Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, June 17, 2020

Menakar Keadilan di Sistem Demokrasi vs Sistem Islam



Oleh: Kholila Ulin Ni'ma, M.Pd.I

Dua koma lima tahun sudah penyerang Novel Baswedan jadi buronan. Kabar gembiranya, kini buronan tersebut telah ditemukan. Namun sayang, proses hukum atas kasus yang ditangani 2 Kapolri, 4 Kabareskrim, dan 4 Kapolda Metro Jaya ini dinilai mengecewakan. Bagaimana tidak, cacat permanen pada mata Novel hanya dihargai dengan satu tahun penjara. Dalihnya? Penyerang tidak sengaja menyiram air keras ke mata. Mereka hanya bertujuan menyiram badan, namun tak sengaja mengenai kepala termasuk mata. (detik.com, 11/6/2020) Sontak tuntutan jaksa ini menuai kritik dari publik. Hingga tagar #GakSengaja pun sempat menjadi trending topik di dunia maya.

Yang terbaru, terdakwa penyerangan melalui pengacara malah minta dibebaskan. Lagi-lagi dengan alasan yang menggelikan, bahwa kerusakan mata permanen yang dialami Novel disebabkan salah penanganan, bukan karena penyiraman air keras. Sehingga unsur penganiayaan berat yang didakwakan dianggap tidak terbukti. (kumparan.com, 15/6/2020) Belakangan, melalui akun twitternya, Novel juga minta penyerangnya dibebaskan. Bukan karena ketidaksengajaan pelaku menyiram air keras. Tapi karena dia dan para saksi tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Dalam cuitannya Novel mengungkapkan bahwa penyidik dan jaksa tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Lalu siapa pelakunya? Masih misteri.

/Berharap Keadilan di Negeri Demokrasi? Mimpi!/

Sungguh ironis penegakan hukum di negeri demokrasi. Di satu sisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diminta 'menggigit keras' para koruptor. Namun, di sisi lain, tidak ada perlindungan bagi pemberantas korupsi ini. Jika begini, bagaimana tingginya korupsi bisa diatasi?

Mengharapkan keadilan di negeri demokrasi memang hanya akan menjadi mimpi. Jauh panggang dari api. Ini menunjukkan watak asli rezim kapitalis. Rezim tidak sepenuh hati menghapus korupsi. Sebab, munculnya koruptor adalah suatu keniscayaan di negeri demokrasi. Untuk berkuasa, butuh biaya tinggi. Maka wajar, menilap uang rakyat dipastikan akan terjadi. Apalagi sistem yang dilandasi sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) ini meniadakan keimanan ketika memimpin negeri. Jangankan yang tak beriman, yang beriman saja bisa menjadi 'iblis' jika masuk perangkap demokrasi.

Di sistem buatan manusia ini, keadilan sangat sulit dicari. Tentu saja, manusia tidak bisa menakar keadilan dengan benar. Sebab, suatu perkara menurut seorang adil, belum tentu adil menurut yang lain. Ketidakjelasan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya uang untuk membeli hukum demi kepentingannya. Maka sudah selayaknya aturan berstandar dari Sang Pencipta, bukan standar manusia.

/Bagaimana Islam Menyikapi?/

Sistem Islam sangat berbeda dengan demokrasi. Sistem Islam mencegah adanya penggelapan uang rakyat. Ini karena para penguasa dan pejabat negara bekerja atas dasar kewajiban raa'in (melayani rakyat). Di samping itu, untuk menjadi penguasa, tidak diperlukan dana seperti yang terjadi di sistem demokrasi. Sehingga mereka duduk di kursi kekuasaan bukan untuk mencari imbalan sebagai pengganti modal. Kebutuhan mereka sudah dijamin oleh negara Islam. Walhasil, mereka pun tenang dalam menjalankan tugas sebagai pelayan umat. Tanpa dihantui para pemilik modal yang selalu ingin menghisap darah rakyat.

Selanjutnya Islam juga melindungi setiap jiwa dan keamanannya,  termasuk keamanan para penegak hukum. Sistem sanksi ('uqubat) diterapkan untuk menjamin keamanan ini. Terhadap kasus Novel dimasukkan jinayat, yakni sanksi penganiayaan atas badan yang mewajibkan qishash atau denda berupa harta. Hukum qishash, yakni pembalasan yang setimpal bagi pelaku kriminal (jarimah). Pelaku yang menghilangkan mata, wajib diqishash dengan hal yang sama. Hal ini difirmankan oleh Allah Ta’ala dalam Al Qur’an Surah Al Maidah ayat 45. Bahwa, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi pun dibalas dengan gigi. Ini sebagai penebus dosa bagi pelaku dan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia khususnya para korban.

Jika korban atau keluarga korban memaafkan maka ada kewajiban membayar diyat (denda) sebagai pengganti qishash. Besar kecilnya diyat juga telah dirinci dalam Islam. Kaidahnya, untuk anggota tubuh yang berjumlah tunggal maka diyatnya penuh (100 ekor onta). Dan untuk badan yang berpasangan seperti, mata, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, maka pada diyatnya utuh, dan pada salah satunya diyatnya setengah (50 unta). Hal ini sebagaimana Hadits riwayat an Nasa'i. Dan untuk anggota badan yang berjumlah dua atau sepasang atau empat atau sepuluh, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk, maka diyatnya sebesar prosentase hilangnya fungsi anggota tubuh itu. Jika memang ada ketidaksengajaan (al-khata’) maka hal itu menjadi penghalang qishash. Sehingga harus diganti dengan diyat.

Masyaa Allah begitu detail Islam Islam mengatur berbagai sistem kehidupan. Aturan itu meliputi tindakan preventif hingga kuratif. Dengan aturan tersebut keadilan bisa dirasakan semua orang. Perlu digarisbawahi, aturan tersebut tidak mungkin berjalan di negeri demokrasi. Dia hanya akan diterapkan secara sempurna oleh negara yang berlandaskan aqidah Islam, yakni Khilafah Rasyidah 'ala minhajjin nubuwwah.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox