Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Friday, January 31, 2020

SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIWARISKAN NABI SAW: DEMOKRASI, KHILAFAH, KERAJAAN ATAU EMPIRE?



Oleh Wahyudi al Maroky*
(Dir. Pamong Institute)

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan sistem pemerintahan yang spesifik & baku untuk kaum Muslim.  Ada juga yang mengatakan tak ada sistem pemerintahan yang baku dalam islam. Dengan begitu boleh memilih alternatif sistem pemerintahan yang ada saat ini, semisal sistem demokrasi, monarki, theokrasi, dan lain-lain.

Ada pula sebagian orang yang beranggapan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu menerapkan sistem demokrasi bukan sistem khilafah. Sehingga kaum muslimin mestinya menerapkan sistem demokrasi bukan sistem khilafah.

Pada tahun 622M nabi SAW membuat kontrak sosial dengan masyarakat madinah yang kemudian populer dengan sebutan ”konstitusi madinah” atau ”piagam madinah”. Ini merupakan tonggak sejarah baru peradaban manusia dengan model negara baru dan bentuk sistem pemerintahan baru yang spesifik.
Bahkan sangat berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada pada zaman itu.

Bahkan piagam madinah merupakan konstitusi tertulis PERTAMA di dunia. Jika Madinah Charta tahun 622,  Inggris baru punya Magna Charta tahun 1215. Sedangkan AS baru punya konstitusi tertulis tahun 1776.

Sebagaimana kita ketahui di zaman itu sudah ada berbagai bentuk negara dan sistem pemerintahan seperti sistem Demokrasi, otokrasi, theokrasi, dll. Kala itu sangat populer sistem otokrasi atau kerajaan dan kekaisaran.

Sesungguhnya sistem demokrasi sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Demokrasi lahir 507SM sementara nabi SAW  bari lahir 571M. Ada selisih lebih seribu tahun. Jika saja demokrasi itu sistem terbaik, tentu Nabi SAW akan menerapkannya. Tentu juga akan mewajibkan kepada para sahabat untuk memakainya. Namun fakta sejarah mencatat berbeda.

Ketika nabi SAW wafat, apakah sistem pemerintahan yang diwariskan kepada para sahabat? Apakah sistem kerajaan (otokrasi) sehingga dicatat sejarah bahwa pemimpin yang menggantikan nabi SAW dalam memimpin pemerintahan disebut sebagai Raja? Misal, Khalifah Abu Bakar disebut Raja Abu Bakar?

Ataukah justru sistem pemerintahan yang diwariskan adalah demokrasi sehingga para pemimpin pengganti setelah Nabi SAW wafat itu disebut Presiden? Misal khalifah Umar disebut Presiden Umar? Atau nama lain semisal Kaisar Umar? 

Sejarah telah mencatat dengan jelas dan tegas dengan sebutan para Khalifah. Bukan Presiden, bukan Raja, bukan Kaisar, bukan yang dipertuan Agung, dll. Sehingga Anggapan bahwa Nabi SAW tidak menetapkan dan mewariskan sistem pemerintahan spesifik atas kaum Muslim adalah anggapan yang jelas-jelas keliru. Atau aggapan bahwa Nabi SAW telah mewariskan sistem Pemerintahan Demokrasi adalah juga tidak tepat. Namun yang sesungguhnya justru Nabi SAW mewariskan sistem pemerintahan Khilafah dengan pemimpinnya Para Khalifah itulah yang menjadi fakta sejarah tak terbantahkan.

Terkait dengan sistem pemerintahan yang diwariskan nabi SAW, setidaknya ada tiga hal yang telah dicatat sejarah dengan baik, sebagai berikut:

PERTAMA, Nabi SAW jelas-jelas telah menetapkan dan mempraktekkan sistem tertentu untuk mengatur urusan kaum Muslim.  Begitu pula para shahabat, tabi’un, dan tabi’ut tabi’in, mereka mempraktekkan dan melestarikan sistem pemerintahan yang dicontohkan Nabi SAW.  Padahal saat itu sudah dikenal sistem monarchi, kekaisaran,  theokrasi, dan demokrasi (Yunani), namun Nabi SAW dan para shahabat tidak mengadopsi sistem-sistem pemerintahan tersebut.  Nabi SAW justeru mempraktekkan dan menetapkan sistem pemerintahan tertentu yang unik dan khas bagi kaum Muslim. Sistem itu kemudian dikenal dengan nama Sistem Khilafah. 

Seandainya Nabi SAW memberi pilihan, untuk membolehkan memakai sistem pemerintahan yang ada kala itu, mungkin para shahabat dan dua kurun terbaik berikutnya akan mengadopsi sistem kerajaan, demokrasi, maupun teokrasi.  Namun, fakta menunjukkan bahwasanya mereka tidak pernah bergeser dari sistem Khilafah.

KEDUA, Nabi SAW telah menetapkan Khilafah sebagai sistem terbaik yang wajib diterapkan kaum Muslim. Hal ini sebagaimana banyak termuat dalam berbagai hadits, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

"Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah SAW.  Yang bersabda: "Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi.  Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain.  Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah." Para shahabat bertanya, "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab, "Penuhilah bai'at yang pertama, dan yang pertama itu saja."  Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka."[HR. Imam Muslim].

Hadits di atas menunjukkan: (1) Nabi SAW menyerahkan pengaturan urusan kaum Muslim kepada para Khalifah setelah wafatnya beliau. Pengaturan urusan bukan diserahkan kepada raja, presiden, atau kaisar. (2) Dalam sistem Khilafah, tidak boleh ada dua orang khalifah.  Jika seorang Khalifah dibai’at setelah sebelumnya dibai’at seorang Khalifah yang lain, maka bai’at yang pertama sah dan wajib dipenuhi.  Sedangkan bai’at yang kedua batal (bathil) dan haram dipenuhi. [Lihat penjelasan oleh Imam Nawawiy dalam Syarah Shahih Muslim]

KETIGA, sistem pemerintahan yang diajarkan Rasulullah SAW berbeda jauh dengan sistem pemerintahan lain, baik ditinjau dari: (1) sisi asas, (2) aturan yang digunakan untuk memerintah, (3) mekanisme pemerintahan, dan (4) struktur maupun aparatur negaranya.
 
Dari sisi asas, Khilafah Islamiyah adalah negara yang tegak di atas ’aqidah Islamiyah.  Adapun sistem pemerintahan lain, seperti demokrasi, kerajaan, kekaisaran, dan federasi, semuanya tidak didasarkan pada aqidah islam.

Dari sisi aturan yang digunakan untuk memerintah adalah hukum islam atau syariah islam. Sedangkan dari sisi mekanisme pemerintahan, kepala negara (Khalifah, Amirul Mukminin, atau Imam) diangkat melalui bai’at dengan ridlo wal ikhtiyar. (2) Khalifah tidak bertanggungjawab kepada majelis umat.  Oleh karena itu, khalifah tidak bisa diberhentikan oleh majelis umat.  Pihak yang berwenang mengganti atau memakzulkan khalifah adalah Mahkamah (Qadli Madzalim). 

Dari beberapa catatan sejarah tersebut nampak bahwa Nabi SAW menerapkan sistem pemerintahan yang unik dan berbeda dari sistem pemerintahan yang ada. Sistem pemerintahan yang diwariskan nabi kepada para sahabat adalah sistem Khilafah. Bukan sistem Demkkrasi, bukan sistem kerajaan, bukan kekaisaran.
Tabiik.

NB : Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.

No comments:

Post a Comment

Adbox