Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, February 26, 2020

MENYAMBUT MOMENTUM PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA, SEBUAH HARAPAN




Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah 'Karya Agung' Advokat Indonesia. Melalui ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, ditegaskan bahwa kedudukan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Karenanya, kedudukan adavokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim).

Sebelum diundangkan dan berlakunya UU Advokat, para advokat hanya dipandang sebelah mata. Peran dan kedudukannya hanya sebagai pelengkap proses Pidana, karena UU memang baru mengakui peran dan fungsi Advokat dalam pembelaan hukum, tetapi belum tegas memberikan status dan kedudukan adavokat sebagai penegak hukum. Kedudukan Advokat merupakan elemen dalam proses penegakan hukum dengan kedudukan hukum yang sama sebagai Catur Wangsa penegakan hukum (Advokat, Polisi,  Jaksa dan Hakim).

Secara kelembagaan dan organisasi, para advokat nasional Indonesia kemudian membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI, sebagai salah-satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Peradi mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya di kalangan penegak hukum, pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Dalam perjalanannya sebagai salah-satu organisasi profesi advokat, PERADI mengalami beberapa kali dinamika organisasi. Untuk pertama kalinya, anggota Peradi terbelah akibat dinamika Musyawarah Nasional (Munas).

Imbas dari dinamika Munas tersebut, Pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta terbentuklah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan Presiden KAI Pertama Indra Sahnun Lubis. Di internal KAI juga terjadi beberapa kali dinamika politik, sehingga KAI juga terbelah kedalam beberapa versi.

Peradi sendiri, lagi-lagi karena imbas dinamika Munas Peradi juga terbelah. Musyawarah Nasional ke-2 Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Hotel Clarion, Makassar pada tanggal 27 Maret 2015, terpecah menjadi tiga kubu, yaitu kubu Otto Hasibuan (Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Peradi, yang kemudian diteruskan Oleh Fauzi Yusuf Hasibuan), Juniver Girsang, dan Luhut Pangaribuan.

Sejak saat itu, Peradi terbelah. Penulis sendiri, agak terkendala komunikasi ke publik ketika ditanya advokat bernaung di organisasi apa, karena ketika dijawab Peradi publik masih mempertanyakan Peradi kubu mana.

Sejak terpecahnya Peradi penulis tak lagi cukup menunjukkan identitas advokat Peradi saat bersidang. Majelis hakim, meminta penulis dan advokat pada umumnya yang beracara untuk menunjukan  asli dan menyerahkan copy Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.


Pertemuan Pimpinan 3 (tiga) Kubu Peradi, Momentum Persatuan

Baru saja beredar kabar,, Menkopolhukam Mahfud Md bersama Menkumham Yasonna Laoly, memfasilitasi dan menyaksikan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) kembali bersatu, pada Selasa 25 Februari malam. Menurut Mahfud, penting untuk menyatukan 3 organisasi yang mengatasnamakan Peradi. Karena, dengan bersatunya ini, bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara.

Yasonna juga punya pandangan yang sama. Dia pun merasa senang dengan bersatunya Peradi.

"Atas prakarsa Pak Menko Polhukam, kita mencoba merajut perdamaian diantara tiga organisasi Peradi yang selama lima tahun berjalan sendiri-sendiri. Sangat senang karena ketiga pimpinan organisasi ini menyatakan kesediannya untuk bersatu kembali agar Peradi jaya," ungkap Yasonna.

Sebagai momentum permulaan, pertemuan dan komitmen persatuan Peradi ini wajib di apresiasi. Sebab, terbelah nya organisasi advokat membuat anggota tidak maksimal mendapat perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

Saat belum terbelah, penulis ingat betul sebagai pengurus organisasi ditingkat cabang pernah ikut melayani dan melindungi advokat anggota Peradi yang dilaporkan ke polisi. Ketika itu, polisi meminta pertimbangan pengurus Peradi ditingkat Cabang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Advokat anggota Peradi.

Sebagai advokat fan anggota Peradi, penulis merasakan betul betapa Marwah dan wibawa advokat sangat dihargai oleh penegak hukum lainnya. Hal itu sangat jauh berbeda dengan saat ini ketika organisasi terpecah.

Penulis sebagai advokat yang membela urusan keumatan, dituduh menyebar hoax oleh mabes Polri, ditangkap pada dini hari tanpa memperhatikan status penulis yang juga advokat dan penegak hukum. Perlakuan polisi saat ini terhadap Advokat, beda jauh dengan periode era kepemimpinan Pak Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Karenanya momentum persatuan Advokat ini perlu didorong agar terjadi persatuan baik secara formil maupun subtansial agar Marwah dan wibawa Advokat kembali tegak dihadapan penegak hukum lainnya, juga dihadapan masyarakat umum.


Wacana Munas Bersama

Sebagai langkah formal untuk menyatukan kepengurusan Kepemimpinan Advokat, wacana Munas Bersama patut diapresiasi. Namun, jika Munas ini dijadikan sarana untuk menyatukan organisasi secara substansial, rasanya perlu ada diskursus pemikiran yang lebih mendalam.

Penulis hadir sendiri saat Munas Peradi II di Makasar. Saat itu, penulis bisa rasakan mekanisme Munas tak mampu memaksa pihak-pihak yang ingin menduduki tampuk kekuasaan di Peradi, untuk tunduk pada proses, prosedur dan mekanisme Munas.

Ketika terjadi kegagalan Munas, tiba-tiba Kubu Luhut Pangaribuan dan Kubu Junifer Girsang membuat mekanisme dan prosedur tersendiri, kemudian mengumumkan diri sebagai Ketua Umum Peradi. Di lain pihak, Peradi akhirnya tetap melaksanakan Munas diHotel Labersa, Kabupaten Kampar, Riau (13/6/2015) dan menetapkan Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum.

Kegagalan konsensus dalam Munas selalu dilatarbelakangi syahwat kekuasaan yang tinggi untuk menduduki tampuk kekuasaan organisasi, dan ketidaksiapan untuk kalah dan menyatakan tunduk pada mekanisme organisasi. Tidak hanya sampai disitu, kondisi ini menimbulkan perseteruan dan saling membawa gerbong untuk saling menunjukan sebagai pihak yang paling memiliki legitimasi untuk memimpin organisasi.

Karena itu, jika wacana Munas Bersama tidak didasari semangat islah, saling menghormati, keinginan kuat untuk bersatu bukan untuk memimpin, rasanya Munas Bersama hanya akan menjadi ajang "perang terbuka" dan mengulang perpecahan organisasi, disebabkan ketidaksiapan pihak-pihak yang kalah dalam kontestasi.

Lebih jauh, potensi infiltrasi kekuatan kekuasaan politik sangat mungkin bermain untuk mendudukkan figur yang dianggap pro rezim untuk mengendalikan organisasi advokat. Upaya ini biasa terjadi dan dilakukan kepada organisasi lainnya, termasuk organisasi profesi.

Karena itu, perlu ada konsensus nasional dikalangan elit advokat sebelum membulatkan tekad untuk mengadakan Munas Bersama. Para elit advokat wajib membuat komitmen untuk menyatukan organisasi, mengesampingkan ego diri, serta perlu menyadari ancaman eksistensi organisasi direndahkan dinamika hukum dan politik yang makin tak terkendali.

Kami advokat dibawah, pada dasarnya tak terlalu peduli siapa yang akan memimpin organisasi. Kami lebih peduli pada masa depan organisasi, yang dapat memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota.


Khatimah

Menyelenggarakan Munas Bersama, memilih dan menetapkan kepemimpinan organisasi yang solid, penyatuan organisasi Peradi memang menjadi kata kunci persatuan Advokat Indonesia. sebab, Peradi dianggap sebagai organisasi utama dalam interaksi profesi advokat.

Namun, tindakan ini belum merealisir visi persatuan Advokat Indonesia. Persatuan yang diwujudkan barulah persatuan Peradi.

Karenanya, jika memang visi yang ingin diraih adalah visi persatuan Advokat Indonesia, Peradi hasil Munas Bersama kedepan masih memiliki tantangan untuk menghimpun organisasi advokat lainnya menjadi satu kesatuan Peradi.

Kita masih ingat ketika pertama kali Peradi dibentuk. Ada 8 (delapan) Organisasi Advokat rela melebur menjadi satu kesatuan Peradi, meskipun eksistensinya masih ada dan diakui.

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) adalah 8 (delapan) organisasi induk yang menyatu dibawah Peradi.

Alangkah indahnya jika kelak Peradi hasil Munas Bersama juga mampu kendali mengumpulkan tulang yang berserak dari organisasi advokat, kembali menghimpun menjadi satu kesatuan Peradi. Mungkinkah ? Penulis ingin sampaikan hal ini sulit bahkan mungkin mustahil, tetapi sebagai sebuah visi besar persatuan Advokat Indonesia, tidak ada salahnya semua perlu dicoba.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox