Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, May 18, 2020

PERUBAHAN UU MINERBA: Kilat, Tidak Urgen, Inkonstitusional, dan Tidak Pro Rakyat


Endah Sulistiowati
(Dir. Muslimah Voice)

A. PENDAHULUAN

Masih di suasana Ramadhan Yang dijalani umat Islam Indoesia ditengah gencarnya serangan covid 19, DPR RI sedang merayakan kesuksesan kinerjanya. Usut punya usut ternyata DPR baru saja menggelar hajatan pengesahan UU Minerba.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ( RUU Minerba) menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/5/2020).

RUU Minerba juga menuai kontroversi di masyarakat karena dianggap hanya pro pada pengusaha tambang. Bahkan, dalam aksi mahasiswa besar-besaran tahun 2019 lalu, RUU ini menjadi salah satu yang ditolak untuk disahkan.

Sehingga tampak jelas sekali DPR cenderung tergesa-gesa dan mengenyampingkan aspirasi masyarakat. Jadi, tidak aneh jika muncul berbagai praduga bahwa disahkannya UU Minerba ini menjadi bagian dari kekuasaan oligarki di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Dari disahkannya UU Minerba tersebut setidaknya ada beberapa masalah yang bisa dibahas:

1. Mengapa UU minerba lama perlu diubah dan disahkan justru di tengah pandemic corona padahal masih banyak kontroversi dan penolakan?

2. Bagaimana UU Minerba Baru mengakomodasi agar perusaan pertambangan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 UU NRI 1945 (pro rakyat), bukan pro korporasi?

3. Bagaimana strategi pengusahaan minerba di Indonesia agar mampu menjamin sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk menguntungkan kapitalis?

C. PEMBAHASAN

*I.  UU Minerba Disahkan di Tengah Kontroversi dan Pandemic*

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia memasuki babak baru. Setelah disahkannya UU Minerba pada 12 Mei 2020 lalu.

Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Yaitu mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyatakan, perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba.

Sehingga, masih perlu disinkronkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan.

Pembahasan UU Minerba ini hanya butuh waktu 3 bulan saja karena sempat dihentikan pasca demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang sempat memakan korban jiwa. Proses pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Minerba dilaksanakan secara intensif dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020. Apalagi, revisi Minerba telah disinkronisasi dengan RUU Cipta Kerja. Sehingga dari sini tampak jelas ke arah mana UU Minerba disahkan.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada tujuh tambang raksasa generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP).

Di antaranya tambang PT Kideco Jaya Agung, entitas anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) yang masa kontraknya bakal habis pada 13 Maret 2023. Sehingga hal ini mengidikasi kuat untuk apa UU Minerba baru ini disahkan dengan tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan. Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bhaktiar mengatakan pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan ditengah pandemic, “Tidak ada yang mendesak dengan RUU Minerba ini, kecuali soal perpanjangan PKP2B”, ungkapnya kepada CNBC Indonesia

Agar publik memahami kenapa UU MInerba ini harus ditolak, maka kami menghimpun dari berbagai sumber, ada sejumlah pasal kontroversial dalam aturan soal mineral dan batu bara serta pasal-pasal penting yang dihapus dari UU lama. Berikut daftarnya:

1. Pasal 1 ayat (13a)

Ada ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru.

2. Pasal 1 ayat 28a
Pasal ini mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

Definisi yang baru ada di UU anyar ini mengancam ruang hidup masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat.

3. Pasal 4 ayat 2
Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama, pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

4. Pasal 22
Pasal 22 huruf a dan d tentang kriteria menetapkan WPR telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal sebelumnya 25 hektar.

5. Pasal 42 dan Pasal 42A
Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi. Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun.

Dengan UU baru, pengusaaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpeluang untuk land banking.

6. Dihapusnya Pasal 83 ayat (2) dan (4) UU Minerba Lama
Pasal 83 ayat (2) UU Minerba lama mengatur batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling banyak 25 ribu hektare. Adapun Pasal 83 (4) UU lama menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi pertambangan batu bara paling banyak 15 ribu hektare.

7. Pasal 162 dan 164
Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut bahwa "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun Pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

8. Dihapusnya Pasal 165 UU Minerba Lama
Pasal 165 dalam UU Minerba lama memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasal itu menyebut, "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)."

Namun ketentuan ini hilang dalam UU baru. Sejumlah pihak menilai hilangnya UU ini membuka celah bagi korupsi di bidang minerba.

9. Pasal 169A
Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2x10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya.

Padahal, UU yang lama mengatur kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. Pasal dalam UU anyar ini dinilai membuka celah perpanjangan sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan selesai masa kontraknya.

10. Pasal 169B ayat (5)
Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Pasal ini dianggap memberikan keistimewaan bagi pemegang IUPK untuk mendapatkan konsesi tambahan.

Ada 10 pasal-pasal bermasalah dalam UU Minerba ini, yang cukup menyesakkan jika benar-benar dilaksanakan di lapang. Karena lebih menguntungkan pihak pengusaha. Padahal kita tahu efek jangka panjang dari pertambangan-pertambangan ini. Konservasi lahan, kerusakan lahan, dsb, harus ditanggung siapa?


*II. UU Minerba Harusnya Mengakomodasi Kepentingan Rakyat Bukan Hanya Pengusaha*

Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP), menjadi alasan utama kenapa UU Minerba baru ini segera disahkan, karena 7 perusahaan tambang generasi pertama segera mengakhiri masa kontraknya.  Di antaranya tambang PT Kideco Jaya Agung, entitas anak usaha PT Indika Energy Tbk. (INDY) yang masa kontraknya bakal habis pada 13 Maret 2023.

Sementara itu, mengutip riset Maybank Kim Eng pada Januari 2020, kepastian RUU Minerba akan memberikan dampak positif terhadap kepastian usaha bagi emiten tambang yang memiliki aset dengan PKP2B seperti ADRO, BUMI, dan INDY.

“Selain itu, perusahaan lain seperti PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga akan mendapatkan manfaat dari kepastian itu karena bisnis kedua perusahaan itu juga terkait dengan sektor batu bara,” tulis analis Maybank Kim Eng Isnaputra Iskandar dalam risetnya, Selasa (11/5/2020).

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Rancangan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba karena dianggap menguntungkan para elite tertentu.

Peneliti ICW Wana Alamsyah berpendapat melalui revisi UU Minerba, para pebisnis mendapat jaminan untuk mendapat untung dengan cara mengeruk pertambangan batubara. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Juru Bicara Bidang Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, semua satu suara bahwa UU Minerba ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pengusaha.

Padahal konflik horisontal dengan masyarakat sering terjadi, masyarakat sekitar tambang adalah masyarakat riil yang terdampak, namun tidak pernah suara mereka didengar oleh penguasa. Demikian juga apa yang disuarakan masyarakat umum, para ahli dan pengamat. Hal ini semakin menegaskan bahwa UU Minerba ini buru-buru disahkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan.

Mau tidak mau, pengesahan UU Minerba ini akan mengokohkan cengkraman oligarki kekuasaan dan ekonomi. Rakyat hanya menjadi saksi sejarah, bagaimana negara ini berubah menjadi corporate raksasa, yang mengurus rakyat hanya berdasar untung rugi.

Padahal kita sudah sangat jelas apa yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3 tidak ada yang salah. Memang begitulah harusnya Negara mengelola cabang-cabang produksi dan sumber daya alam. Maka jika pengelolaan itu benar-benar dijalankan Negara sesuai tupoksinya maka menguntungkan banyak semua rakyat. Namun jika tetap memaksakan UU Minerba baru untuk diterapkan dalam pengelolaan SDA maka tidak berlebih jika kita mengatakan bahwa Negara inkonstitusional.

*III. Strategi Pengusahaan Minerba di Indonesia Agar Mampu Menjamin Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat*

1. UU Minerba Produk Demokrasi
UU Minerba ini produk dari proses Demokrasi. Banyak pihak yang mengkritik UU Minerba dan UU lainnya yang merupakan hasil proses Demokrasi yang merugikan publik dan pro korporasi. Namun mereka tidak mengkritik sistem demokrasi sebagai penyebab lahirnya UU tersebut.

Lahirnya UU yang pro oligarki maupun yang pro korporasi tak lepas dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Siapa pun pejabat publik, untuk duduk di kursinya harus mengikuti proses demokrasi yang tak gratis, bahkan cenderung mahal. Disinilah terjadi kontrak-kontrak politik antara pengusaha dan calon penguasa, sehingga terbitlah utang politik, utang ini harus segera dilunasi ketika menjabat.

Sehingga, jika sistem demokrasi ini tetap dijalankan dinegeri ini, maka pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 hanya menjadi platform pelipur lara saja bagi rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia ingin menikmat SDA dengan murah bahkan gratis maka harus mengenyahkan sistem demokrasi dari bumi Indonesia

2. Sekilas Pengelolaan SDA dalam Islam

“Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri”

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Dalam Islam, tambang batubara maupun tambang lain yang berlimpah merupakan kepemilikan umum (milkiyah ammah). Negara wajib mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di antaranya untuk biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan seluruh rakyat.
Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan tambang tersebut kepada swasta (termasuk kepada oknum menteri, mantan menteri, dll). Apalagi kepada asing (seperti AS, Cina, India, dll). Barang tambang tersebut harus dikelola negara dan untuk kemakmuran rakyat bukan segelintir orang.
Jika ada perselisihan dalam pengelolaan kekayaan alam dan urusan yang lain maka semestinya dikembalikan kepada hukum yang bersal dari zat Yang Maha Baik. Itulah hukum Allah dalam kitab suciNya. “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (TQS. Al-Mā'idah: 45)
Kiranya kekayaan alam bisa menjadi berkah bagi negeri ini dan bukan hanya dinikmati para korporasi apalagi hanya dinikmati pihak asing. Maka sudah semestinya negara mengurus kekayaan alam dengan system dan hukum yang sesuai fitrah manusia, yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga kemakmuran dan keberkahan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk Indonesia.


D. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. UU Minerba disahkan cenderung tergesa-gesa dan terpaksa, hal ini dilakukan demi memenuhi nafsu oligarki untuk menguasai SDA. 
2. UU Minerba ini akan semakin mengokohkan oligarki kekuasaan dan ekonomi di negeri ini, padahal Negara sudah memiliki UU acuan yaitu Pasal 33 UUD 1945.
3.  UU MInerba ini adalah produk demokrasi yang cacat sejak lahir, sehingga jika menginginkan perubahan dan kemakmuran harus berani mencampakkan demokrasi dan beralih pada system yang diridhoi Illahi.

#LamRad
#LiveOprresedOrRiseUpAgaints

DAFTAR BACAAN

https://nasional.tempo.co/read/1341732/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba?page_num=2

https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all

Ustadz Wahyudi Al Maroky, UU Minerba Pro Korporasi Untuk Keruk Bumi Pertiwi

No comments:

Post a Comment

Adbox