia untuk ekonomi Indonesia edisi Juli 2020, tak ada jaminan bagi ekonomi Indonesia terbebas dari resesi. Ekonomi Indonesia bisa mengalami resesi jika infeksi COVID-19 terus bertambah banyak. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengingatkan para menterinya soal ancaman tersebut. (finance.detik.com, 18/7/2020)

Apa sebenarnya resesi itu? National Bureau of Economic Research (NBER) mendefinisikan resesi sebagai "periode jatuhnya aktivitas ekonomi, tersebar di seluruh ekonomi dan berlangsung selama lebih dari beberapa bulan". Namun secara umum, resesi adalah ketika ekonomi menurun secara signifikan, setidaknya selama enam bulan. Penurunan itu biasanya menyerang lima indikator ekonomi, yaitu PDB (Pendapatan Domestik Bruto) riil, pendapatan individu, pekerjaan, manufaktur, dan penjualan ritel. Resesi juga sering didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan PDB yang negatif dalam dua kuartal berturut-turut atau lebih. Hal itu juga pernah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Technically kalau 2 kuartal berturut-turut negatif memang resesi. Kan itu definisi resesi memang bahwa pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut negatif. Itu berarti ekonomi mengalami resesi," kata dia dalam konferensi pers virtual APBN KiTa pada 16 Juni 2020 lalu.
Ada atau tidak ada pandemi, resesi akan senantiasa berulang selama sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Ada tiga hal yang menjadi penyebabnya.

Pertama, ekonomi kapitalisme merupakan monetary based economy. Artinya, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi berbasis sektor moneter atau keuangan yang merupakan sektor non riil. Keuntungan ekonomi tidak diperoleh dari kegiatan investasi produksi barang dan jasa. Keuntungan itu diperoleh melalui investasi spekulatif dalam sektor non riil. Misalnya, melalui kredit perbankan serta jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Dengan ekonomi berbasis moneter seperti ini, kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari riba. Karena berbasis riba, sistem moneter ini justru membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. Akan ada obligasi yang tidak dibayar (default)  dan kredit macet. Jumlahnya pun akan  terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini akan mempengaruhi sektor riil dan perekonomian secara umum.

Kedua, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi berbasis flat money atau uang kertas. Sejak dolar AS tidak lagi dikaitkan dengan logam mulia pada tahun 1970-an, mata uang yang berlaku hanya berlandaskan pada kepercayaan. Karena tidak ditopang dengan logam mulia, nilai intrinsik  uang kertas tidak sama dengan nilai nominalnya. Karenanya, uang kertas mempunyai kelemahan mendasar, yaitu terkena inflasi permanen.

Ketiga, ekonomi kapitalisme merupakan ekonomi berbasis utang. Utang yang dilakukan oleh negara-negara pengemban kapitalis maupun negara-negara berkembang dari tahun ke tahun terus meningkat. Saat utang semakin membebani negara, negara bisa saja mencetak uang baru. Hal ini akan menyebabkan inflasi. Inflasi yang terjadi di negara besar, akan berdampak pula pada negara berkembang.
Ketiga hal inilah yang berperan dalam mendukung eksistensi ekonomi kapitalisme. Ketiganya bersinergi untuk menutupi cacat bawaan sistem ekonomi kapitalisme yang rapuh dan mudah tergoncang.

Saat terjadi resesi, negara akan melakukan upaya untuk menyelamatkan perekonomiannya. Ada 3 langkah yang dilakukan. Pertama, menyuntikkan miliaran dolar untuk menyehatkan likuiditas bank dan lembaga keuangan. Kedua, membeli saham, obligasi, dan surat berharga yang telah kehilangan sebagian besar nilainya. Ketiga, menurunkan suku bunga agar kredit meningkat sehingga menggerakkan kegiatan usaha di sektor riil.
Meskipun langkah-langkah ini dianggap mampu menyehatkan perekonomian, sejatinya hanya kesehatan semu yang didapat. Krisis akan kembali terjadi. Hal ini karena solusi yang diambil hanya mampu mengobati gejala sakitnya. Sementara sumber penyakitnya tidak tersentuh. Negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya pengemban sistem kapitalisme pun sudah berulang kali mengalami resesi. Dalam catatan yang dihimpun oleh Investopedia, ada 33 resesi yang pernah terjadi di Amerika Serikat sejak tahun 1854. (www.moneysmart.id, 28/3/2019)

Fenomena tersebut sulit dijumpai di dalam Islam. Pasalnya, karakter sistem ekonomi Islam  sangat kontras dengan sistem kapitalisme. Dengan demikian, potensi resesi dalam negara yang menerapkan Islam secara paripurna akan sangat kecil. Secara singkat, terdapat beberapa pilar ajaran Islam yang menutup celah munculnya resesi terutama yang bersumber dari sistem keuangan. Di antaranya:

1. Islam mengharamkan transaksi riba. Riba merupakan transaksi yang tidak sehat secara ekonomi. Alasannya, antara lain terciptanya kezaliman dalam masyarakat. Pasalnya, pemilik modal baik individu, institusi seperti bank, dan negara, mendapatkan pendapatan secara pasti tanpa harus menanggung risiko. Sebaliknya, peminjam harus membayar bunga meskipun mengalami kerugian dari uang pinjamannya. Ini berarti terjadi hubungan yang tidak seimbang. Dalam Islam, pinjaman dikategorikan sebagai aktivitas sosial (tabarru’at), yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Islam mendorong pihak kreditor untuk memberikan tempo penundaan pembayaran dan bahkan penghapusan kredit jika debitur mengalami kesulitan. Pada level negara, Baitul Mal menyediakan pos khusus untuk memberikan bantuan modal bagi pihak yang membutuhkan, seperti para petani dan pedagang.

2. Islam mengharamkan pasar modal, keuangan, komoditas berjangka yang dibangun atas transaksi-transaksi yang bertentangan dengan Islam. Di dalam Islam, misalnya, transaksi di pasar komoditas dilarang. Alasannya, transaksi penjualan komoditas dapat berpindah tangan dalam waktu singkat sebelum dikuasai oleh penjualnya dan bahkan belum dimiliki oleh penjual tersebut. Selain itu, haram pula memperdagangkan surat-surat berharga yang melibatkan transaksi yang batil, seperti obligasi berbunga, produk keuangan multi akad, dan saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Islam juga mengharamkan semua sarana perjudian dan manipulasi keuangan.

3. Islam menjadikan mata uang emas dan perak sebagai standar moneter. Mata uang yang beredar adalah emas dan perak atau mata uang kertas atau logam yang nilainya ditopang oleh emas dan perak. Dengan demikian kestabilan uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak yang sepanjang sejarahnya sangat stabil. Di tambah lagi, nilai tukar mata uang akan stabil karena basis transaksinya adalah emas dan perak yang nilainya stabil. Transaksi perdagangan, transfer modal dan biaya perjalanan lintas negara pun akan lebih lancar dan stabil. Saat yang sama, sistem mata uang tersebut menegasikan peran perbankan dalam menciptakan dan melipatgandakan uang (deposit money) melalui kredit dan pembelian surat-surat berharga, seperti pada perbankan yang tumbuh dalam sistem kapitalisme, baik yang konvensional ataupun yang bermerek syariah.

4. Islam mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas (free market). Kebebasan memiliki dalam kapitalisme berarti tiap individu bebas untuk menguasai atau menjual komoditas apa saja yang dianggap sebagai barang ekonomi. Akibatnya, saham-saham perusahaan yang memproduksi migas dan mineral seperti emas dan tembaga, misalnya, dapat dengan mudah dikuasai dan diperjualbelikan oleh para investor, termasuk asing. Dampak lainnya, indeks saham dan nilai tukar bergerak liar. Di dalam Islam, konsep kepemilikan diatur tegas. Secara ringkas, kepemilikan dibagi menjadi: kepemilikan swasta, publik dan negara. Barang-barang yang masuk kategori milik publik, seperti minyak, tambang, energi dan listrik hanya boleh dikuasai negara, yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, haram memperjualbelikan barang-barang milik umum kepada swasta.

5. Islam mewajibkan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu pangan, pakaian dan perumahan; termasuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Termasuk pula menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Dengan demikian, ketika terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan, misalnya, oleh kekeringan yang berkepanjangan atau bencana dalam skala besar, pemerintah tetap wajib menjamin agar kebutuhan dasar masyarakat di atas tetap terpenuhi. Ini berbeda dengan sikap pemerintah dalam sistem kapitalisme yang membiarkan rakyat mereka menggelandang dan mengemis, termasuk di saat ekonomi mereka diterpa resesi.

Alhasil, negara-negara yang tetap kukuh menerapkan sistem kapitalisme mustahil selamat dari bencana ekonomi yang menyebabkan resesi. Karena itu, sistem seperti ini tidak seharusnya diterapkan dan terus dipertahankan. Selayaknya beralih kepada sistem yang telah terbukti tidak mengalami resesi, atau ketika mengalami resesi mampu bertahan dan segera bisa memberikan solusi yang tepat. Tidak lain adalah sistem Islam, yang merupakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta manusia, yang Maha Mengetahui kebaikan dan keburukan bagi manusia. Dengan sistem ini,  tidak akan terjadi lagi resesi akibat ulah segelintir pemodal pemburu rente. Perekonomian juga lebih hidup karena berpijak pada sektor riil. Kesejahteraan tiap individu juga akan  terjamin karena distribusi kekayaan akan merata. Wallaahu a'lam bishshawaab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox