Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 26, 2020

Paham "Khilafah" itu Ide-nya Alloh dan Warisan Nabi: Salahkah Meniru Sistem Pemerintahan Itu?



Oleh: Profesor Suteki

I. Pengantar

Kembali masalah radikalisme menjadi sorotan tajam berbagai pihak, termasuk para punggawa pemerintah yang memang sejak kabinet Jokowi Periode 2 ini memiliki core program tentang war on radikalisme. Di beberapa kesempatan saya telah menyampaikan bahwa radikalisme ini lebih condong pada isu politik dibandingkan isu hukum. Oleh karena cenderung pada isu politik maka unsur kepentingan politik sehingga nomenklatur itu tetap obscure dan lentur meskipun kita sudah punya PP 77 Tahun 2019 yang bicara tentang deradikalisasi dan kontra deradikalisasi.

Persoalannya makin tidak menentu ketika rincian tentang apa saja yang termasuk perbuatan atau sikap atau "faham" yang termasuk terpapar radikalisme tidak juga ditentukan secara pasti. Ide khilafah termasuk dikelompokkan oleh pemerintah sebagai "faham" radikalisme yang harus diperangi. Padahal kita ketahui bahwa khilafah sebagai siyasah Islam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi fikih. Ironi dan merupakan sebuah keprihatinan bagi umat muslim apalagi para pengusungnya yang meyakini bahwa khilafah adalah idenya Alloh. Jika itu idenya Alloh, bagaimana mungkin berpotensi memiliki daya rusak dan merusak. Tampaknya, diskursus tentang khilafah dan "daya rusaknya" perlu dilakukan secara open mind di negara demokrasi ini.

II. Permasalahan

Radikalisme tetap menjadi isu yang seksih. Auranya menerpa seluruh muka lini kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi core program kerja kabinet kerja Jokowi periode 2 ini. Paham khilafah dimasukkan sebagai paham yang termasuk radikal karena dianggap mempunyai daya rusak oleh pemerintah. Problem utama yang perlu diajukan adalah betulkan khilafah yang nota benenya ide Alloh itu bersifat merusak? Adakah data yang mendukung sebagai bukti nyata? Mengapa merusak? Merusak apa? Bagai mana pandangan para ahli dan peneliti terkait dengan ide Alloh ini?

III. Pembahasan

A. Daya Rusak Ide Khilafah Sebagai Ide Alloh: Asumsi atau Bukti?

Saya kira perlu ada penelitian berskala nasional dan internasional untuk membuktikan asumsi Menkopolhukam ini.

Kita punya LiPi dan Bu Siti Zuhro sudah memberikan pernyataan bahwa AKAR MASALAH bangsa Indonesia bukan RADIKALISME. Dan kalau "paham khilafah" juga dimasukkan ke dalam golongan radikalisme berarti "faham khilafah" juga bukan akar masalah bangsa ini. Itu nalar berpikirnya.

Belum lagi ada peneliti Belanda yang secara khusus meneliti negara Asia Tenggara dan Karibia, Tuan Berenschot yang mengkritisi penggunaan istilah radikalisme yang sering disalahartikan oleh pemerintah Indonesia. Bahkan,  Berenschot menyatakan pemerintah menggunakan diksi radikalisme untuk melabeli pihak atau orang yang berseberangan dengan pemerintah. Ada ia tidak setuju bila pemerintah menggunakan narasi ideologis untuk melabeli orang atau kelompok orang dengan label radikalisme. Radikalisme itu sama dengan anti ideologi Pancasila.

Itu kan kata para peneliti,  bagaimana kata politisi? Ternyata pernyataan politisi seperti Menkopolhukam Mahfud MD berbeda jauh dengan pernyataan para peneliti itu. Apakah pernyataan politisi ini hanya ASUMSI?

Sangat jelas pernyataan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika menerima kedatangan dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2019). Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Mahfud mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas dan juga penyelesaiannya.

Salah satu isu yang dibahas ialah soal bagaimana ormas-ormas Islam resah akan adanya isu penyebaran paham KHILAFAH. Ia juga menyatakan bahwa LPOI agak gerah juga terhadap isu-isu sistem lain tegasnya sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak. Jadi setali tiga uang pendapat Menkopolhukam dengan LPOI. Sekali lagi, itu hasil pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik atau sekedar asumsi yang hanya dapat dibenarkan secara politis?

Saya dalam hati sebenarnya bergumam, dan mempertanyakan, mengapa jika "faham khilafah" itu utopia tetapi banyak kalangan bahkan pemerintah menjadi risau, dan menganggap hal itu merupakan sebuah ancaman? Mengapa tidak dibuktikan saja bahwa rakyat Indonesia menolak "faham khilafah"? Dengan cara apa membuktikannya? Referendumkah? Musyawarah Nasional (Munas) kah? Melalui penelitian independen yang melibatkan seluruh komponen bangsakah? Namun, pertanyaannya, masihkah kita bisa berbuat jujur terhadap hasil kajian, penelitian, referendum atau apa pun namanya, mengingat kejujuran hidup (honeste vivere) di bangsa ini sudah menjadi barang yang langka. Kalau segala upaya itu tidak lagi dapaf dipercaya, lalu kepada apa dan siapa lagi kita menyandarkan keyakinan dan harapan?

Baiklah, taruhlah Menkopolhukam tidak setuju dengan penerapan faham khilafah, haruskah beliau dengan wadya balanta membenci sebagian ajaran Islam ini sebaimana ditegaskan dalam kitab-kitab ulama berupa fikih, misalnya KITAB FIKH karya Sulaiman Rasyid yang telah dicetak ulang sebanyak 79 kali sejak tahun 50-an, baik di Indonesia maupun di negeri Malaysia? Haruskah membenci "faham khilafah". Bukankah itu sebagian ajaran Islam, yang bahkan oleh EmHa Ainun Nadjib dikataka bahwa khilafah itu adalah IDE-Nya Allloh. Pertanyaan besarnya adalah: Sebagai hamba Alloh, mengapa kita tidak malu dan bahkan berani terang-terangan MEMBENCI ide Alloh tersebut?

Baiklah, "faham khilafah" mungkin oleh sebagian orang dan kelompok dianggap sebagai hantu bahkan monster seram yang akan menyerang dan melumatkan segala yang telah ada, tapi perlu ditegaskan di sini bahwa asumsi itu tidak dapat dibenarkan karena memang belum pernah dibuktikan.

Bagi saya, asal itu masih sebatas ide, pemikiran maka diskursus terhadapnya seharusnya tetap dibuka di alam demokrasi ini. Tidak boleh ada persekusi terhadap orang atau kelompok orang yang membahasnya dan kelompok yang mengusung ide Alloh ini juga tidak boleh menggunakan pemaksaan kehendak, kekerasan dan tindakan ekstrim di dalam mengkaji dan mendakwahkan ide tersebut sehingga suasana kondusif tapi dinamis tetap menjadi warna perbincangan antar sesama anak bangsa.

B. Mengikuti Cara Nabi itu Salahkah?

Mantan Ketua MK, Mahfud MD yang sekarang menjabat sebagai Menkopolhukam pernah juga menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa negara khilafah tidak boleh diikuti. Mengapa kok tidak boleh diikuti? Berikut alasannya:
Di zaman Nabi Muhammad, negara yang dibentuk:

1. Nabi Muhammad itu lembaga legislatif,
2. Nabi Muhammad lembaga eksekutif,
3. Nabi Muhammad lembaga yudikatif,
4. Nabi Muhammad yang membuat hukum berdasarkan wahyu Allah.

“Anda membuat negara seperti Nabi Muhammad melalui wahyu siapa? Nah enggak bisa, jangan,” kata Mahfud.

Menurut saya, kalau pertanyaannya WAHYU SIAPA, Jawabnya mestinya: Wahyu Alloh dalam Al Quran. Lalu apalagi dasarnya? Tentu Hadist Rasululloh dan juga Ijtihad Para Ulama. Bukankah begitu? Itukan sumber Hukum Islam?

Pertanyaan saya selanjutnya tetap fokus pada: Apakah betul mengikuti cara Nabi itu salah? Bukankah Rasululloh itu "uswatun hasanah", suri tauladan yang baik? Lalu, apa yang pantas kita teladani dari Rasululloh? Hanya sholatnyakah, zakatnyakah, hajinyakah, puasanyakah? Bukankah Rasululloh juga memberikan contoh bagaimana mengelola negara, mengelola harta, berhubungan dengan negara luar, berperang, berdagang. Apakah dikira Rasululloh itu hanya sekelas KETUA RT?

Baiklah, menurut saya tidak fair bila kita mengharamkan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah. Itu tidak fair! Mengapa, ya karena dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history!

Baiklah, taruhlah sistem dan jenis kekhalifahan itu tidak baku, namun apakah sesuatu yang tidak baku itu tidak bisa diikuti? Kalau sekarang kita ikuti sistem pemerintahan demokrasi, apakah demokrasi juga punya bentuk baku? Negara mana yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi yang benar? Ala Amerika, ala Rusia, Ala China, Ala Eropah, ala Asia, ala Afrika? Sebut, berapa jenis demokrasi yang ada? Dan apakah negara yang menganut demokrasi benar-benar menerapkan prinsip dasar demokrasi? Atau mereka tidak tulus menerapkan demokrasi melainkan hanya sekedar PSEUDO DEMOKRASI? Atau bahkan sebenarnya mereka justru telah MEMBUNUH SENDIRI DEMOKRASI yang mereka puja (harakiri) sebagaimana ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt bahwa demokrasi pun akan mati bila KEDIKTAKTORAN REZIM justru dipertontonkan (HOW DEMOCRACIES DIE).

Baiklah, seandainya memang sistem pemerintahan Islam itu dikatakan tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk, beragam, pluralistik dll, namun pernahkah kita juga berpikir bahwa apakah zaman Rasululloh dan Khulafaur Rasyidin itu masyarakat Madinah juga HOMOGEN? Masyarakatnya semua muslim? Tidak bukan? Ada yang muslim, musyrik, kafir dan tidak beragama juga ada. Jadi, ketika hukum Islam diterapkan masyarakat Madinah juga plural, majemuk, beragam. Lalu, benarkah alasan menolak ide kekhalifahan itu karena pluralitas masyarakatnya? Bukan itu! Alasannya ya karena kita tidak mau dan tentu saja banyak yang merasa terancam karena ditegakkannya hukum-hukum Alloh atau setidaknya hukum yang bersumber dari hukum Islam.

Baiklah, memang terbukti varian kekhalifahan itu beragam sistem. Namun, sebagai manusia yang dibekali oleh cipta, rasa dan karsa, tidak bisakah oita menyaring, memilah dan memilih sistem kekhalifahan terbaik dari sekian banyak varian sistem kekhalifahan itu sebagaimana kita pilih DEMOKRASI PANCASILA yang konon terbaik meskipun hingga sekarang pun kita sulit mengidentifikasi karakteristiknya karena Indonesia pun sistem pemerintahannya dikelola tidak lebih dan tidak kurang SAMA DENGAN NEGARA LIBERAL bahkan lebih LIBERAL lagi. Lalu, DEMOKRASI PANCASILA itu yang macem mana? Atau gampangnya begini, dari 7 REZIM yang berkuasa dan semuanya mengklaim rezimnya berideologi Pancasila, coba tunjukkan kepada saya rezim mana yang telah menjalankan dan menerapkan ideologi Pancasila dan oleh karenanya berbeda dengan negara dengan ideologi liberal dan atau komunis?

Baiklah, bila dari 7 rezim yang telah berkuasa namun tidak mampu memberikan warna DEMOKRASI PANCASILA, lalu apakah diharamkan apabila umat Islam menawarkan resep lain dalam untuk mengatasi segala permasalahan bangsa dan negara Indonesia dengan sistem hukum Islam. Atau setidak-tidaknya menawarkan agar hukum Indonesia itu dibentuk dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukumnya. Mengapa kita tidak mengambil strategi ini bahkan makin menjauhkan kehidupan bangsa dan negara dari hukum Alloh? Ataukah memang kini umat Islam masih meragukan bahwa hukum Alloh itu sumber hukum terbaik? Ya, saya kira ini persoalannya. Kita masih meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik dan selalu benar karena difirmankan oleh Alloh Yang Maha Benar dengan segala firman-Nya?

Baiklah, bila masih meragukan hukum Alloh sebagai hukum terbaik, tampaknya kita perlu memupuk lagi iman dan takwa kita. Tampaknya pula kita belum pantas disebut sebagai insan yang beriman dan bertakwa itu. Kita masih mengambil dan menggunakan HUKUM Islam secara PRASMANAN. Bagian hukum yang enak kita kita pilih dan ambil, sedang bagian hukum yang dirasa tidak enak dan bahkan mengancam eksistensi kita, ramai-ramai kita singkirkan, kita halau bahkan kita musuhi. Jika demikian, masihkah kita berharap pada nikmatnya syurga Adn yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Mereka tidak pernah takut kepada selain Alloh dan mereka tidak pula bersedih hati. Hal itu pula cara Nabi menyikapi riuh rendah hidup di dunia yang fana ini.

Baiklah, Apakah mengikuti cara Nabi itu salah? Saya hanya mengabarkan bahwa kita hendaknya fair! Itu saja!

C. Ide Khilafah Bukan Merusak, Yang merusak adalah ide Sekulerisme, Kapitalisme dan Komumisme.

Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua orang memahami bahwa sistem khilafah belum diterapkan di negeri ini secara penuh bahkan pasca kemerdekaan RI, sistem khilafah baru sebatas wacana. Sebagian orang juga meyakini, bahwa negeri ini sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja melainkan dalam keadaan sakit parah. Korupsi, narkoba, ancaman kemiskinan, pengangguran, penyakit masyarakat, L68T, ancaman disintegrasi khususnya di Papua, invasi kedaulatan oleh China di selat Natuna, perampokan Jiwasraya, semua sedang dan terus terjadi di negeri.

Pertanyaan kritisnya, apa sebenarnya yang merusak kehidupan kita di hampir semua lini itu? Benarkah khilafah disebut merusak bangsa sementara khilafah belum diterapkan di negeri ini ? Rentetan pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan akibat perampokan Jiwasraya, invasi kedaulatan oleh China di selat Natuna, merebaknya Narkoba, ancaman disintegrasi Papua? Apa semua itu itu harus dialamatkan kepada isu radikalisme khususnya dialamatkan pada khilafah ? Jadi, radikalisme faham khilafah layak dikatakan sebagai akar masalah bangsa ini?

Bila dianalisis lebih dalam, pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD itu sungguh kurang akurat dan terasa aneh mengingat data dan fakta tentang "faham" khilafah yang merusak itu belum terbukti adanya. Sebagai makhluk yang berakal, maka sangat sulit diterima sebuah pernyataan yang tidak didukung dengan bukti berupa data, bukan asumsi apalagi Islamophobia.

Bukankah sebenarnya negeri ini yang sudah rusak oleh sistem Sekulerisme demokrasi, lalu wajarkah jika kemudian menyalahkan khilafah sebagai akar permasalahan berbagai kegagalan di negeri ini. Dan bahkan di muka sudah disinggung oleh peneliti di LiPi Siti Zuhro bahwa akar permasalahan negeri ini bukan radikalisme (termasuk "faham" khilafah?) melainkan KETIMPANGAN SOSIAL. Pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa terjadi ketimpangan sosial sebagai sesuatu keadaan kontradiktif ketika Pancasila menyerukan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Yang jelas, penyebabnya tidak mungkin karena dirusak oleh radikalisme termasuk tudingan terhadap ide khilafah, melainkan sistem ekonomi kapitalisme yang berlindung dibalik sistem pemerintahan demokrasi.

Sebagai seorang muslim yang terikat dengan Iman kepada kebenaran ajaran yang dibawa Rasululah SAW, seharusnya tidak mungkin berani menuding ide khilafah yang telah merusak bangsa negara ini di berbagai lini. Kata Ebiet GAD, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, mau menyingkirkan debu yang masih melekat sehingga kita bisa jernih melihat sebenarnya apa yang tengah terjadi di negeri ini. Kita tidak asal tuding tanpa pengkajian dan penelaahan analitik terhadap akar masalah negara bangsa ini. Akhirnya perlu kita tanyakan pada diri kita, sebenarnya kita dan para punggawa negeri ini sedang bekerja untuk kedaulatan dan kemakmuran negeri ini atau sedang menjalankan agenda penjajahan asing dan aseng, yakni sekulerisme, kapitalisme dan komunisme?

IV. Kesimpulan

Umat Islam meyakini bahwa khilafah itu adalah idenya Alloh yang tersurat jelas dalam Al Quran. Sistem khilafah juga dapat dikatakan sebagai warisan nabi. Secara nalar sungguh mustahil bila ide Alloh dan warisan Nabi ini justru dikatakan sebagai ide yang merusak kehidupan manusia yang nota benenya semua berada dalam genggaman kekuasaan-Nya.

Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih lahir dan bathin serta mau menyingkirkan debu yang masih melekat sehingga jernih melihat akar permasalahan negara bangsa ini. Para peneliti (Prof. Siti Zuhro, LIPI) telah menyatakan bahwa akar permasalahan ini bukan radikalisme---termasuk tudingan terhadap khilafah---melainkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial itu terjadi sebagai akibat kuatnya sistem perekonomian kapitalistik sekuler yang berlindung di bawah sistem demokrasi otoritarianisme yang semakin menjauhkan bangsa ini untuk mengejar mimpinya meraih KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Tabik...!!!

#LamRad
#LiveOppressedOrRiseUpAgainst

No comments:

Post a Comment

Adbox