Pojok-aktivis

Dari Gelap Menuju Terang

Menyalinkode AMP
Menyalinkode AMP

Sunday, January 19, 2020

Menolak Rencana Pengurangan Subsidi LPG 3 Kilogram



dr. M. Amin
(Dir. Poverty Care)

Sebagaimana kabar yang beredar, Pemerintah berencana mencabut subsidi pada Elpiji 3 kilogram. Rencananya subsidi tidak lagi diberikan pada barang tapi langsung kepada yang berhak menerima.

Sebagaimana penjelasan Menteri ESDM - Arifin Tasrif sebelumnya kepada media mengatakan, bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap mendapat subsidi. Dia bilang, skema itu untuk mencegah kebocoran subsidi. Untuk kalangan yang mampu tidak mendapat subsidi, mereka membeli Elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa bantuan.

Sorotan Kritis

Sejumlah kalangan mengkritik pemerintah yang tengah mengkaji kenaikan harga gas elpiji. Pemerintah dianggap hanya memikirkan bagaimana cara menaikkan harga, tidak pernah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengambil alih sumber migas yang sekarang hampir 85 % dikuasai oleh swasta lokal dan asing.

Jangankan untuk mengambil alih sumber migas yang sudah diserahkan, pemerintah pun pastinya akan menyerahkan sumber migas lainnya kepada swasta lokal maupun asing. Sehingga swasta lokal dan asing bisa terus menaikan harga dengan dalih mengikuti harga pasar internasional. Inilah hasil pengelolaan migas bercorak neoliberalisme.

Padahal, harga gas bukan saja tidak perlu naik bahkan bisa digratiskan bila semua sumber migas dikelola dengan benar sesuai syariah. Kalau pun harus bayar ya hanya sebatas untuk biaya pengolahan dan distribusi yang tentunya jauh di bawah harga pasar internasional. Karena, menurut syariah, sumber migas adalah milik rakyat yang wajib dikelola negara yang haram diserahkan pada swasta apalagi asing. 

Solusi

Islam telah membagi kekayaan di dunia ini menjadi tiga jenis kepemilikan: kepemilikan individu, kolektif dan dan negara. Islam telah mengakui adanya kebutuhan manusia mendorong mereka untuk mendapatkan alat pemuasnya dan menggunakannya dalam koridor yang telah disyariatkan sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan ketimpangan akibat perbedaan akal, fisik dan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Oleh karena itu, Islam melarang adanya penghilangan kepemilikan seperti dalam Komunisme. Namun, Islam pun menentang kebebasan kepemilikan seperti dalam Kapitalisme.

Dalam kontek penetapan harga, syariah  Islam telah  menetapkan bahwa harta yang masuk dalam kategori milik individu memang harganya diserahkan ada mekanisme pasar. Negara bahkan dilarang untuk melakukan tas'ir (pembatasan harga) baik harga tertinggi maupun harga terendah.  Namun, untuk barang yang masuk dalam kategori milik umum dan milik negara, larangan tas'ir tersebut tidak berlaku. Pasalnya, pengelolaan harga berbagai barang publik seperti BBM dan bahan tambang yang depositnya besar serta sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu  diserahkan kepada negara melalui ijtihad Khalifah sebagai wakil umat untuk mengurus dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, kepemilikan pada kategori barang-barang milik umum ini tertutup untuk swasta dalam pengelolaannya.

Islam juga menetapkan harta milik negara yang dikelola oleh Khalifah seperti jizyah, fai dan kharaj. Alokasinya dapat dikhususkan kepada sebagian kalangan yang dipandang membutuhkan. Dengan begitu Khalifah mampu melakukan fungsi pelayanan secara optimal terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.6

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam penetapan harga saat ini bertentangan dengan syariah Islam. Harga barang-barang atau jasa yang harusnya penetapan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar ditetapkan oleh Pemerintah. Sebaliknya, harga barang-barang milik umum yang harusnya ditetapkan oleh Pemerintah malah diserahkan pada mekanisme pasar.

Karena itu sudah saatnya umat dan para tokoh umat, politikus Muslim  untuk segera menghentikan sistem ekonomi kapitalis dalam pengelolaan SDA. Setelah itu, mereka harus menegakkan sistem penggantinya, yakni sistem ekonomi Islam.[]

No comments:

Post a Comment

Adbox