Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, April 19, 2020

PHK Massal Di Tengah Wabah, Yang Pasti Rakyat Butuh Makan, Tuan - Tuan...

 

(Catatan Diskusi Tokoh Buruh SPBRS)

Suro Kunto (Ketua SPBRS)

Diskusi online SPBRS digelar di tengah carut marut kinerja pemerintah serta lesunya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air dampak dari wabah corona. Ini berdampak pada maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejumlah perusahaan manufaktur dan non manufaktur telah melakukan PHK besar-besaran.

Jika aksi korporasi tersebut terus berlangsung, maka angka pengangguran dipastikan semakin membesar. Selain akibat perlambatan ekonomi yang merupakan imbas krisis ekonomi global, tingginya akan pengangguran di negara ini tak bisa dilepaskan dari dampak sistem kapitalisme yang diadopsi negara ini.

Ironisnya, karena telah terikat kontrak jangka panjang, gas alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh industri di Cina, Jepang dan Korea Selatan. Barang-barang mereka kemudian masuk ke negara ini yang sebagian besar tarifnya telah nol persen. Ini adalah dampak dari perjanjian perdagangan bebas yang telah diteken Pemerintah.

Beban pengusaha semakin berat tatkala buruh terus menuntut kenaikan upah akibat biaya hidup mereka yang terus meningkat. Padahal pengusaha telah dibebani aneka kewajiban seperti tanggungan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, macam-macam pajak, berbagai pungutan resmi dan tidak resmi lainnya. Tingginya biaya usaha ini menjadi salah satu faktor yang membuat daya saing industri domestik melemah. Sebagian perusahaan terpaksa gulung tikar. Sebagian lagi melakukan relokasi ke negara lain. PHK pun tak terhindarkan.

Selain faktor permintaan tenaga kerja yang menyusut, masalah kualitas tenaga kerja juga menjadi persoalan di negara ini.  Persoalan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sulitnya penduduk mengakses pendidikan formal di negara ini. Apalagi biaya pendidikan yang semakin mahal membuat rakyat yang berpenghasilan rendah sulit mengecap pendidikan berkualitas.

Fakta ini bisa menjadi indikasi rendahnya kemampuan Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan pada jenjang menengah atas. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga pelatihan formal yang disediakan Pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) secara umum masih sangat minim baik dari sisi jumlah, sarana dan prasarananya. Ironisnya, meskipun jumlah pengangguran di negara itu cukup tinggi, Pemerintah justru membuka lebar-lebar pintu masuknya tenaga kerja asing.


Di negara yang menganut sistem kapitalisme, isu pengangguran menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pemerintah. Di Indonesia, angka pengangguran bersama dengan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kemiskinan dimasukkan dalam target-target Pemerintah baik dalam APBN maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

Hanya saja, fokus Pemerintah adalah upaya menurunkan pengangguran secara agregat, bukan berupaya menyelesaikan masalah pengangguran per individu. Dengan demikian, solusi yang ditempuh Pemerintah juga bersifat agregat. Pemerintah hanya berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi, mempermudah investasi dan menggairahkan ekspor. Harapannya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak. Pemerintah dikatakan berprestasi jika mampu menurunkan pengangguran dalam beberapa persen, tak peduli jika jumlah pengangguran yang tersisa masih jutaan orang.

Paradigma peran negara dalam sistem kapitalisme tersebut jelas berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan kepada setiap warga negaranya. Negara wajib menanggung mereka yang lemah secara fisik seperti orang cacat, orang tua, termasuk wanita jika mereka tidak memiliki kerabat atau kerabatnya tidak sanggup menafkahi mereka. Negara juga wajib membantu mereka yang lemah secara hukum, yakni mereka yang mampu bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara wajib menyediakan anggaran yang berasal dari Baitul Mal untuk menyediakan pekerjaan kepada mereka sehingga mereka dapat bekerja secara mandiri. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia pimpin (HR al-Bukhari).

Salah satu bentuk pelayanan pemimpin yang paling penting adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang mampu namun belum memiliki pekerjaan.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

Siapa saja yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan orang yang menjadi tanggungannya maka ia menjadi tanggungan kami (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini dapat dipahami orang yang wajib dinafkahi oleh negara. Hal ini juga bermakna wajib bagi negara menyediakan pekerjaan agar ia mampu menafkahi dirinya.

Bahkan secara khusus Rasulullah saw. sebagai kepala negara pernah menyelesaikan masalah seorang sahabat Anshar yang tidak memiliki pekerjaan. Rasulullah saw. meminta sahabat tersebut menjual aset yang dia miliki. Beliau bahkan ikut membantu menjualnya. Hasilnya kemudian digunakan untuk membeli kapak yang dijadikan sebagai sarana mencari nafkah sahabat tadi (HR Ibn Majah).[]

No comments:

Post a Comment

Adbox