Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Thursday, March 19, 2020

Soal Darurat Wabah Dan Darurat Ketahanan Pangan



Aji Salam
(ASSALIM Jatim)

Masa darurat wabah virus corona diperpanjang pemerintah hingga 29 Mei 2020. Masyarakat berharap semua bahan kebutuhan termasuk pangan maupun nonpangan seperti obat-obatan, mencukupi hingga tiga bulan ke depan. Hari ini, kondisi paling buruk dialami industri farmasi. Pasalnya, selain harus berebut bahan baku, pemerintah melalui BPJS Kesehatan dikabarkan masih menunggak pembayaran obat dengan jumlah yang besar sehingga industri kesulitan untuk membeli bahan baku.

Oleh karena itu, berbagai kebutuhan vital harus segera dielesaikan pemerintah jika tak ingin menimbulkan kendala lebih besar. Soal politik pangan, kebijakan bergantung pada impor bukanlah bentuk kemandirian ketahanan pangan Indonesia. Yang ada justru menimbulkan ketergantungan dengan negara lain. Lantas apa makna Program Ketahanan Pangan yang selama ini digembar-gemborkan? Dimana logika ketahanan Pangan jika segala kebijakan diatasi dengan impor?

Hakikat politik ketahanan pangan yang benar-benar berpihak pada rakyat sejatinya memang sangat sulit terwujud di sistem Kapitalis seperti di negeri ini. Karena mekanisme distribusi ekonomi murni diserahkan kepada pasar.

Persoalan ketersediaan pangan bukan sekedar menyoal potensi kekayaan negeri yang berlimpah. Titik masalahnya ada pada politik atau kebijakan dari pemerintah. Dan politik ekonomi pertanian itu adalah persoalan distribusi. Sementara yang menguasai distribusi pangan kita, termasuk menjadi pengendali harga di tingkat produsen atau pasar, selama ini adalah para pemodal tadi.

Seharusnya, jika pemerintah serius dan berpihak kepada rakyat, yang dilakukan adalah memotong mata rantai distribusi yang "membingungkan" Kementrian Pertanian tersebut. Di petani harga murah, di konsumen harga melangit. Yang untung mereka yang berduit, petani kita tetap menjerit.

Namun persoalan berikutnya adalah, selama sistem pemerintahanannya Demokrasi, adalah "hil yang mustahal", pemerintah bisa berpihak kepada rakyat. Rakyat hanya dijadikan "tukang ojek" saat pemilu. Habis penguasa duduk dalam jabatannya, rakyat ditalak tiga. Pemerintah kemudian selingkuh dan bermesraan dengan pengusaha.

Sistem demokrasi meniscayakan pemerintah kalah dengan pengusaha. Sistem Ekonomi Kapitalis –sebagai anak kandung dari sistem Demokrasi– menjadikan penguasa tidak berdaya menjalankan politik pangan yang berpihak kepada rakyat.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox