Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, February 28, 2020

RUU Cika, "Cilaka" Negeri Akibat Korporatokrasi


Oleh : Hayatul Mardhiyyah

Hingga tulisan ini dibuat, telah ada banyak pihak yang menyuarakan keberatan dan ketidaksepakatan terhadap RUU Cika (Cipta Kerja). Mulai dari pihak yang merepresentasikan eksekutif, legislatif, akademisi, sekaligus berbagai ormas dan LSM. Pasalnya, di dalam draf Omnibus Law ini terdapat banyak aturan baru yang memicu kontroversi. Di saat yang sama, sejumlah pasal penting yang telah ada sebelumnya malah akan dihapuskan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan sembilan alasan untuk menolak RUU ini. Di antaranya adalah dihilangkannya sejumlah hak dan jaminan sosial bagi buruh. Bahkan yang cukup berbahaya adalah makin longgarnya ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing yang terkategori pekerja kasar (unskilled worker). Dalam draf RUU ini telah dihapus ketentuan berupa izin tertulis dari menteri (Media Umat, edisi 260/21 Februari - 5 Maret 2020)

Kritik tajam juga dilontarkan Raynaldo Sembiring, Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL). Ia menilai dengan dihilangkannya izin lingkungan dalam RUU Cika, akan mempersulit upaya melawan perusakan lingkungan (Tempo.com /14/2/2020).

Tak ketinggalan, Walikota Bogor, Bima Arya menyatakan bahwa RUU ini berbahaya. Mengandung banyak aturan yang merugikan, terutama bagi pemerintah daerah karena adanya draf pasal yang memberi wewenang pada Mendagri untuk memecat Kepala Daerah yang dinilai tidak menjalankan proyek strategis nasional. Bahkan beliau sempat menyimpulkan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan bentuk sikap otoriter penguasa (CNNIndonesia.com /17/2/2020).

Sekalipun Omnibus Law RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk merampingkan aturan demi mempercepat investasi, namun kritik dari berbagai pihak di atas tentu tak bisa diabaikan. Bahkan wajar belaka jika tebersit tanda tanya, sebenarnya draf regulasi ini dibuat untuk kepentingan siapa? Maka jika terus dipaksakan untuk berlaku, akan berpeluang besar menimbulkan berbagai persoalan baru yang mengorbankan rakyat banyak. Tentu tidak bijak bila ini dibiarkan.

Hanya saja, peraturan yang berlawanan dengan kemaslahatan rakyat kerap kali muncul di negara yang mengklaim bahwa kedaulatan tertinggi ini ada di tangan rakyat. UU Migas, UU Minerba, UU Kelistrikan, UU SJSN bisa menjadi contoh bagaimana bisa dilahirkan payung hukum untuk perampokan aset-aset negara dan rakyat. Justru dari sebuah proses yang disifati demokratis. Menzalimi rakyat atas nama rakyat. Konsekuensinya adalah terjadi kezaliman yang legal lagi sistematis. Sementara itu upaya kritis untuk mengubah kebijakan yang keliru dianggap melawan hukum. Bagaimana bisa demikian?

Diakui atau tidak, dewasa ini kian tampak bahwa demokrasi merupakan sistem politik berbiaya tinggi. Di negeri ini sudah jamak diketahui berapa dalam kocek harus dikuras untuk terjun dalam berbagai kontestasi politik. Mulai dari tingkat nasional bahkan hingga tingkat desa. Ini di Indonesia. Di negara kiblat demokrasi pun serupa. Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa dalam Pilpres yang digelar pada 2016 di AS, New York Time memperkirakan dana yang dihabiskan mencapai 8 miliar dolar Amerika (Media Umat, Edisi 259, Februari 2020). Sementara itu sumber dana yang murni dimiliki perorangan atau parpol untuk ikut, lebih-lebih memenangi kontestasi itu, amatlah terbatas. Di sinilah korporasi itu masuk membiayai mereka.

Tak ada biaya politik yang gratis. Inilah yang menjelaskan mengapa hari ini demokrasi mengokohkan dirinya sebagai pintu masuk korporasi. Saat dana sudah dikucurkan, maka dimulailah kooptasi korporasi dalam parpol dan pemerintahan sebuah negara. Jadilah korporatokrasi. Oleh karena itu amat mudah dipahami mengapa justru regulasi yang lahir malah menguntungkan korporasi, bukan rakyat, yang katanya pemilik daulat tertinggi. Dan selama skema korporatokrasi ini yang dipertahankan, bakal muncul lebih banyak lagi perundangan yang mengorbankan rakyat. Lahirnya RUU Cipta Kerja dan aturan kontroversial lainnya ibarat kutukan akibat busuknya demokrasi.

Regulasi dalam Islam, Dibimbing Dzat yang Maha Adil

Bertolak belakang dengan demokrasi korporasi, Islam punya jurus jitu untuk mendepak tendensi pribadi, kroni berikut korporasi dari peraturan publik. Hal ini terpulang kepada prinsip "Supremasi Syariah". Sumber hukum tidak lain hanyalah Al Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Metode untuk menggali hukum juga tetap yaitu ijtihad dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat. Hal ini menjadi mekanisme yang akan terus menjamin terwujudnya "Supremasi Syariah". Benar dan salah, baik dan buruk, terpuji dan tercela, berpahala dan berdosa, benar-benar menjadi otoritas Alloh SWT. Para mujtahid berkewajiban memahami dan menggali hukum dari firmanNya. Para penguasa berkewajiban menunaikan apa yang sudah tergali melalui ijtihad para mujtahid.

Berkenaan dengan problem pengangguran, kerusakan lingkungan, investasi, izin usaha dan berbagai hal lain, negara hanya akan merujuk kepada syariah untuk melahirkan perundangan yang dibutuhkan. Itu diperoleh melalui ijtihad yang mensyaratkan kompetensi seorang mujtahid. Tak butuh dana korporasi. Tak butuh ngantri dalam sidang berseri-seri. Dari mekanisme inilah perundangan dalam Islam akan selalu dibimbing Dzat Yang Maha Adil. Adil, efektif, praktis dan cepat.

Dan yang tidak kalah penting adalah amanat syariat yang mengikat pada diri penguasa adalah agar mereka selalu menjadi pelayan dan perisai bagi umat/rakyat bukan menjadi pelayan korporasi. Bahkan beliau SAW mengancam para pemimpin yang khianat dan menipu rakyat. Dari Ma'qal bin Yasar r.a, ia berkata: "aku mendengar Rasululloh bersabda :
"Tidaklah seorang hamba yang diserahi Alloh untuk mengatur urusan rakyat, kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Alloh akan mengharamkan surga baginya." (Muttafaq 'alayh).

No comments:

Post a Comment

Adbox