Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, May 11, 2020

Rantai Kapitalisme



Eko Susanto
(Koordinator BARA)

Kapitalisme menjadikan pasar sebagai asas ekonomi untuk mendistribusikan barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Akses terhadap barang dan/atau jasa diberikan kepada setiap individu dalam masyarakat yang memiliki andil dalam rantai produksi. Pasar pun memiliki peran menentukan harga sekaligus menetapkan siapa saja yang layak untuk berkontribusi sebagai produsen dan menangguk laba dari pertukaran barang dan jasa.

Produksi dan distribusi barang dan jasa terjadi secara bebas di pasar (Laissez-Faire). Pemanfaatan hasil produksi dibatasi dan dikhususkan hanya bagi mereka yang mampu mengakses harga atas barang dan jasa.

Kapitalisme tidak pernah memikirkan kebutuhan manusia dan bagaimana cara menjamin ketersediaannya. Kapitalisme juga tidak memikirkan keterbatasan manusia yang memiliki kebutuhan di satu sisi, namun terhalang untuk mendapatkan akses hasil produksi karena keterbatasan dalam andil berproduksi di sisi yang lain. Kapitalisme sama sekali tidak memikirkan orang-orang yang dengan segala keterbatasannya terpaksa tersingkir keluar dari rantai distribusi.

Konsep kebebasan individu diikuti dengan kebebasan kepemilikan menjadikan siapapun yang memiliki akses atas modal dan alat-alat produksi dapat menguasai dan memonopoli pasar. Tidak diperhatikan lagi apakah kebebasan tersebut akan menghalangi individu lainnya untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer. Dalam sistem Kapitalisme manusia akan saling memangsa, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).

Kapitalisme, dalam mengatur urusan publik, menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Demokrai adalah sistem pemerintahan yang memandang wewenang untuk mengatur masyarakat ada pada kehendak atau suara rakyat. Rakyat dalam sistem demokrasi dipandang sebagai sumber hukum dan kedaulatan. Rakyat memiliki wewenang untuk menentukan baik dan buruk, terpuji atau tercela, halal maupun haram.

Dengan jargon "dari, oleh dan untuk rakyat", penguasa dalam sistem demokrasi mendapat legitimasi untuk mengatur masyarakat, menentukan halal dan haram bagi masyarakat, memberikan perintah dan larangan, bahkan sampai menghukum individu masyarakat yang melanggar aturan yang ditetapkan penguasa.

Secara konseptual, demokrasi-kapitalisme telah memindahkan kedaulatan dan wewenang untuk membuat hukum yang merupakan hak prerogratif Allah SWT kepada akal manusia  (QS Yusuf [12]: 40). Demokrasi telah menjadikan mantra syirik "kedaulatan rakyat" sebagai asas sekaligus argumen untuk mengatur rakyat, melaksanakan pemerintahan, menjalankan roda perekonomian, mengatur hubungan sosial, bahkan menetapkan standar dan ukuran kebahagiaan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, secara faktual demokrasi sesungguhnya tidak pernah sedikitpun menjadikan rakyat berdaulat. Kedaulatan rakyat hanya digunakan untuk menipu rakyat karena dipandang telah menjadi asas dan tujuan pemerintahan. Padahal kuasa kapitallah yang memiliki daulat untuk mengatur pemerintahan dan rakyat. Kaum kapitalis mendiktekan kehendaknya melalui penguasa agar diadopsi menjadi kebijakan dan pengaturan, hukum dan perundang-undangan yang diterapkan negara dan dipaksakan kepada rakyat.

Kaum kapitalis baik individu maupun korporasi, swasta asing maupun dalam negeri, terus mempengaruhi kebijakan pengaturan masyarakat agar menguntungkan bisnis dan usahanya. Rakyat hanya dipandang sebagai pasar. Regulasi dan kebijakan dibuat untuk memudahkan akses para kaum kapitalis berbisnis dan mengambil keuntungan dari rakyat. Alhasil, kekuasaan tidak dijalankan untuk mengatur dan mengurusi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan kaum kapitalis.

Kapitalisme telah menjadikan kebebasan kepemilikan sebagai dasar untuk mengatur ekonomi. Karena itu tidak aneh jika sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup rakyat—seluruh barang tambang, air, energi, padang gembalaan dan hutan—dikangkangi oleh para pemilik modal.

Para kapitalis melalui korporasinya menguasai seluruh harta milik umat untuk dieksploitasi demi keuntungan mereka. Alhasil, keberadaan sumberdaya alam yang melimpah—yang seyogyanya memberikan kemaslahatan dan berkah bagi umat—tidak memberikan faedah sedikitpun karena dikuasai dan diambil manfaatnya oleh segelintir orang saja.

Pada periode zaman penjajahan, rakyat negeri ini ditindas dan dieksploitasi secara fisik oleh Belanda untuk menyediakan bahan baku berupa hasil bumi yang tumbuh subur di bumi pertiwi. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) bertindak sebagai korporasi kapitalis yang mengeruk kekayaan Bumi Pertiwi. Meskipun VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang, badan dagang ini menjadi istimewa karena didukung penuh oleh penguasa (Belanda) dan diberi berbagai fasilitas yang istimewa.

Beberapa pengkhianat dari kalangan anak bangsa, berkolaborasi dengan penjajah Belanda untuk menzalimi bangsa sendiri. Para antek penjajah ini melacurkan diri dan memberikan sumpah setia untuk melindungi kepentingan majikan, hanya demi sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox