Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, May 6, 2020

Bahan Baku Sulit Dicari: Apa Kabar Kemandirian Industri Farmasi Indonesia?




Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice

I. Pendahuluan

Musibah pandemi Covid-19 rasanya tidak habis untuk dibahas. Dari sudut pandang manapun rasanya tetap renyah dan up to date. Begitu pula dari sudut pandang kemandirian industri farmasi.

Sudah menjadi rahasia umum jika industri farmasi Indonesia sangat tergantung pasokan bahan baku impor. Tidak hanya alat kesehatan akan tetapi bahan baku obat, hingga obat yang impornya bisa mencapai 90%. Ketergantungan impor ini, menguji Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini. Ketika permintaan tinggi, Indonesia kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan saat ini harus beradu dengan negara lain untuk mencari bahan baku (Tempo, 2020).

Hal ini mencuat dipermukaan dipertengahan Maret 2020, Cina dan Eropa yang menjadi pemasok utama obat-obatan menghentikan pasokannya. Meskipun industri farmasi menjamin sampai April pasokan obat masih aman. Hari ini sudah menginjak minggu pertama bulan Mei, namun solusi belum juga diperoleh, bahkan vitamin C pun yang terlihat remeh temeh pun saat ini persediaannya mulai menipis. Padahal vitamin C ini banyak dicari karena salah satu suplemen untuk memperkuat imun tubuh selama pandemi. Banyak hal yang dapat dibicarakan terkait dengan kemandirian industri farmasi di tanah air, namun artikel ini difokuskan dalam relasinya terhadap kesulitan bahan baku yang disebabkan banyak faktor, antara lain dugaan mata rantai para mafioso. Mungkinkah?

II. Permasalahan

Dari sedikit ulasan diatas setidaknya ada beberapa poin yang perlu dibahas dalam tulisan ini.

(1) Mengapa bahan baku obat sulit dicari sehingga mengancam kemandirian industri farmasi di Indonesia?

(2) Apakah ada dugaan adanya tata niaga farmasi nasional dikuasai oleh mafia sehingga dapat menyulitkan perolehan bahan baku farmasi?

(3) Bagaimana strategi kolaboratif yang sebaiknya ditempuh baik oleh pemerintah dan umat ketika terjadi keterpurukan dalam kemandirian industri farmasi di Indonesia?

III. Pembahasan

A. Kesulitan Bahan Baku dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Industri Farmasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai selama ini Indonesia terlena dengan impor bahan baku obat-obatan dan alat kesehatan ketimbang memproduksi sendiri di dalam negeri. Karena hal tersebut, begitu terjadi pagebluk seperti virus corona, Indonesia mengalami ketergantungan dengan negara lain yang memiliki bahan baku obat dan alat kesehatan.

Saat ini, sekitar 95% bahan baku obat mengandalkan impor dari sejumlah negara. Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi Gabungan Pengusaha GP Farmasi Vincent Harijanto menyatakan stok bahan baku obat-obatan masih cukup hingga 1-2 bulan ke depan. Ia mengatakan stok ini adalah bahan baku obat-obatan yang dijual cepat atau fast moving item seperti golongan sakit kepala, flu, dan lainnya.

Vincent menyebut stok bahan baku obat-obatan slow moving seperti sakit jantung, hingga kanker masih cukup hingga Juni-Juli 2020. Selepas tenggat waktu dua jenis obat itu, ia juga memastikan sudah ada pasokan yang akan datang untuk bulan berikutnya. Saat ini pasokan bahan baku farmasi Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku. Sekitar 10-15 persennya berasal dari Eropa. Lalu sisanya berasal dari Cina dan India. Porsi Cina berada di kisaran 60-65 persen dan sisanya berasal dari India.

Sebelum virus Corona atau COVID-19 menyebar, impor bahan baku dari Cina dan India bahkan sempat menyentuh 95 persen dan sisanya baru dari Eropa. Hal ini tersebab oleh beberapa alasan:

Pertama, disebabkan karena penurunan aktivitas produksi dari Cina, India, dan Eropa, sebagai imbas berhentinya aktivitas karena serangan corona.

Kedua, negara-negara pemasok bahan baku farmasi adalah negara yang sama-sama terkena musibah serangan covid 19, sehingga tentu saja kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas utama mereka.

Meskipun dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) menargetkan ketergantungan terhadap impor ini ini turun sampai 15 % dalam dua tahun atau 2021 mendatang. Sementara itu, Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemkes, Engko Sosialine Magdalena, mengatakan, terdapat sekitar 14 jenis obat yang bahan bakunya *akan* diproduksi sendiri oleh Indonesia pada 2021 mendatang. Di antaranya adalah sefalosporin (kelompok antibiotik untuk membunuh bakteri) dan turunannya, atorvastatin dan simvastatin (untuk menurunkan kolesterol), clopidogrel (untuk jantung) entecavir (untuk hepatitis B), efavirenz (antiretroviral untuk HIV/AIDS, erythropoetin atau EPO (mengobati anemia), insulin, probiotik, ekstrak bahan alam, sel punca protein, fraksionasi darah, vaksin, dan golongan beta laktam buat mengatasi infeksi bakteri.

Atas dasar paparan di atas, masalah ini tidak bisa diselesaikan secara instan, padahal kebutuhan terhadap alkes dan obat-obatan adalah kebutuhan yang berkelanjutan. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, jadi wajar jika nakes dan masyarakat panik dengan kondisi saat ini.

B. Potensi Adanya Mafia dalam Industri farmasi dan Upaya Memutus Mata Rantainya.

Di tengah terjangan pandemi sangat jelas, kegagapan Indonasia dalam menyikapinya, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan. Hampir semua yang dibutuhkan bidang kesehatan Indonesia mengimpor dari luar, tak terkecuali masker medis. Bahannya impor, dijahit di Indonesia, hasilnya diekspor. Ibaratnya Indonesia hanya tukang jahit saja.

Melihat fenomena tersebut, menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada Jumat (17/4/2020). Erick Thohir Menteri BUMN beranggapan selama ini ada mafia yang membuat Indonesia terus-menerus mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan. Padahal, Indonesia mampu memproduksi barang-barang tersebut. Benarkah?

Besarnya jumlah penduduk dan tingkat kesehatan yang belum tinggi, Indonesia menjadi pangsa pasar besar obat-obatan dunia. Berdasarkan data 2016 hanya 6 Perusahaan farmasi Indonesia yang menguasai pangsa pasar yaitu kalbe farma (6,5%), Sanbe farma (5,92%), Dexa Medica (3,88%), Pharos Indonesia (3,28%), Tempo Scan Pasific (2,58%) dan Kimia Farma (2,5%). Pelaku industri farmasi Indonesia dikuasai oleh 178 Perusahaaan Swasta dan 24 Perusahaan Asing, sedangkan BUMN hanya 4 perusahaan.

Berdasarkan sumber Kementerian Perindustrian GP Farmasi, diketahui bahwa ekspor obat-obatan Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 hanyalah sebesar 19.800 ton (USD 572,97 juta) hingga 25.770 ton (USD 546,94 juta). Nilai ini jauh lebih rendah dari angka impor obat-obatan di tahun yang sama yaitu tahun 2015 hingga 2018 sebesar 26.510 ton (USD 652,14 juta) hingga 28.720 ton (USD 715,57 juta). Semua ini menunjukan bahwa negeri ini sangat tergantung kepada Impor dan jauh dari kemandirian farmasi.

Mafia, kata Erick, merujuk pada para trader yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan. Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki), Ahyahudin Sodri, mengungkapkan fakta di lapangan memang alkes yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan sebagian besar merupakan barang impor.

Sebagaimana kita tahu, bahwa sejak awal kemerdekan, Indonesia memang tidak dibangun menjadi negara yang mandiri. Apalagi dipimpin dibawah rezim yang lebih mengedepankan citra nama baik daripada kepentingan rakyat. Hal tersebut juga dipakai untuk membangun dunia farmasi Indonesia. Sekali lagi demi mengejar profit yang tinggi, impor menjadi pilihan yang menggiurkan.

Dilema industri alkes dalam negeri, juga harus menghadapi masalah kesulitan bahan baku hingga komponen untuk memproduksinya dalam negeri. Karena negara dengan industri alkes yang sudah maju, memiliki rantai pasok yang sudah memadai, sehingga jika mengingungkan keseimbangan produksi farmasi dan memutus mata rantai "mafia farmasi" maka pemerintah harus melakukan beberapa hal, mengingat memang tidak mudah menghentikan impor yang sudah mendarah daging:

1. Menjamin Ketersediaan Bahan Baku
Indonesia harus membangun kemampuan Industri bahan dasar dan setengah jadi untuk industri alkes, jika ingin mengurangi impor. Peran ini dapat dilakukan oleh BUMN dan industri nasional yang sudah mapan. Industri hilir (produk jadi) alkes dapat akses ke komponen lokal dengan harga ekonomis, tanpa harus tergantung impor.

2. Menjamin Distribusi dan Penjualan
Akses pasar menjadi momok berikutnya, karena masalah ini adalah masalah industri secara nasional. Apalagi mental impor sudah menjadi penyakit bawaan para pemilik kebijakan, maka kesadaran tinggi untuk mencintai dan menggunakan produk nasional harus ditingkatkan.

Pemerintah dapat mendorong penggunaan wajib alat kesehatan nasional, seperti yang dilakukan oleh Malaysia, Korea, China dan India. Jika penyerapan pasar meningkat, maka akan mendorong tumbuhnya industri alkes dan bahan baku alkes.

3. Membangun Industri yang Kuat
Indonesia harus membangun industri alkes dalam negeri secara komprehensif, terstruktur, dan konsisten. Karena Indonesia adalah negeri yang belum memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi negara Industri.

Indonesia harus belajar dari kegagalan memiliki brand nasional di bidang otomotif, smartphone, dan lainnya. Kita harus belajar dari Jepang yang dapat menyamai industri Eropa-Amerika, dan kemudian ditiru oleh Korea dan Cina saat ini, sehingga butuh waktu panjang untuk menciptakan ketahanan farmasi ini, karena cukup banyak yang harus dibenahi dalam sektor Industri farmasi dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu rakyat Indonesia harus mampu bertahan ditengah pandemi dengan pasokan alkes yang benar-benar terbatas.

C. Strategi Kolaboratif Negara dan Umat di Tengah Keterpurukan Demi Menuju Kemandirian Industri Farmasi di Indonesia

Buruknya kesiapan bidang kesehatan di Indonesia mengingatkan akan Industri Farmasi di era KeKhalifahan. Ketahanan farmasi benar-benar diperhatikan. Dalam sejarah peradaban Islam dunia, kita dapatkan bahwa Umat Islam mendominasi bidang farmasi hingga abad ke-17 Masehi. Seperti halnya di bidang kedokteran, dunia farmasi professional Islam lebih dahulu unggul dibandingkan dengan Peradaban Barat. Ilmu farmasi baru berkembang di Eropa mulai abad ke-12 M atau sekitar 4 abad setelah Islam menguasainya, dan Barat banyak belajar dari Peradaban Islam.

Pada era kejayaan Khilafah Abbasiyah, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat termasuk di dalamnya bidang farmasi. Penelitian ilmiah gencar dilakukan dalam penemuan komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan baik obat sederhana maupun campuran sehingga Umat Islam menguasai farmakologi dan farmasi. Bukti akan hal ini adalah banyaknya berdiri toko-toko obat atau apotek di Kota Baghdad (pusat kota Metropolis zaman keemasan Abbasiyah) dan kota-kota Islam lainnya.

Pemerintah Khilafah Islam kala itu memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang farmasi dengan melakukan pembangunan Rumah sakit yang lengkap dengan fasilitas laboratorium untuk meracik dan memproduksi aneka obat-obatan dalam sekala besar dan memberikan perawatan gratis bagi rakyatnya yang sedang sakit. Tidak hanya itu, Pemerintah melakukan fungsinya dalam mengontrol dan mengendalikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran. Dikenal adanya pejabat Al-Muhtasib yang bertugas mengawasi dan memeriksa seluruh obat-obatan yang beredar baik di took-toko obat ataupun apotek-apotek. Rasanya benar-benar merindukan saat itu.

Namun, umat Islam saat ini harus realistis. Tidak mungkin mewujudkan kemandirian industri dalam satu atau dua bulan kedepan. Maka Negara dan masyarakat perlu bekerjasama melawan pandemi ini dengan segala keterbatasan. Atas dasar pemikiran demikian itu, maka negara perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Memutuskan mata rantai penularan virus covid 19 dengan serius. Dengan begitu virus ini tidak menyebar lebih luas lagi. Dan kebutuhan alkes bisa ditekan.

2. Mengupayakan ketahanan pangan dengan mengalihkan semua anggaran yang bisa ditunda untuk menyelamatkan rakyat.

3. Memberika edukasi kepada masyarakat semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat paham sejauh apa kegentingan kondisi saat ini.

Setelah negara sudah maksimal, maka masyarakat pun harus bisa diajak untuk bekerjasama dengan:

1. Mematuhi setiap aturan dan himbauan yang disampaikan oleh Negara. Dengan taat aturan harapannya penyebaran virus covid 19 ini bisa ditekan.

2. Semaksimal mungkin menjaga diri, dengan melakukan protokol kesehatan.

3. Saling mengingatkan dan menguatkan dengan anggota masyarakat lain, meningkatkan empati dan kepedulian antar sesama.

Kemudian masing-masing dari pemerintah dan masyarakat berusaha meningkatkan kadar keimanan dan memahami bahwa ini adalah ketetapan Allah yang harus dijalani. Sehingga ketika harus bertahan dengan keterbatasan tidak lemah atau bahkan mengambil jalan pintas. Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).

Ini merupakan metode para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam menjawab pertanyaan. Sebelum dirinci, disebutkan terlebih dahulu dalil secara umum. Bahwa setiap penyakit ada obatnya dari sisi Allah subhanahu wa ta’ala. Jadi kita tidak perlu khawatir. Penyakit dalam urusan-urusan badan manusia saja Allah turunkan obatnya, apalagi penyakit hati yang berhubungan dengan benarnya keimanan seseorang yang mempengaruhi cinta, takut dan berharapnya kepada Allah. Tidak mungkin Allah meluputkan bagi manusia.

Ini merupakan wujud dari sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta’ala kepada hamba-hambaNya. Maka dari itu orang-orang yang beriman sangat beruntung karena mereka dekat dengan sumber rahmat Allah yang sempurna didalam wahyu Allah yang diturunkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Penjelasan dalam hadits-hadits ini mencakup semua penyakit hati, juga penyakit jiwa dan penyakit anggota badan. Sebagaimana juga mencakup pengobatan atau penyembuhannya. Sehingga saat ini kita bisa melirik sistem pengobatan yang lain, thibun nabawi, ataupun pengobatan herbal lainnya. Serta lebih mengutamakan mencegah daripada mengobati.

IV. Kesimpulan

Dari paparan di atas maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

1. Ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku impor sangat berpengaruh pada kemandirian industri farmasi nasional.

2. Ada dugaan kuat munculnya mafia dalam industri farmasi. "Mafia farmasi" dapat diputus jika pemerintah melakukan langkah-langkah konkret yang imperhensif dan struktural.

3. Masing komponen pembentuk negara yaitu pemerintah, masyarakat, dan individu harus menyadari fungsi dan posisi masing-masing. Sehingga dalam segala keterbatasan semua masalah akibat pandemi ini bisa diselesaikan.

Bukankah setiap penyakit maka Allah akan turunkan sekalian obatnya. Keyakinan ini hendaknya menjadikan umat Islam semakin meningkatkan keImanan serta ketundukan terhadap Sang Pencipta. Namun, tetap ikhtiar maksimal menjaga diri dari serangan pandemi.

#LamRad
#LiveOppresedOrRiseUpAgaints

Daftar Bacaan

https://m.republika.co.id/berita/q7ixaj430/ulama-jelaskan-hadist-nabi-soal-setiap-penyakit-ada-obatnya

https://money.kompas.com/read/2020/04/17/191137026/asosiasi-alkes-jelaskan-soal-mafia-impor-yang-disinggung-erick-thohir

https://money.kompas.com/read/2020/04/17/091232626/produsen-alat-kesehatan-buka-bukaan-soal-banyaknya-mafia-yang-disinggung-erick?page=2

No comments:

Post a Comment

Adbox