Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, June 26, 2020

Kampung Tangguh Dalam Dilema Gelombang Covid-19 Jilid Dua



Oleh: Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si
(Koordinator LENTERA)

Di Jawa Timur tengah digalakkan program Kampung Tangguh. Ini sebagai salah satu bentuk kehidupan normal baru (new normal), di mana masyarakat diharuskan untuk hidup disiplin dengan protokol kesehatan pencegah penularan Covid-19.

Sejak akhir Mei 2020, Kampung Tangguh mulai banyak diberlakukan di kota/kabupaten di Jawa Timur. Kendati kota/kabupaten tersebut, saat itu masih berstatus zona merah. Sebutlah kota/kabupaten seperti Sidoarjo, Mojokerto, Lumajang, Malang, Surabaya, Gresik, Banyuwangi, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan lain sebagainya.

Bahkan, Kampung Tangguh di Jawa Timur ini diharapkan dapat menjadi percontohan nasional. Dikutip dari beritajatim.com (16/06/2020), Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran dan Pangdam V Brawijaya MayJen TNI Widodo Iriansyah, berkunjung ke Kabupaten Madiun dalam rangka peninjauan KTS (Kampung Tangguh Semeru).

Kapolda berharap, desa atau kelurahan yang ada warganya terkonfirmasi positif Covid-19, diupayakan sudah memiliki Kampung Tangguh. Adanya Kampung Tangguh ini bisa menjadi basis untuk melawan dan menjaga warga dari virus corona. Kapolda menyebut adanya kampung tangguh, diharapkan bukan sekedar ada penjagaan, ada cek suhu ataupun tempat lumbung pangan.

Namun lebih dari itu, satgas Covid-19 desa harus benar-benar berfungsi. Jika ada warga yang memiliki gejala Covid-19, tim satgas harus bergerak cepat untuk membawanya ke Puskesmas. Di Puskesmas dilakukan rapid test, jika hasilnya reaktif langsung dilakukan swab test. Covid-19, menurut Kapolda Fadil, bukanlah aib yang harus disembunyikan. Jika terpapar maka harus segera disampaikan. Ini upaya agar bisa cepat ditangani, sehingga harapan sembuhnya juga lebih cepat.

Sementara itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iriansyah mengatakan, dengan adanya Kampung Tangguh, bisa membuat masyarakat tenang. Karena hingga kini belum ditemukan obat atau vaksin untuk penyelamatan Covid-19. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan pola hidup baru. Dengan menggunakan masker dan jaga jarak.

Namun yang harus tetap disadari, hingga kini belum semua zona pandemi di daerah beralih menghijau. Meski memang sudah ada kota/kabupaten yang telah resmi menjadi zona hijau. Untuk Jatim sendiri, saat memang sudah mulai ada kota/kabupaten yang menjadi zona hijau. Di antaranya adalah Probolinggo dan Madiun.

Gubernur Khofifah yang tak lain adalah Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur mencatat, wilayah dengan risiko penularan virus corona atau Covid-19 yang tinggi, tinggal tujuh kabupaten/kota. Sebelumnya ada 12 daerah. Angka ini tentu diharapkan bisa semakin turun (katadata.co.id, 21/06/2020).

Namun demikian, dikutip dari katadata.co.id (18/06/2020), ahli epidemiologi justru memperkirakan kasus positif virus corona Covid-19 di Pulau Jawa akan memasuki fase rawan penularan mulai Juli dan akan berlangsung selama tiga bulan. Ini karena pemerintah sudah mulai menerapkan tatanan normal baru. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan dalam kondisi tersebut mobilitas orang diperkirakan meningkat. Belum lagi adanya pembukaan aktivitas ekonomi yang juga menjadi risiko.

Senada, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, menilai prediksi atas puncak penyebaran corona di Indonesia sulit dilakukan. Menurutnya, hal tersebut akan bergantung dari konsistensi uji spesimen yang dilakukan pemerintah, agar angka kasus dapat mendekati data riil. Laura menilai prediksi atas puncak penyebaran corona juga akan bergantung dari penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika warga bisa disiplin, maka puncak penyebaran Covid-19 bisa dicapai lebih dini.

Studi lain juga menunjukkan, pasien terinfeksi Covid-19 berpotensi besar menularkan virus corona ke banyak orang pada saat pertama kali mereka merasa tidak sehat. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir pelonggaran karantina wilayah (lockdown) akan mendorong penyebaran virus (katadata.co.id,10/06/2020).

Terlebih, WHO juga mengkhawatirkan fenomena OTG (Orang Tanpa Gejala), yang posisinya lebih berbahaya karena dirinya merasa tetap sehat, tak menyadari bahwa statusnya positif Covid-19 sehingga tidak dikarantina maupun isolasi diri. Akhirnya, dia malah bisa menularkan Covid-19 kepada orang lain dalam jangkauan yang lebih luas.

Tersebab hal ini, tak hanya gelombang kedua Covid-19 yang berpotensi muncul. Tapi juga peluang herd immunity. Keduanya sama-sama berbahaya.

Lihat saja Selandia Baru, setelah sempat berhasil menangani pandemi, Selandia Baru malah melaporkan ada 2 kasus baru Covid-19 (liputan6.com, 16/06/2020). Juga dampak pembukaan kawasan wisata Puncak, Bogor, dari total 1106 wisatawan yang mengikuti rapid test Covid-19, 32 orang diantaranya dinyatakan reaktif (kompas.com, 20/06/2020). Selain itu, ada kasus CFD (Car Free Day) pertama di Jakarta kemarin (21/06/2020), diketahui terdapat 2 orang pengunjung yang reaktif usai mengikuti rapid test (tirto.id, 21/06/2020).

Realitanya, jika karantina tidak sempurna dilaksanakan, terlebih diiringi telah berlangsungnya kehidupan normal baru, maka kurva landai angka korban pandemi masih berpeluang untuk kembali menanjak.

Akibatnya, Kampung Tangguh tidak akan berdampak signifikan jika protokol kesehatan tidak diupayakan dalam payung sistem tata kelola pandemi yang lugas dan tegas. Kembali lagi, kerumunan dan aktivitas komunal hanya akan menjadi ladang empuk penyebaran pandemi jilid berikutnya. Maksudnya, aktivitas yang bersifat komunal masih berpotensi besar untuk menyumbangkan penularan Covid-19.

Keseriusan penguasa mengurusi rakyat di era pandemi ini harus mencapai standar ikhtiar tertinggi. Dan tentu saja, para penguasa diharapkan tidak mengambil kebijakan secara coba-coba tanpa terkonfirmasi sempurna bahwa penanganan pandemi berikut era pandemi itu sendiri memang benar-benar telah tuntas. []

No comments:

Post a Comment

Adbox