Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Monday, February 17, 2020

Mimpi Pengentasan Total Kemiskinan Massal


Oleh : Uyunul Ummah

Isu kemiskinan terus menjadi hal menarik yang ramai dibicarakan hingga saat ini. Mulai dari kebijakan yang diambil pemerintah terkait kemiskinan, hingga data kemiskinan yang ada. Memahami data menjadi hal penting bagi kita untuk dapat berkontribusi mengatasi.

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia baru saja mengeluarkan laporan dengan tajuk Aspiring Indonesia, Expanding The Middle Income Class. Laporan tersebut membahas kelas menengah di Indonesia yang dinilai menjadi motor penggerak ekonomi RI.
Indonesia memiliki 52 juta penduduk yang masuk dalam kelas menengah. Jumlah ini artinya satu dari lima penduduk Indonesia masuk ke dalam kelas menengah.

World Bank Acting Country Director for Indonesia Rolande Pryce mengatakan peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2014.
Namun, Bank Dunia mencatat ada 115 juta penduduk yang masuk dalam kategori 'Aspiring Middle Class'. Kategori ini bisa diasumsikan sebagai kelas menengah 'tanggung' atau di ujung jurang.

Menurut laporan Bank Dunia, 115 juta masyarakat Indonesia taraf hidupnya sudah membaik. Namun, kategori ini rentan kembali menjadi miskin.
"Ada 115 juta orang Indonesia yang tidak lagi miskin, tapi mereka rentan. Mereka belum menjadi bagian dari kelas menengah," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Penurunan persentase ini jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati memaparkan kaum rentan miskin berpotensi langsung 'goyang' jika ada perubahan harga kebutuhan dari mulai BBM, listrik hingga kebutuhan pokok.
"Jika misal ada kenaikan harga gas, listrik, cabai hingga bawang. Yang tadinya rentan jadi miskin. Begitu juga kaum menengah jika mengenai kebutuhan sekunder pasti akan ikut terdampak," papar Eni, Kamis (31/1).

Pengentasan kemiskinan total adalah hal mustahil dalam sistem demokrasi kapitalis. Upaya penurunan angka kemiskinan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi/ukuran, bukan menghilangkan kondisi miskin secara nyata. Yakni memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Terjadinya kesenjangan yang lebar yang dialami oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhannya merupakan fenomena kebobrokan distribusi kekayaan diantara individu. Para ahli ekonomi kapitalis,  ketika membahas teori tentang distribusi pendapatan,  mengabaikan buruknya distribusi pendapatan personal,  bahkan mereka hanya memaparkan perhitungan-perhitungan tanpa memberikan solusi dan komentar sedikit pun. Kemiskinan massal adalah kondisi laten akibat kapitalisme, yang diakui oleh para ahli. Yg bisa dilakukan hanya menurunkan angka kemiskinan. 

Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Serta menjamin distribusi kekayaan,  yaitu menentukan cara kepemilikan,  tatacara mengelola kepemilikan,  serta menyuplai orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan- kebutuhannya,  dengan harta yang bisa menjamin hidupnya sebanding dengan sesamanya di masyarakat,  dalam rangka mewujudkan keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya diantara sesama.

/Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan/

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Rasulullah saw.  bersabda:
Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain (HR ath-Thabarani).

Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT. Nabi saw. bersabda:

Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kamu berdua masih bisa bergerak. Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah tanpa mempunyai baju, kemudian Allah ‘Azza wa Jalla memberi dia rezeki (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda:
Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:

Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Saat ini kemiskinan yang menimpa umat lebih merupakan kemiskinan struktural/sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara/penguasa. Itulah sistem kapitalisme-liberalisme-sekularisme. Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka. 
Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara sebagai regulator ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara.

Bandingkan dengan sistem Islam yang memiliki Negara yang mampu menghapus kemiskinan dengan  sempurna secara sistemik. Karena itu saatnya kita mencampakkan sistem selain Islam yang telah terbukti mendatangkan masalah. Sudah saatnya kita kembali pada Islam yang berasal dari Allah SWT.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox