Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, May 3, 2020

Penerapan PSBB dan Nasib Pedagang Kolang Kaling



Oleh : Tawati
(Muslimah Pelita Revowriter Majalengka)

Pedagang kolang-kaling di jalan raya Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Saefudin (30), mencurahkan isi hatinya menjelang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang akan berlaku di Jawa Barat. Sebab, PSBB itu menyasar 27 kabupaten/kota, yang artinya termasuk Majalengka.

"Pasti khawatir, meski saya tidak tahu persis bagaimana penerapannya. Tapi saya pernah baca bahwa salah satu larangan bagi daerah yang menerapkan PSBB itu tidak boleh berjualan bagi pedagang selain sembako," ujar Saefudin saat ditemui di lapak dagangannya, sebagaimana diberitakan oleh Tribun Jabar, Sabtu (2/5/2020).

Momentum di bulan Ramadan seperti saat ini memang merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pedagang kolang-kaling pada umumnya. Meski tidak sebagus penjualannya dibanding tahun kemarin akibat adanya wabah corona, mereka mengaku hanya mengandalkan berjualan kolang-kaling untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan, momentum Ramadan seperti sekarang ini penghasilannya akan bertambah.

Semoga pemerintah dapat menemukan solusi atas mencekiknya para pedagang kecil seperti mereka. Jika mereka tidak bisa berjualan, pemerintah memberikan solusi, jangan sampai mereka malah makin menderita. Dalam Islam Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, khususnya kebutuhan pangan

Harusnya sedari awal PSBB dilakukan ketika dunia sudah mengabarkan adanya penyebaran virus covid-19. Memang tak cukup hanya kebijakan pemda Jabar saja, namun juga harus dengan kebijakan tegas pemerintah dalam menutup akses keluar masuknya masyarakat ke dalam dan luar negeri.

PSBB tidak efektif memutus rantai penyebaran covid-19. Yang lebih efektif adalah Karantina Wilayah, namun pemerintahan ini baik daerah Jabar maupun pusat tidak akan sanggup melakukannya karena perekonomian negeri ini dikuasai oleh kaum Kapitalis.

Rezim cenderung tak mau menanggung konsekuensi pelaksanaan Pasal 55 ayat 1 UU No. 6 tahun 2018, yaitu Pemerintah Pusat harus menjamin kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak bila karantina wilayah atau lockdown diberlakukan. Pemerintah sangat jelas ingin menghindar dari tanggung jawab ini.

Wabah Covid-19 ini makin menyadarkan kita bahwa kita butuh pemimpin Muslim yang bertakwa. Tentu yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin Muslim yang bertakwa akan senantiasa memperhatikan urusan dan kemaslahatan rakyatnya. Sebab, dia takut kelak pada Hari Kiamat rakyatnya menuntut dirinya di hadapan Allah SWT atas kemaslahatan rakyat yang terabaikan.

Dia pun sadar harus bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya di hadapan Allah SWT kelak, termasuk urusan menjaga kesehatan masyarakat. Rasul SAW bersabda: Pemimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, dalam Negara Islam, Pemerintah akan selalu terikat dengan tuntunan syariah, termasuk dalam mengatasi wabah. Pemerintah akan bekerja keras dan serius untuk membatasi wabah penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Salah satunya dengan proses karantina wilayah terdampak.

Saatnya kita dan seluruh rakyat menyadari kebobrokan sistem kapitalisme dan para penguasanya yang zalim. Inilah saatnya kita dan seluruh rakyat kembali ke sistem Islam yang berasal dari Zat Yang Mahakuasa, Allah SWT, yakni dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam institusi Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah.
Wallahu a'lam bishshawab.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox