Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, April 8, 2020

Kriminalisasi Ali Baharsyah: Semakin Nyata Kebencian Rezim Terhadap Islam dan Kaum Muslimin?


Oleh: Hikma Sanggala
(Ketua Forum Intelektual Muda SULTRA)

Para pemimpin Dunia saat ini sedang menjadikan virus COVID-19 sebagai common enemy (musuh bersama), mereka menjadikan pandemik Virus COVID-19 sebagai skala prioritas dalam penanganan nya. Bahkan mereka rela menyumbangkan sebagian gaji mereka demi menyelamatkan nyawa rakyatnya.

Berbeda halnya dengan Indonesia, rezimnya justru terkesan lamban dalam penanganan nya. Jumlah pasien yang positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia per 7 April 2020 jadi 2.738 orang. Dari jumlah itu, 221 orang di antaranya meninggal dunia.

Ditengah kecemasan rakyat yang meningkat karena tak mendapat penghasilan dan tak kunjung mendapatkan jaminan kebutuhan pokok selama berdiam dirumah. Justru rezim menambah kemarahan umat dengan kegaduhan yang dibuatnya. Setelah membebaskan Puluhan ribu napi dengan merujuk pada Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak. Kini rezim kembali menunjukan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin, rezim rupahnya tetap ogah untuk berlibur mempersekusi aktivis Islam ditengah kondisi sulit rakyat Indonesia menghadapi pandemik COVID-19.

Dialah Ali Baharsyah yang menjadi korban kriminalisasi rezim, aktivis Islam yang dikenal memiliki militansi yang tinggi dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam sebagai solusi permasalahan yang menimpa negeri, Bung Ali juga dikenal khalayak sebagai pemuda yang konsisten dalam mengkritik kebijakan rezim yang dzalim, merugikan rakyat dan pro kepada Asing dan Aseng.

Tidak tanggung-tanggung pasal berlapis disiapkan untuk menjerat sang aktivis, lagu lama yang dipakai melumpuhkan aktivis dan oposisi kini digabungkan kembali kepada sang aktivis. Bung Ali dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau diskriminasi terhadap ras dan etnis, ini disebabkan karena pembelaan saudara bung Ali terhadap saudara Muslim Uighur yang di dzalimi rezim komunis China. Juga dijerat dengan tudingan menebar kabar bohong berdasarkan pasal 14 ayat (1)  UU Nomor 1 Tahun 1946 yang diduga karena video kritikan beliau terhadap darurat sipil yang hendak akan diterapkan. Dan dugaan penghinaan terhadap penguasa dan badan umum yang ada di Indonesia, hingga dugaan makar melalui media sosial Facebook.

Bagi siapa saja yang memahami dinamika hukum dinegeri ini dengan baik, akan mudah menilai bahwa penegakkan hukum dinegeri ini telah dikooptasi penguasa menjadi instrumen politik. Sehingga kita dapati bahwa Bung Ali sebenarnya bukan orang pertama yang merasakan betapa hukum ini hanya tajam kepada aktivis Islam dan para kaum oposisi dan tumpul kepada para penjilat kekuasaan.

Ada banyak kasus sebelum ini yang telah cukup menjelaskan kepada kita kemana arah penegakan hukum di Indonesia. Sebut saja Kasus imam besar HRS, Ahmad Dhani, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Al Khaththath alias M. Gatot Saptono, Ustaz Adnim Arnas, Juru Bicara FPI Munarman, Jonru Ginting, Buni Yani dan mayjen TNI (purn) Kivlan Zein dan masih banyak lagi yang menjadi korban kriminalisasi rezim tentunya dengan pasal yang senada. Padahal ada begitu banyak kasus dugaan pidana yang telah dilaporkan umat Islam untuk menuntut pelaku kejahatan dan penghinaan terhadap agama namun enggan diproses oleh penegak hukum,  BuSukmawati, Ade Armando, abu janda hingga Viktor Laiskodat dan sederet nama lain yang kasusnya hanya berakir dilembar pelaporan tanpa ada tindak lanjut.

Namun Bung Ali nampaknya mendapatkan perlakuan Khusus, militansinya dalam dakwah yang hebat tersebut menjadi hantu bagi kekuasaan tiran. Tak cukup dengan pasal berlapis tuk melumpuhkan geraknya, framing jahat lagi busuk juga di hembuskan guna menghapus bayang-bayang perjuangan nya. Framing kotor dan menjijikan berupa issu pornografi tak luput ditiupkan diduga tuk membunuh katakter sang pejuang. Padahal, berdasarkan Surat Nomor : B/30/IV/2020/Ditpidsiber tanggal 1 April 2020, Perihal Dimulainya Penyidikan, Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/59/IV/2020/Ditsiber, Tentang Status Tersangka, Surat Nomor : SP.Han/2.3/IV/2020/Ditsiber, tentang Perintah Penahanan sama sekali tidak memuat pasal pornografi. Dan sejalan dengan pengakuan saksi bahwa dugaan video yang dimaksud penyidik adalah film Hollywood yg disimpannya dan bukan milik Alimudin Baharsyah.

Namun satuhal yang pasti dari setiap kasus kriminalisasi yang menimpa para pejuang Islam, yakni dinaikkan derajatnya dihadapan Allah dan kemenangan mereka terhadap ujian yang menimpanya. Tak terkecuali bung Ali, yang kasusnya saja belum masuk ranah persidangan tapi telah berhasil mengalahkan rezim dzalim yang bersembunyi dibalik kata Pancasila. Yah, bung Ali telah memenangkan perkaranya!!!

Dengan peristiwa ini Sang pejuang telah mengirimkan sinyal kemenangan besar kepada umat. Pertama, sinyal bobroknya sistem demokrasi yang bersembunyi dibalik kata HAM, kebebasan dan kekuasaan rakyat. Namun membisu ketika menyangkut urusan Islam dan kaum muslimin.

Kedua, bung Ali juga mengirimkan pesan kepada Umat bahwa rezim hari ini semakin memantapkan posisinya akan kebenciannya kepada kaum muslimin yang hendak memperjuangkan syariat Islam tegak dimuka bumi namun disisi lain mereka justru lembut kepada para penjajah yang menguras SDA bangsa baik asing maupun Aseng.

Berkat kasus Bung Ali umat mestinya semakin Sadar kemana arah perubahan politik mereka. Harapan dan asa mereka tak layak lagi digantungkan pada politik demokrasi dan sederet Rezim Khianat da
Sudah saatnya umat bersama Bung Ali berjuang tuk tegaknya syariat Islam dalam naungan Khilafah Islam. WallahuA'lam .[]

No comments:

Post a Comment

Adbox