Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, April 28, 2020

Kartu Pra Kerja, Jurus Populis Bukan Solusi Krisis



Oleh: Hayatul Mardhiyyah


Peluncuran Kartu Pra Kerja dalam situasi pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Berbagai pihak yang bersikap kritis mempertanyakan relevansi antara masalah yang dihadapi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya dengan solusi yang ditawarkan dalam program ini.

Sebagaimana kita ketahui, Kartu Pra Kerja merupakan program yang memberikan pembiayaan bagi pengangguran maupun tenaga kerja yang diPHK untuk mengikuti pelatihan secara online. Melalui seleksi tertentu, pencari kerja yang lolos akan mendapatkan kartu yang berisi saldo sekira Rp 3,550 juta yang akan digunakan untuk membiayai pelatihan. Dengan demikian, program ini lebih ditujukan untuk peningkatan skill tenaga kerja. Bukan jaminan untuk memperoleh pekerjaan, lebih-lebih mendapat penghasilan yang layak.

Sementara itu para pencari kerja termasuk korban PHK punya kebutuhan mendesak terhadap dana tunai demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Wajar bila Bhima Yudhistira, peneliti Indef (Institute for Development of Economics and Finance) berujar "Ini kayak "Jaka Sembung" naik ojek (nggak nyambung).." Komentar itu disampaikan dalam Diskusi online bertajuk "Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah terhadap Paket Corona ala Pemerintah RI"(12/4).

Juga amat disayangkan bila alokasi dana yang cukup besar senilai Rp 20 T  untuk program ini ternyata justru tidak tepat sasaran. Bahkan terasa amat dipaksakan.

Sekilas Kartu Pra Kerja ini tampak begitu populis, terlebih jika diingat bagaimana Jokowi menggambarkan program ini saat kampanye lalu. Namun jika diperhatikan lebih cermat, masalah pengangguran di Indonesia sudah demikian kronis sejak sebelum pandemi. Terlebih saat ini. Sebagai perbandingan, merujuk data BPS hingga Agustus 2018 terdapat 7,05 juta pengangguran. Setelah merebaknya Covid-19 di negeri ini, Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia memprediksi angka pengangguran terbuka meningkat hingga 9,35 juta pada triwulan II- 2020. (https://finance.detik.com/15/4/2020)

Masalah pengangguran di Indonesia bukan semata-mata disebabkan rendahnya skill/keterampilan tenaga kerja. Pengembangan sektor non riil, tingginya pajak bagi dunia usaha, longgarnya izin masuk bagi pekerja asing, dan dikuasakannya komoditas strategis pada pemodal asing, meniadakan jaminan penyerapan tenaga kerja yang memadai di dalam negeri.

Inilah harga yang harus dibayar Indonesia akibat membebek kapitalis barat dan timur dengan menginstal sistem ekonomi kapitalis. Hal ini diperparah dengan mindset sistem politik berikut rezim pragmatis yang begitu mendewakan keuntungan materiil. Dalam situasi pandemi masih saja tampak negara berlepas tangan dari kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya secara langsung. Kartu Pra Kerja mengisyaratkan agar rakyat sendirilah yang harus berjibaku memenuhi kebutuhan pokoknya dengan tangannya sendiri.

Sungguh kondisi ini amat kontras dengan ajaran Islam. Islam memposisikan kepemimpinan sebagai amanah di hadapan Alloh. Pemimpin adalah pemelihara dan pelaksana urusan serta kemaslahatan rakyat. Rasululloh SAW bersabda "Imam adalah pemelihara urusan rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR Bukhari Muslim)

Demi menunaikan wasiat Nabi ini, Umar bin Khaththab sebagai kepala negara khilafah, tidak membiarkan rakyatnya terbebani memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri di tengah wabah penyakit dan paceklik. Beliau mengerahkan segenap kemampuan untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya sembari menempuh usaha sungguh-sungguh agar kondisi krisis segera berakhir.

Penunaian kemaslahatan rakyat, termasuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja, memberikan modal dan keterampilan pada tenaga kerja, dilakukan tanpa memperhitungkan untung rugi yang akan ditanggung pemimpin. Semua itu karena kesadaran bahwa amanah jabatan/kepemimpinan diposisikan Islam sebagai tanggung jawab yang amat berat dihadapan Alloh. Rasululloh bersabda "Kelak di hari kiamat kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan kesedihan, kecuali orang yang mengambilnya dengan kebenaran dan menunaikan segala kewajibannya." (HR Muslim). Tidakkah kita merindukan hadirnya kembali kepemimpinan ini?[]

No comments:

Post a Comment

Adbox