Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, February 17, 2020

Sertifikasi Halal: Perlindungan atau Batu Sandungan?



Oleh : Hayatul Mardhiyyah
(Mubalighoh)

Sertifikasi halal kembali disoal. Kebijakan yang mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia untuk menyertifikasi halal produknya, agaknya berpeluang untuk berubah. Adalah pasal 4 UU JPH (Jaminan Produk Halal) no 33 tahun 2014 yang memberlakukan kewajiban di atas untuk seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik pelaku usahanya di level internasional, nasional, bahkan UMKM. Untuk mengimplementasikannya, didirikanlah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menggantikan posisi MUI dalam mengelola Sertifikat Halal per 17 Oktober 2019 (MuslimahNews.com/18/10/2019). Sedianya kebijakan ini dilaksanakan bertahap hingga Oktober 2024. Namun gelagat yang mengarah pada pengabaian jaminan halal ini tak bisa diingkari. Draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja menghapus kewajiban makanan harus bersertifikat halal (DetikNews/21/1/2020). Lebih spesifik lagi, Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan agar pelaku UMKM terbebas dari sertifikasi halal (Kompas.com/1/2/2020).

Pertimbangan yang mendasari usulan di atas diungkapkan oleh Teten Masduki dalam wawancaranya dengan Kompas.com. Sertifikasi halal dinilai memberatkan pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan biaya sertifikasi yang cukup mahal. Beliau menggambarkan andai sebuah rumah makan Padang ingin menyertifikasikan produknya, maka bisa menelan Rp 80 juta  untuk 8 menu yang disajikan. Di sisi lain,  proses sertifikasi dikhawatirkan memakan waktu lebih lama, akibat dua lembaga yang bekerja dalam hal ini, yaitu BPJPH dan MUI, tidak dalam satu atap. Tentu saja masalah ini akan menjadi batu sandungan dalam mendongkrak produktifitas UMKM. Sementara itu, UMKM lah saat ini yang menjadi tumpuan alternatif produktifitas di masyarakat, setelah dikuasainya kekayaan strategis negara ini oleh korporasi.

Jaminan Halal dalam Dominasi Kapital

Tarik ulur di seputar jaminan halal adalah hal yang niscaya terjadi dalam alam materialistis saat ini. Ketika jaminan halal tidak didudukkan sebagai kewajiban atau tanggung jawab negara demi melindungi rakyatnya untuk mematuhi aturan Sang Khaliq, maka pastilah motif-motif ekonomi yang lebih mendominasi. Di antaranya adalah kebutuhan untuk bisa diterima pasar (layak jual), dan diperolehnya keuntungan materi dari penyelenggaraan sertifikasi halal.

 Sinyal kapitalisasi di balik kebijakan jaminan produk halal sempat dicermati oleh Endah M. Hi, seorang pegiat halal alumnus UINSA Surabaya. Beliau sempat mengutip pernyataan Prof. Dr. Ir. Anton Apriyantono. Menteri RI di era 2004-2009 ini pernah berujar: "Ini kapitalisasi. Harusnya produk beredar itu wajib halal, bukan wajib bersertifikat halal..."(MuslimahNews.com/18/10/2019).

Namun jika untuk mencapai motif ini dipandang akan membahayakan kepentingan yang lain, maka upaya ini pun bisa diabaikan. Inilah yang terjadi pada kebijakan jaminan halal hari ini. Karena dianggap bisa menghambat produktifitas pelaku usaha, maka diusulkanlah penghapusannya. Dengan kondisi demikian, sertifikasi halal hanya menjadi solusi tambal sulam yang terus terancam keberlangsungannya.

Jaminan Halal Menuntut Solusi Integral

Cukup menarik ketika Robikin Emhas mengutip Kaidah Ushul: "al ashlu fil asyiya al ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha (pada dasarnya semua dibolehkan/halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan)". Ketua PBNU ini menilai UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tidak sejalan dengan kaidah di atas ( detikNews /21/1/2020). Namun beliau menyatakan tetap perlunya JPH, hanya saja output JPH nanti bukan lagi stempel "halal" tapi bisa berupa label "tidak direkomendasikan bagi muslim". 

Hanya saja  kaidah ushul ini tentu tidak kompatibel dalam sistem negara yang berlepas diri dari Syariat Islam. Mendongkrak produksi telah menjadi mantra yang dipercaya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam ekonomi kapitalis. Tak diperhitungkan lagi apakah suatu komoditas itu halal ataukah haram untuk diproduksi, dikonsumsi maupun didistribusikan. Konsekuensinya adalah menyeruaknya komoditas syubhat dan haram di tengah masyarakat bercampur dengan yang halal. Diperparah dengan keawaman masyarakat berkenaan dengan standar halal haram. Bisa dipastikan tidak sedikit kaum muslim yang kesulitan menghindari yang haram. .

Oleh karena itulah kaidah di atas akan menuntut bersanding dengan kaidah yang lain : "al ashlu fil af'al at taqoyyud bi ahkamis syar'i (hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syariah)". Dengan demikian aktifitas produksi, konsumsi dan distribusi didudukkan sesuai hukum syariah, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Inilah yang akan diimplementasikan negara khilafah.

Dalam sistem ekonomi yang diterapkan khilafah, nilai guna suatu barang tidak akan dikembalikan ukurannya pada standar kepuasan individual sebagaimana saat ini, melainkan dikembalikan pada standar halal ataukah haram. Sehingga betapa pun banyak permintaan terhadap suatu komoditas, tapi jika hukumnya haram maka tidak akan dibiarkan masuk dalam kegiatan ekonomi publik.

Di sisi lain, edukasi akan terus menerus dilakukan oleh negara kepada pelaku usaha sebagaimana yang dicontohkan Umar bin Khaththab. Beliau terlebih dahulu memastikan bahwa setiap orang yang akan beraktifitas di pasar telah menguasai hukum-hukum muamalah terkait.

Yang tak kalah penting adalah mekanisme pembatasan produksi, konsumsi dan distribusi komoditas haram pada warga negara non muslim (ahlu dzimmah). Hal ini akan mencegah peredaran komoditas tersebut di masyarakat luas.

Dari sini tampak jelas bahwa jaminan halal dalam Islam bukan soal stempel "halal" atau "tidak direkomendasikan bagi muslim" namun menuntut campur tangan negara secara mendasar dan utuh dalam mengimplementasikan Islam kaffah. Jaminan halal ini tidak akan pernah menjadi batu sandungan produktifitas bidang usaha karena pelaku usaha tidak akan dibebani kewajiban untuk mendapat sertifikat halal untuk produknya. Ini semua karena jaminan halal telah menjadi gaya hidup yang menyatu dalam kehidupan negara.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox