Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, February 26, 2020

Terowongan Silaturahmi, Bukan Solusi Intoleransi


Oleh: Safiatuz Zuhriyah, S. Kom
Pegiat Literasi

Pemerintah Indonesia berencana membangun Terowongan Silaturahmi. Terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini, nantinya diproyeksi bakal menjadi ikon toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Wakil Kepala Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan, ikon toleransi di Indonesia memang diperlukan. Dia menyebut, rencana pembangunan terowongan ini akan masuk dalam tahap kajian detail. Kesiapan tersebut dibutuhkan agar pembangunan nantinya dapat menjadikan terowongan tersebut sebagai ikon toleransi yang berlangsung secara terus-menerus.

Ketua Komisi Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Paulus Jakarta, Jerry Sumampow mengatakan, rencana pembangunan terowongan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, toleransi merupakan ciri dari peradaban maju sebuah bangsa yang majemuk.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan pembangunan Terowongan Silaturahmi, hendaknya tidak mengurangi urgensi pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasalnya, kasus intoleransi di Indonesia dianggap masih cukup besar dan layak menjadi perhatian. Dilansir dari Tempo.co,  Imparsial menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019. Mayoritas kasus intoleransi tersebut yakni pelarangan ibadah.

"Setidaknya Ada 31 kasus yang kami monitoring melalui media, pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama atau intoleransi di Indonesia, bentuk beragam yang paling banyak dan dominan adalah pelarangan atau pembubaran ritual pengajian ceramah atau pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan, ada 12 kasus," kata Koordinator Program Penelitian Imparsial Ardimanto Adiputra saat memberi pemaparan di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2019).

Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengungkap intoleransi yang terus berulang lantaran peraturan yang membatasi kebebasan beragama dan hukum yang belum tegas. Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk mencabut beberapa peraturan dan mempertegas hukum terhadap pelaku intoleran.

/Mengenal Toleransi/

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa latin “tolerare”, berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti: tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita; tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaannya.

Sayangnya, saat ini predikat intoleran lebih sering disematkan kepada kaum muslimin yang berusaha berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Intoleransi selalu dikaitkan dengan tindak kekerasan yang melibatkan umat Islam. Tindakan ini sering dijadikan alasan oleh kelompok liberal untuk menuding kaum muslimin sebagai kelompok yang paling tidak toleran dengan penganut keyakinan/agama lain.

Tudingan ini sejatinya untuk membenarkan pandangan keliru kaum liberal yang menyatakan bahwa munculnya kekerasan di dunia Islam disebabkan adanya “truth claim” (klaim kebenaran) dan “fanatisme”.  Untuk itu, menurut mereka, agar umat Islam bisa bersikap toleran terhadap penganut keyakinan lain, truth claim dan fanatisme harus dihapuskan. Caranya adalah dengan menyakini kebenaran agama lain. Dengan cara inilah, menurut mereka, kekerasan di dunia Islam bisa dihilangkan.

Ide ini kemudian dijajakan ke negeri-negeri Islam melalui berbagai propaganda. Pembangunan Terowongan Silaturahmi, disinyalir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan liberalisasi agama ini. Seiring dengan semakin maraknya kebijakan dan kampanye pluralisme. Negeri ini sedang membangun proyek moderasi agama yang bisa menyesatkan umat Islam dengan pencampuradukan ajaran agama.

Toleransi dalam Islam

Toleransi bukanlah jargon baru dalam Islam. Jauh sebelum kata toleransi ini digembar-gemborkan Barat, umat Islam telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, menjadi hal lumrah.

Bahkan sejarah mencatat, hanya ketika di bawah naungan Islamlah, ketiga agama samawi (Islam, Nasrani dan Yahudi) bisa hidup berdampingan secara damai di Palestina.

Islam menganut prinsip "Tidak ada paksaan dalam agama", yaitu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jihad yang dilakukan kaum muslimin di suatu wilayah, adalah untuk menghilangkan rintangan fisik bagi dakwah Islam. Setelah berhasil ditaklukkan, maka persoalan keyakinan dikembalikan kepada masing-masing penduduk.

Islam juga melarang merusak tempat ibadah, meski dalam keadaan perang. Larangan merusak tempat ibadah itu ditegaskan dalam Q.S. al-Hajj ayat 40, “Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid.”

Rasulullah tak henti-hentinya menggarisbawahi agar hak Nasrani dan Yahudi ataupun nonmuslim lainnya diberikan secara adil dan proporsional. Hal itu terbukti, antara lain ketika Rasul memberikan kesempatan bagi para pendeta Bani Al-Harits dan Najran untuk tetap bebas beribadah.

Dalam kehidupan sehari-hari pun,
Islam tidak melarang kaum muslimin untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam muamalah yang bersifat mubah seperti jual beli, kerjasama bisnis, wakalah, dan lain sebagainya. Larangan berinteraksi dengan orang kafir terbatas pada perkara yang dilarang oleh syariah, seperti menikahi wanita musyrik (kecuali Ahlul Kitab), menikahkan wanita muslimah dengan orang kafir, dan lain sebagainya. Ketentuan ini tidak bisa diubah dengan alasan toleransi.

Orang kafir yang hidup di wilayah Daulah Islam dan tunduk pada kekuasaan Islam, dalam batas-batas tertentu, diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Daulah Islam sama dengan kaum muslim. Harta dan jiwa mereka dilindungi.

Aparat pemerintah Daulah Islam pun tidak pernah mendiskriminasi nonmuslim dalam hal pelayanan publik. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah kalah kasus di pengadilan atas seorang kafir dzimmi dalam sengketa mengenai baju besinya yang hilang.

Namun, Islam tidak pernah bertoleransi dalam masalah aqidah. Sesuai dengan firman Allah: "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Ath-Thabrani mengeluarkan riwayat dari Ibn ‘Abbas, bahwa orang Quraisy pernah menyeru Rasul saw. seraya menawarkan tahta, harta dan wanita. Tujuannya agar Rasul berhenti menyebutkan tuhan-tuhan mereka dengan keburukan.

Mereka juga menawarkan diri untuk menyembah Tuhan Muhammad asal berikutnya Rasul bergantian menyembah tuhan mereka. Sebagai jawabannya, Allah SWT menurunkan surat al-Kafirun itu.

Jadi jelas disini bahwa tidak boleh ada pencampuradukan ajaran agama. Juga tidak boleh mengakui agama lain sebagai agama yang benar di sisi Allah. Itulah makna toleransi yang sesungguhnya.

Begitulah, selama kurun waktu kejayaannya, umat Islam selalu bertoleransi. Perlakuan adil Daulah Islam terhadap nonmuslim bukan sekadar konsep, apalagi ikon semata. Tetapi benar-benar diaplikasikan. Bukan juga berdasar pada tuntutan toleransi ala Barat atas nama moderasi agama, melainkan karena menjalankan hukum syariah Islam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox