Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Wednesday, January 15, 2020

DILEMA PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REZIM JOKOWI




Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Ketua LBH Pelita Umat


Publik sempat hopless kepada KPK pasca UU KPK diubah menjadi UU No. 19 tahun 2019. Banyak kalangan menilai DPR dan Presiden telah kompak melakukan pelemahan terhadap KPK. Sejumlah kewenangan penting KPK diamputasi, munculnya kewajiban izin sadap, pencangkokan organ Dewas (Dewan Pengawas), status pegawai KPK hingga pemberian kewenangan menerbitkan SP3 menjadi sebab KPK menjadi lemah.

Bahkan mantan penasehat KPK Dr. Abdullah Hehamahua menyebut KPK telah mati. Kesimpulan itu disampaikan saat beliau penulis undang menjadi Nara Sumber Diskusi Hukum Islamic Lawyers  Forum. Dr Abdullah menegaskan esensinya KPK telah dimatikan sejak terjadinya perubahan UU No. 30 tahun 2002 menjadi UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK.

Namun kabar OTT Bupati Sidoarjo membuka secercah harapan baru kepada KPK. Tidak berselang lama KPK juga melakukan OTT terhadap Komisioner KPK, Wahyu Setiawan. Dua OTT ini sedikit kembali melambungkan harapan publik pada visi pemberantasan korupsi dan secara khusus harapan pada KPK itu masih ada.

Namun ketika penyidik gagal melakukan penggeledahan kantor PDIP, bahkan penyidik seperti 'diusir' oleh PDIP berdalih tidak ada surat geledah dan izin Dewas, publik kembali gamang.

Apakah KPK masih memiliki taji ? Apakah visi pemberantasan korupsi masih ada dan bisa dijalankan ? Apakah KPK akan berani membabat korupsi tanpa pandang bulu ? Tanpa tebang pilih, pilih tebang ?

Pertanyaan publik semakin menimbulkan keraguan pada KPK juga visi pemberantasan korupsi setelah beredar kabar OTT yang baru saja terjadi adalah produk  komisioner lama. Artinya untuk komisioner baru yang saat ini menduduki jabatan pimpinan KPK dinilai belum memiliki prestasi.

Terlebih lagi komisioner KPK terkesan 'menyalahkan' internal penyidik ihwal penggeledahan kantor PDIP. Komisioner KPK baru juga tak memiliki terobosan agar mampu memaksa PDIP untuk menghadirkan Hasto Kristianto kepada KPK agar dapat diperiksa guna diambil keterangannya.

Karena itu wajar saja jika ada dilema dalam penegakan hukum dalam isu korupsi. OTT dan keberhasilan KPK mengungkap kasus korupsi tidak bisa dipandang prestasi KPK an sich, tetapi juga prestasi pemerintahan Jokowi. Hanya saja jika yang menjadi target yang terkena OTT ternyata kader PDIP, tentu ini merupakan prestasi yang membuat galau rezim.

Mau menutup kasus penuh tanpa ada OTT atau penindakan kasus korupsi juga tidak bisa ditafsirkan Indonesia telah bebas korupsi. Justru publik akan menyimpulkan organ kekuasaan memberikan perlindungan kepada para koruptor sehingga kasusnya tak terungkap.

Pelemahan UU KPK dari sisi norma saja dipahami publik Indonesia akan menjadi surga korupsi. Apalagi jika kedepan fasilitas untuk 'melindungi' dan/atau 'membebaskan' koruptor benar-benar dilakukan KPK. Misalnya saja Dewas tak memberi izin penyadapan dan/atau KPK menerbitkan SP3 terhadap Kasus yang ditanganinya.

Sebenarnya masalah teknis pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sangat tergantung pada 'politik hukum' yang diadopsi rezim Jokowi. Saat Jokowi mengirim kemenkumham dan Kemenpan-RB, tindakan ini menjadi bukti bahwa Jokowi setuju melemahkan UU KPK yang saat itu tengah digodok DPR.

Secara khusus politik hukum Jokowi yang membela kepentingan koruptor juga terbaca saat Jokowi enggan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK perubahan. Apalagi politik dan kebijakan hukum Jokowi ini sejak awal terbaca pada pidato pelantikan sebagai presiden, dimana Jokowi tak pernah menyinggung komitmen atau visi untuk memberantas korupsi.

Penulis kira memahami realitas dan kegamangan persoalan korupsi ini tak saja hanya ditinjau dari UU KPK, komisioner KPK, atau membandelnya sejumlah individu partai untuk memenuhi panggilan KPK. Kasus Harun Masiku yang kabur juga tidak lepas dari kebijakan umum presiden dalam memberantas korupsi.

Jika dibaca secara seksama publik tentu bisa menilai bahwa kebijakan umum presiden, politik hukum presiden untuk memberantas korupsi memang tidak memiliki indikasi dilakukan secara serius kecuali hanya sekedar memenuhi aspek formal dan seremonial belaka. Karenanya, publik harus siap-siap kecewa dan dikecewakan lagi pada berbagai proses dan komitmen dalam menegakkan hukum untuk merealisir visi pemberantasan korupsi di negeri ini. []

No comments:

Post a Comment

Adbox