Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, June 12, 2020

Jamu Godok, Godokan Baru DPRD Jatim


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Muslimah Penulis Sidoarjo

Ada apa dengan komisi E DPRD Jatim, kurang kerjaan kah sehingga mengagendakan Raperda Obat Tradisional, identik dengan jamu godok sebagai godokan teranyar?

Gubernur Khofifahpun diberitakan mendukung sahnya Raperda nyeleneh itu. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perlindungan Obat Tradisional.  Alasan kuat Raperda ini dibahas karena di tengah pandemi COVID-19, obat tradisional atau herbal terbukti memiliki efektifitas membangun imunitas tubuh.

Hal ini juga tengah dibahas Khofifah dengan Menteri Kesehatan. "Apa yang disampaikan juru bicara Komisi E tentang Raperda Perlindungan Obat Tradisional menjadi bagian yang sangat strategis. Kami juga telah membahas dengan Menkes RI dan Kepala Gugus Tugas Pusat terkait banyaknya produk herbal yang bisa membangun imunitas tubuh melawan COVID-19," kata Khofifah (detikNews,8/6/2020).

Khofifah menambahkan saat ini di Fakultas Kedokteran Umum (FKU) Universitas Airlangga Surabaya telah memiliki program D3 untuk Prodi Pengobatan Tradisional atau disebut Batra. Dengan adanya Prodi ini, tenaga medis yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan tradisional juga telah disiapkan.

Sementara itu, juru bicara Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Obat Tradisional ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan obat tradisional. Diantaranya untuk promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan.

"Namun demikian, pembentukan RS Herbal dan Perusahaan Perseroan Daerah ini harus dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam dan memenuhi segala aspek aturan atau prosedur yang diatur dalam Permenkes No 26 Tahun 2018," pungkas Artono.

Obat herbal tradisional sebetulnya sudah menjadi obat turun menurun bangsa ini, berbagai daerah dan suku memiliki pengobatan tradisional mereka dengan pemanfaatan tumbuhan epidemik di wilayah mereka. Kalaulah kemudian diindustrikan sebagai salah satu obat komersil bergenre obat tradisional, seperti industri jamu Nyonya Meneer,  tak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Terbabat habis dengan sistem pasar bebas, kebijakan fiskal dan sistem hutang berbasis riba. Hingga dinyatakan bangkrut pada tahun 2015.

Alih-alih mencari solusi pandemi Covid-19, DPRD yang nota bene kehadiran mereka di parlemen adalah mewakili rakyat malah membahas sesuatu yang sepele. Seharusnya baik DPRD maupun pusat berkosentrasi penuh terhadap pengembangan sain dan teknologi semisal menemukan vaksin, mengembangkan bahkan hingga memproduksinya secara mandiri tanpa tergantung hak paten virus negara lain yang terasa kental komersialnya.

Rasanya mustahil hati nurani masih ada di dalam sistem Kapitalis seperti hari ini. Semua orang berlomba menciptakan peluang bisnis di tengah melemahnya perekonomian rakyat. Dan tidak pada tempatnya juga jika pemerintah mengambil peran sebagai pebisnis pula, sebab negara haruslah berdiri sebagai pengayom, pelindung rakyat.

Lepas dari pandemi bukan saja kita bicara teknik dan prosedural kesehatan semata. Namun juga harus mulai melangkah kepada pergantian sistem aturan. Yaitu Islam, yang telah teruji jitu meninggalkan kapitalisme dan sosialis. Sebab sistem hari ini terbukti makin memperluas penyebaran dan pertambahan korban. Sebab yang berjatuhan tak sekedar manusianya yang positip Covid-19. Namun juga perekonomian dan seluruh aspek kehidupan manusia. Wallahu a' lam bish showab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox