Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Saturday, March 7, 2020

Islam Mencegah Hegemoni Asing dalam Perdagangan Luar Negeri



Oleh: Hayatul Mardhiyyah

Jelang akhir Februari lalu, tiba-tiba Amerika Serikat melalui United States Trade Representative, telah mencoret Indonesia dari statusnya sebagai negara berkembang. Secara sepihak, AS memasukkan Indonesia dalam deretan negara maju. Konsekuensinya, Indonesia akan kehilangan sejumlah fasilitas dan kemudahan, sehingga meningkatkan beban tarif terhadap komoditas ekspor ke AS. Akibatnya, bisa diprediksi ekspor Indonesia ke AS akan menurun karena kehilangan daya saing.

Fenomena ini makin mengokohkan bukti bahwa hubungan dagang antar negara saat ini tidak berjalan secara setara dan berkeadilan, namun menjadi hubungan yang asimetris dan hegemonik.

Kedudukan Perdagangan Luar Negeri dalam Islam

Sebagai diin yang paripurna, Islam memiliki konsep dan metode praktis dalam mengatur perdagangan luar negeri. Bagaimana Rasululloh SAW dan para khalifah setelahnya melakukan hubungan internasional, tak terkecuali hubungan dagang, menjadi representasi ajaran Islam dalam masalah ini.

Hubungan dagang dengan negara lain merupakan interaksi antar negara yang tak terelakkan. Akan tetapi, hal ini tidak berdiri sendiri. Islam telah menetapkan visi sebuah negara tidak saja sebagai perisai dan pelayan bagi rakyatnya, namun sekaligus juga sebagai institusi yang berkewajiban menebar cahaya petunjuk Islam bagi seluruh warga dunia. Dalam hadits riwayat Sulaiman bin Buraidah disebutkan bahwa Rasululloh bersabda:
"Serulah mereka kepada Islam. Apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka." (HR Muslim)

Dengan demikian, perdagangan dengan negara lain akan diposisikan sebagai aktifitas yang tidak akan menyalahi visi di atas. Perdagangan dilakukan untuk terpenuhinya kemaslahatan warga negara dalam memperoleh komoditas yang dibutuhkan (yang tidak tersedia di dalam negeri), mendistribusikan kelebihan produksi, tanpa menimpakan resiko langkanya komoditas strategis dalam negeri  sehingga  terancam kedaulatannya.

Hubungan dagang juga dilakukan dalam kerangka perjanjian damai atau kerjasama dengan negara tetangga, bahkan menjadi strategi untuk merintis penyebaran Islam di sana. Telah diketahui bersama bahwa masuknya Islam di wilayah nusantara, di antaranya dengan memanfaatkan hubungan dagang. Dengan begitu, dinamika perdagangan luar negeri yang melibatkan negara Islam (khilafah) akan dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan visi pengembanan Islam yang mendunia.

Syariat Islam dalam Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri masuk dalam ranah urusan luar negeri yang menjadi tanggung jawab negara. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi dalam negara khilafah menjadi penanggung jawab langsung dalam pelaksanaannya. Hal ini tercakup dalam keumuman makna sabda Nabi SAW:
"Imam (kepala negara) itu adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya." (HR Bukhari)

Khilafah akan turun tangan dan mengontrol penuh jalannya aktivitas ini.  Khalifah akan berijtihad atau mengadopsi hasil ijtihad dan menimbang apa saja yang dipandang mampu merealisasikan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Dalam prakteknya, negara akan campur tangan untuk mencegah dikeluarkannya komoditas tertentu dan membolehkan beberapa  komoditas yang lain (keluar perbatasan negara melalui kegiatan ekspor impor). Hal ini dinyatakan dalam Terjemah Kitab Nizhomul Iqtishodi fi al Islam karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, pada Bab Siyasatu at Tijaroti al Khorijiyati.

Masih bersumber dari kitab yang sama, intervensi negara tidak hanya berkenaan dengan komoditas, namun yang utama adalah perlakuan terhadap pelaku bisnisnya. Dari mana asal dari pelaku bisnis ini akan sangat mempengaruhi perlakuan negara. Dalam Syariat Islam, komunitas/institusi di luar khilafah akan dihukumi dengan beberapa status. Institusi negara yang menjalin hubungan damai, kerjasama, atau meminta jaminan keamanan kepada khilafah dinyatakan sebagai Kafir Muahid dan Kafir Musta'man.

Sedangkan kepada komunitas/negara yang tidak memiliki perjanjian dengan khilafah statusnya adalah Kafir Harbi. Mencakup Kafir Harbi Hukman jika tidak secara nyata memusuhi khilafah, dan Kafir Harbi Fi'lan jika secara riil memusuhi/memerangi khilafah.

Kepada Kafir Muahid, Musta'man dan Harbi Hukman inilah dimungkinkan terjalin hubungan dagang di atas prinsip utama:
"..... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Terjemah QS An Nisa: 141)

Di samping prinsip di atas, juga ada instrumen lain untuk mengatur dan mengontrol perdagangan luar negeri. Penarikan "usyur"(cukai) menjadi kebijakan resiprokal atas komoditas yang dibawa pelaku bisnis kafir. Dalam kitab "Al Kharaj", Abu Yusuf telah mengutip riwayat tentang penduduk Manbij, yang berstatus Kafir Harbi, pernah menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khaththab. Isi suratnya: "Biarkan kami memasuki negara Anda untuk berdagang dan Anda memungut 'usyur (sepersepuluh) atas kami."

'Usyur yang masuk akan dikelola oleh Baitul Mal sebagai salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan operasional negara. Dalam pelaksanaannya, berapa besar cukai yang diambil akan disesuaikan dengan klausul perjanjian antara negara khilafah dan negara terkait, tidak boleh melebihinya.

Sementara itu, dengan Kafir Harbi Fi'lan tidak ada hubungan apa pun melainkan hubungan perang. Dewasa ini, negara yang secara riil memusuhi kaum muslimin adalah AS, Israel, China, Myanmar, India, dan Rusia. Maka kepada mereka ini, syariat Islam justru memerintahkan jihad untuk menghentikan permusuhan mereka.

Dengan demikian, tampaklah hubungan internasional tak terkecuali hubungan dagang yang dilaksanakan negara khilafah selalu dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Bukan berjalan berdasar pertimbangan pragmatis jangka pendek lagi miskin visi, yang rawan dihegemoni kekuatan dan kepentingan asing.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox