Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, July 8, 2020

Investor Datang, Untung atau Buntung?


Oleh: Anita Ummu Taqillah (Anggota WCWH dan Komunitas Setajam Pena)

“Saya senang yang 7 perusahaan sudah masuk, selanjutnya 17 potensi investasi sebesar USD 37 miliar harus dikawal, dikejar dan dilayani. Tingkatkan competitiveness, jangan sampai kejadian 2019 kejadian lagi [tidak ada perusahaan yang relokasi ke Indonesia]."

Begitulah kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat meninjau kawasan industri Batang, Jawa Tengah, dimana akan berdiri kawasan industri untuk tempat perusahaan asing yang akan direlokasi. Lahan untuk industri itu menggunakan area N 9 atau PTPN IX Siluwok dengan luas 450 hektare dari seluruh area 4.300 hektare. Tujuh perusahaan yang akan masuk ke Indonesia yakni, PT Meiloon Technology Indonesia, Sagami Electronics Co Ltd, PT CDS Asia atau Alpan Lighting, PT Kenda Rubber, PT Denso, PT Panasonic dan LG Electronics (tirto.id, 1/7/2020).

Begitulah karakter negeri ini. Dikala pandemi masih belum beranjak. Kebijakan demi kebijakan lain sudah mendesak. Disaat rakyat masih pontang-panting menafkahi diri dan keluarga, serta bingung mengantisipasi diri dari Corona, sang pemimpin negeri sudah bingung memberi kelonggaran lahan untuk investor asing.

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia (3/7/2020), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, "Iya, jadi sistemnya agak berbeda. Biasanya kita jual beli (lahan industri), kemarin-kemarin dibicarakan, apa mereka sewa, apa itu jadi justru insentif. Sehingga seperti mereka masuk dulu sekian tahun Anda free, setelah sekian tahun Anda baru membayar. Jadi sebenarnya ini akan jadi insentif yang cepat. Karena kita nggak akan bicarakan harga tanah kalau posisi seperti ini," ungkapnya.

Ya, bumi pertiwi memang terkenal ramah. Namun, jerat kapitalisme menjadikan keramahan itu kebablasan. Sampai-sampai, tanah negara yang seharusnya menjadi kepemilikan umum (seluruh warga negara) pun diobral untuk investor. Dengan dalih agar para investor mau merelokasi perusahaannya ke Indonesia dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, total keseluruhan nilai investasi dari 7 perusahaan tersebut mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Perusahaan-perusahaan ini memindahkan pabriknya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan (economy.okezone.com, 30/6/2020).

Memang benar, dari banyaknya perusahaan yang relokasi ke Indonesia, akan memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan. Namun, lapangan pekerjaan yang disediakan untuk siapa? Benarkah untuk rakyat Indonesia? Atau, untuk TKA (tenaga kerja asing)? Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu, disaat rakyat banyak di PHK tetapi TKA China justru diterima.

Ketika investor diberi kemudahan untuk berelokasi di Indonesia, sebenarnya sama halnya memberi kesempatan asing untuk menjajah Indonesia secara modern. Kepemilikan umum seperti minyak, gas dan lainnya akan dikuasai asing. Dan, semakin menjadikan negeri ini tidak mandiri, serta selalu bergantung pada asing. Bahkan, seakan seperti boneka bagi asing, yang siap dimainkan sesuai kehendak tuannya. Begitulah jerat kapitalisme bagi negeri yang tak mandiri. Investasi hanya ilusi tak berarti, yang akan membuat rakyat buntung, bukan untung.

Sudah saatnya negeri ini kembali pada sistem dari Sang Pengatur segalanya, yaitu sistem Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Khilafah telah terbukti mensejahterakan 2/3 belahan bumi selama kurang lebih 13 abad lamanya. Dengan sistem Islam, perekonomian negeri juga dijalankan dengan ekonomi berbasis Islam.

Sumber keuangan tidak mengandalkan pajak dan utang ribawi, tetapi dari sumber yang sesuai syariat Islam yaitu fa'i, kharaj, kepemilikan umun dan zakat. Kepemilikan umum akan dioptimalkan pengelolaannnya untuk kemaslahatan seluruh warga negara. Bukan diserahkan kepada investor asing. Justru dengan pengelolaan kepemilikan umum secara mandiri, akan membuka lapangan kerja yang sangat luas untuk rakyat. Dengan begitu, kesejahteraan rakyatpun akan lebih terjamin tanpa harus kesulitan mencari kerja.

Untuk menjaga kemandirian, Khalifah akan mengatur kerjasama dengan asing atau investor sesuai dengan syariat. Yaitu, menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam. Para investor tidak boleh berinvestasi pada bidang strategis/vital, non riil, yang membahayakan seperti pembalakan hutan, budi daya ganja, ekstasi, khamr dan lain-lain serta pada kepemilikan umum atau harta rakyat. Investor hanya boleh berinvestasi pada bidang yang halal. Selain itu investor bukan merupakan kaum kafir muhariban fi'lan yang secara nyata memusuhi Islam dan kaum muslimin.

Begitu indahnya Allah SWT mengatur kehidupan manusia sebagai hamba yang lemah dan terbatas. Maka tak pantas jika diri ini menolak apalagi membenci aturan yang telah Allah SWT berikan, dan Rasulullah saw. contohkan. Wallahua'lam bish-showab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox