Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Tuesday, February 4, 2020

MEMBONGKAR NARASI JAHAT KRIMINALISASI TERHADAP BENDERA TAUHID DAN AJARAN ISLAM KHILAFAH



[Catatan Hukum ILF LBH Pelita Umat Korwil Kepri]


Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Pada Ahad 02 Februari 2020 bertempat di Kota Batam,  Penulis berkesempatan memenuhi undangan LBH Pelita Umat Korwil Kepri (Kepulauan Riau), menjadi salah satu Narasumber diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) dengan tema  "Bendera Tauhid dan Ajaran Islam Khilafah dalam Perapektif Hukum". Selain penulis, hadir Rekan Dedi Suryadi, SH (Direktur LBH PAHAM Kepri), Ustadz Ahmad Syahreza, S.Si (Pengasuh Majelis Riyadur Riwayah) dan Ustadz Yuda Sewindu (Aktivis Muslim Kepri) sebagai Narasumber lainnya.

Nampak banyak tokoh umat dan tokoh pergerakan Kepri, hadir dalam diskusi. Menurut para tokoh, di Kepri terjadi 'pelarangan tak resmi' bagi segenap komponen umat untuk membawa dan mengibarkan bendera tauhid dalam setiap aksi keumatan. Diceritakan, sejumlah aparat melarang membawa dan mengibarkan bendera tauhid, meskipun ketika ditanya dasar hukumnya aparat tak dapat menyebutkan satu pun pasal atau UU yang melarangnya.

Selain larangan pengibaran bendera tauhid, sejumlah Da'i dan Ulama umat juga 'dilarang' untuk menyampaikan ajaran Islam khilafah, baik melalui khutbah Jum'at maupun ceramah agama lainnya. Sebagaimana melarang bendera tauhid, aparat juga tak mampu menunjukkan satu pun pasal atau UU yang melarang mendakwahkan ajaran Islam khilafah.

Aparat selalu berputar-putar pada alasan HTI yang disebut ormas terlarang, maka bendera tauhid dan ajaran Islam khilafah juga di framing menjadi  bendera dan ajaran yang terlarang. Padahal, Amar putusan PTUN Jakarta hanya menolak gugatan HTI, PTTUN menguatkan putusan tingkat pertama, dan Mahkamah Agung hanya menolak kasasi HTI.

Artinya, pengadilan hanya mengesahkan sekaligus menguatkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, yang mencabut SK BHP HTI Nomor : AHU-00282.60.10.2014, yang dikeluarkan Kemenkumham pada tahun 2014.

Tak ada satupun diktum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 maupun Amar putusan pengadilan Tata Usaha Negara, dari tingkatan pertama hingga tingkat Kasasi, yang menyebut HTI sebagai Ormas Terlarang. HTI hanya dicabut badan hukumnya, sehingga demi hukum badan hukum HTI bubar.

Sementara entitas HTI sebagai ormas tetap dijamin konstitusi, karena Negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Apalagi, dalam ketentuan pasal 10 UU No 17 tahun 2013 yang kemudian diubah melalui UU No 16 tahun 2017 tentang Ormas, telah memberikan keleluasaan bagi Ormas untuk memilih berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ormas berbadan hukum juga berhak memilih menjadi Ormas dengan Badan Hukum Perkumpulan (BHP/Vereeniging) atau Berbadan Hukum Yayasan (Stichting). Sementara Ormas tak berbadan hukum juga bisa Terdaftar dan memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) atau tanpa SKT.

Berbadan hukum atau memiliki SKT bukanlah syarat eksistensi sebuah Ormas, ormas ada karena kesepakatan anggotanya untuk membentuk Ormas yang dituangkan dalam AD dan ART Ormas. Selama anggota Ormas masih tunduk pada AD ART Ormas, maka Ormas tetap ada dan eksistensinya dijamin konstitusi.

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) menyatakan :

_"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."_

Kedudukan HTI saat ini sama dengan FPI, bedanya hanya masalah administrasi. FPI SKT nya habis dan tidak diperpanjang Kemendagri, sementara HTI BHP nya dicabut Kemenkumham. Meski keduanya tanpa SKT atau Badan Hukum, baik HTI maupun FPI tetap sah, legal dan konstitusional sebagai Ormas yang tak berbadan hukum.

Hanya saja baik HTI maupun FPI, karena keduanya tidak memiliki badan hukum atau SKT, maka keduanya tidak mendapatkan hak pelayanan administrasi dari negara, termasuk tidak berhak atas dana hibah dari negara. Mengenai hal ini, yakni bantuan dana hibah dari Negara, baik HTI maupun FPI tidak mempermasalahkan karena selama ini aktivitas dakwah HTI maupun FPI tidak pernah dibiayai Negara dan tidak pernah menerima bantuan dana hibah dari Negara. Pembiayaan kegiatan dakwah HTI maupun FPI, murni diambil dari anggota dan simpatisannya.

Karena itu, tak ada dalil dan argumentasi status pencabutan BHP HTI dijadikan alasan melarang bendera tauhid maupun mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Apalagi, menurut Ustadz Ahmad Syahreza, S.Si bendera tauhid adalah bendera al Liwa dan Ar Royah, bendera Rasulullah SAW, bendera Islam, benderanya kaum muslimin.

Terkait hal ini, Ustadz Ahmad Syahreza, S.Si mengutip hadits Nabi SAW :

كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ، مَكْتُوبٌ عَلَيْه ِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

_“Panjinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berwarna hitam, dan benderanya (Liwa) berwarna putih, tertulis di dalamnya: “Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasulullah”.”_ (HR. Ath-Thabrani).

Khilafah juga ajaran Islam, idenya Allah SWT. Khilafah bukan ajaran terlarang. Mengenai hal ini, telah banyak kitab-kitab ulama mutabar yang membahasnya. Semua Imam Mahzab (Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali) telah Ijma' (sepakat) tentang wajibnya khilafah.

Tidak ada satupun pasal atau aturan menurut hierarki perundangan, baik UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perrpu, PP, Pepres, Perda Provinsi hingga Perda Kota atau Kabupaten, yang melarang ajaran Islam khilafah. Negara menganut asas legalitas hukum, sepanjang hukum tidak mengatur atau tidak melarangnya, maka khilafah tetap menjadi ajaran yang sah, legal dan konstitusional untuk didakwahkan.

Satu-satunya dasar hukum yang memuat larangan organisasi atau partai, juga melarang ideologi atau paham yang diembannya adalah TAP MPRS No. XXV/1966. TAP MPRS ini tidak melarang HTI, juga tidak melarang bendera tauhid atau Khilafah. TAP MPRS ini membubarkan PKI, melarang kegiatan dan simbol PKI, dan menyatakan ideologi atau paham PKI berupa Marxisme, Leninisme, Komunisme dan Atheisme, sebagai paham atau ajaran yang terlarang.

Terlebih lagi, konstitusi telah menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Dalam keyakinan agama Islam, mendakwahkan ajaran Islam khilafah termasuk aktivitas ibadah yang berpahala.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menegaskan :

_“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,....."_

Jadi penulis menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum agar taat pada hukum, bertindak berdasarkan hukum dan tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Sadarilah, mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah, mengkriminalisasi bendera tauhid hingga mempersekusi para pengemban dakwah Islam adalah tindakan maksiat dan dosanya sangat besar dihadapan Allah SWT. []

No comments:

Post a Comment

Adbox