Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 19, 2020

Rencana Naiknya Gas Elpiji 3 Kilogram, Apakah Sesuai Nurani Masyarakat?



Ahmad Rizal
(Direktur Indonesia Justice Monitor)

Sebagian masyarakat ketar - ketir atas rencana kenaikan harga tabung gas elpiji 3 kg. Namun hingga kini pemerintah belum resmi memutuskan pencabutan subsidi gas elpiji 3 kilogram.

Rencana ini dianggap tidak tepat. Sebab, roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas epiji ini. Seperti, masyarakat miskin, para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lainnya sangat tergantung dengan gas elpiji. Karena itu, ia menilai hal ini tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan.

Sejumlah pihak menyarankan agar Pemerintah memberi ruang yang cukup agar masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Sebab ini adalah hak konstitusional setiap warga negara. Jangan karena untuk menaikkan pendapatan dan menghemat anggaran, hak-hak konstitusional seperti itu terlupakan.

Rencana naiknya harga elpiji dan turunnya daya beli masyarakat akan mendorong buruh menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi. Kenaikan upah ini tentu juga akan meningkatkan biaya produksi. Industri yang produknya tidak fleksibel dari sisi harga, sehingga susah untuk dinaikkan, tentu kenaikan upah akan berpengaruh besar.

Berikutnya produk industri juga terpukul oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga elpiji. Penurunan daya beli itu akan mengurangi minat masyarakat untuk membeli barang hasil industri. Pada gilirannya hal itu berpotensi menurunkan permintaan dan berakibat turunnya produksi industri manufaktur. Memang dampak penurunan daya beli itu tidak akan sama bagi semua industri. Dampak terbesar akan terasa bagi industri barang yang bukan termasuk bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Dan juga bukan barang mewah yang pembelinya biasanya tidak terpengaruh dengan naiknya harga elpiji.

Dengan deskripsi singkat itu, jelas bahwa dampak kenaikan harga elpiji tidak enteng. Masyarakat bawah akan merasakan dampak paling keras, terutama masyarakat sedikit di atas garis kemiskinan dan tidak mendapat kompensasi kenaikan elpiji. Dampak secara luas akan menimpa semua sektor dan semua orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hendaknya pemerintah tidak menganggap enteng dampak kenaikan harga elpiji, dan itupun dianggap bisa diredam dengan kompensasi dan program yang disebut produktif, jelas sikap meremehkan kesusahan bagi rakyat kebanyakan.

Dampak kenaikan harga elpiji selama ini menjadi semacam lingkaran setan. Harga elpiji naik menyebabkan inflasi, harga-harga barang dan jasa naik. Biaya produksi di produsen dan industri juga naik. Sebaliknya dengan itu, daya beli masyarakat turun. Daya beli turun, permintaan barang dan jasa juga akan turun. Upah pun dituntut untuk naik sebanding dengan kenaikan. Selanjutnya, produsen akan mengurangi produksi atau melakukan efisiensi, termasuk dengan mengurangi buruh. Angka pengangguran bisa bertambah karenanya. Akibatnya, jumlah rakyat miskin akan bertambah.

Apabila nantinya diterapkan kebijakan menaikkan harga elpiji, tidak lain representasi dari menyempurnakan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi). Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Jadi kenaikan harga elpiji ini merupakan kebijakan untuk menuju liberliasasi total migas. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox