Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, April 8, 2020

Penguasa Jangan Anti Kritik



_Kritik atas Penerbitan Aturan Tentang Penghinaan Penguasa Saat Corona._

Farid Syahbana (Ketum PP GEMA Pembebasan)

Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait penanganan penyebar hoaks dan penghina presiden juga pejabat saat pandemi virus corona atau Covid-19. Pihak Kepolisian beralasan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut.

Pertanyaan besarnya apakah aturan ini necessary (diperlukan)? ditengah badai pandemic Corona, fokus utama seluruh dan semestinya adalah penanganan terhadap nyawa manusia dalam ancaman Covid-19 dan yang tidak kalah penting ancaman resesi Ekonomi. Bukan malah menerbitkan aturan yang akan menuai kontroversi. 

Ditinjau dari segi etis, Mesti dibedakan wilayah personal/private dan Publik, seseorang ketika masih jadi rakyat jelata, wilayah privatenya mesti dijaga bak-baik, karena ia hanya person yang tak punya kekuasaan. Namun ketika orang tersebut berubah menjadi penguasa maka ia menjadi milik publik (Public Figure), ia berbeda dengan rakyat jelata. setiap kebijakannya harus siap untuk dikritisi, baik dengan narasi yang lembut atau pun sarkastik. Penguasa mesti berjiwa besar, sepanjang yang dikritisi adalah kebijakannya dan sepanjang hak jawab tidak dibelenggu. Karena tujuan masyarakat mengkritik penguasa semata-mata upaya partisipatif, agar pengawasan rakyat berjalan baik kepada penguasanya.

Penguasa diberikan segala fasilitas oleh Negara yang sahamnya juga berasal dari duit rakyat (pajak), saat ia hanya bawa badan pun, sudah disiapkan dan difasilitasi. Selain diberikan kekuasaan dan kewenangan, penguasa juga diberikan Uang untuk beli pakaian, dikasih mobil dan rumah dinas juga berbagai Fasilitas lainnya. Lalu bagaimana bisa kemudian jika penguasa menampilkan wajah bengis kekuasaan dengan mengancam balik rakyatnya dengan instrument hukum?  Jangan gelap mata dan belingsatan menghadapi kritikan.

Secara normative, aparatur penegak hukum sedari awal harusnya mem-filter setiap laporan yang diadukan oleh penguasa kepada rakyat atau kaum elite kepada rakyat, apalagi laporan dari penyidik kepada rakyat. terutama perihal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Karena patut untuk di ingat, Fungsi utama aparat penegak hukum adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat dan ketertiban masyarakat. Penegakkan hukum baru dilakukan secara simultan.

Tapi apalah daya yang penulis bicarakan tadi adalah persoalan etis dan normative, rakyat yang waras sudah dapat menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini.

Untuk Kasus aktivis Bung Ali Baharsyah misalkan, akan melukai rasa keadilan ketika konsep utama Equality Before The Law mulai dipertanyakan, berkaca dengan berbagai kasus sebelumnya yang dilaporkan oleh rakyat jelata (elemen umat Islam), semisal kasusnya Abu Janda, Bu Sukmawati, Ade Armando dll. Orang-orang tersebut yang dilaporkan oleh rakyat jelata masih saja menghirup udara bebas sampai detik ini (08/04), berbeda dengan bung Ali yang kebebasannya sudah dikekang.

Kita tentunya merindukan penguasa Yang berfungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan Junnah (Pelindung rakyat). Dalam sabda Rasulullah Saw menyebutkan “ Seorang Imam (Khalifah) adalah raa'in sebagai (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Sedang yang dimaksud junnah adalah sebagai perisai atau pelindung terdepan “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Sungguh mencari sosok pemimpin yang berkarakter sebagai raa'in dan junnah di era demokrasi Kapitalisme bukan hanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami namun ibarat pungguk yang merindukan bulan artinya akan sia-sia saja. Karakter tegas pemimpin dalam Islam akan tampak pada sikap kepada para pejabatnya, namun lemah lembut kepada rakyat dan dengan bijaksana dalam menerima atau mendengarkan apabila ada semacam kritik atau gagasan yang berasal dari rakyatnya, yang sungguh teramat sulit ditemukan di kalangan pemimpin secara faktual hari-hari ini.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox