Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, June 21, 2020

Khilafah Menjamin Rumah Layak Tanpa Memalak


Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Agaknya persediaan kado pahit untuk rakyat negeri +62 masih bertumpuk. Bagaimana tidak?  Setelah sekira 4,3 juta rakyat galau akut akibat  jumlah tagihan listrik mereka melejit, di awal Juni juga ada kado pahit  lain yang sudah terbungkus.  Presiden RI atelah mengesahkan PP no 25/2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pahitnya, dengan aturan ini, gaji ASN dan karyawan swasta bakal dipotong untuk Tapera.

Potongan sebesar 3% akan dibebankan 2,5%-nya pada pekerja sedangkan sisanya menjadi tanggungan pemberi kerja. Dalam situasi krisis akibat pandemi, rencana penyunatan gaji akan terasa bak pukulan yang bertubi-tubi.

/Sebagai Regulator, Negara Memalak Atas Nama Gotong Royong/

Tanpa membedakan lagi apakah seorang karyawan sudah memiliki, sedang mengangsur rumah atau belum memiliki rumah, Tapera akan diberlakukan sama. Lagi-lagi dengan narasi gotong royong. Bahkan sudah menjadi hal yang lumrah berlaku di negara lain. Nostra Tarigan, Deputi Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, menyatakan Inggris menjadi negara yang menerapkan prinsip gotong royong seperti Tapera. Dia pun menambahkan bahwa Malaysia, Singapura, India, dan China memiliki sistem tabungan yang sama (m.detik.com/finance/8 Juni 2020)

Rupanya, demikianlah perilaku negara kapitalis yang memposisikan diri sekadar sebagai regulator. Bukan sekedar berlepas tangan, bahkan makin tampak wataknya sebagai pemalak rakyatnya untuk kepentingan bisnis yang memodalinya.

/Politik Ekonomi dan Mekanisme Jaminan Papan dalam Islam/

Bertolak belakang dengan negara kapitalis, negara dalam Islam tidak mencukupkan diri sebagai regulator. Islam telah mewajibkan khilafah sebagai sistem negara yang hadir sebagai raa'in. Bahkan kinerja khalifah dan jajarannya tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan warga negara, melainkan didudukkan sebagai bahan pertanggungjawaban di hadapan Alloh. Tak terkecuali dalam penyediaan papan bagi rakyatnya.

Islam memposisikan kebutuhan papan termasuk kebutuhan mendasar/asasi yang wajib dipastikan pemenuhannya bisa diperoleh individu per individu. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan dalam kitab Nizhom al Iqtishodi fii al Islam: "...wa siyasatu al iqtishodi fii al Islam hiya dhomaanu tahqiiqi al isybaa'i li jamii'i al hajati al asaasiyati li kulli fardin isybaa'an kulliyan....(politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan atas terpenuhinya semua kebutuhan pokok bagi tiap-tiap individu secara menyeluruh)".

Dengan demikian tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah penduduk seluruhnya dan berapa unit rumah yang sudah terbangun lalu menyimpulkan bahwa tiap rakyat sudah memiliki rumah. Namun khilafah wajib memastikan apakah tiap-tiap individu rakyat sudah mampu menghuni rumah. Baik dengan memiliki hak pakainya saja maupun sekaligus memiliki fisik bangunannya.

Juga tak kalah penting untuk memastikan kelayakan rumah ditinjau dari semua fungsinya.  Sebagai bangunan, rumah ditinjau dari kualitasnya, keselamatan dan kenyamanannya.  Sedangkan sebagai tempat tinggal, rumah ditinjau dari kemampuannya mendukung penghuninya menjalankan semua kegiatan pribadinya secara manusiawi.

Dengan politik ekonomi semacam ini, agenda khilafah tidak hanya mewujudnya tersedianya rumah-rumah yang layak huni, namun juga mewujudkan kemampuan pada individu rakyatnya untuk bisa mendapatkan rumah tersebut. Khilafah akan menempuh mekanisme secara langsung dan tidak langsung untuk itu.

Rasululloh SAW pernah mencontohkan mekanisme pemenuhan secara langsung kepada sejumlah orang papa dari bangsa Arab yang mendatangi Madinah di awal kepemimpinan beliau SAW. Mereka diberi tempat tinggal di serambi masjid Nabawi. Oleh karenanya mereka dikenal dengan sebutan ahlu shuffah. Dari penggalan siroh Nabi ini, kita bisa memahami bahwa mekanisme langsung ditujukan bagi warga negara yang tidak mampu dari pembiayaan harta milik negara.

Sementara itu mekanisme secara tidak langsung ditempuh negara khilafah dengan cara mewajibkan setiap laki-laki yang mampu dan memiliki keluarga yang ditanggungnya, untuk bekerja demi mencukupi nafkah bagi diri dan keluarganya. Untuk menopang itu, khilafah menerapkan sistem ekonomi yang berbasis sektor riil sehingga akan terbuka lapangan kerja seluas-luasnya. Di sisi lain, negara menjaga daya beli dengan menerapkan sistem mata uang dua logam (dinar-dirham).

/Sistem Pembiayaan dalam Islam/

Untuk keberlangsungan kedua mekanisme di atas, syariah Islam menetapkan sistem Baitul Mal. Dengan sistem ini, negara dimungkinkan memiliki sumber-sumber pembiayaan yang melimpah tanpa harus membebani rakyat dengan berbagai pungutan.

Dalam terjemah kitab al Amwal fii Daulati al Khilafah, dinyatakan bahwa sumber harta kekayaan dalam negara khilafah meliputi anfal, ghanimah, fai', khumus, kharaj, jizyah, harta kepemilikan umum, harta milik negara, usyur, harta tidak sah dari para pejabat, seperlima dari harta temuan dan tambang, sisa pembagian waris, harta orang murtad, pajak (pungutan insidental dari muslim yang kaya) dan harta zakat. Dengan demikian, negara khilafah mampu menjamin pemenuhan rumah yang layak tanpa harus memalak.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox